Visi Misi Anies-Cak Imin Tak Singgung IKN, Pengusaha Malah Bilang Begini

Liputan6.com, Jakarta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia buka suara terkait keputusan pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) yang tidak memasukkan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam visi dan misinya yang ia serahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Padahal, IKN merupakan agenda besar dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tengah dikebut pembangunannya.

Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Indonesia, Yukki Nugrahawan Hanafi mengaku pihaknya masih menunggu secara resmi penetapan Capres dan Cawapres 2024 mendatang. Termasuk program-program kerja yang akan menjadi keunggulan masing-masing capres dan cawapres.

"Gini kalau dari perspektif pelaku usaha satu ya, sekali lagi kita nunggu penetapannya baru secara resmi kami bisa menerima, melihat secara official rencana program kerjanya," tegas Yukki dalam acara Media Briefing di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Senin (30/10).

Yukki menekankan, bahwa sikap Kadin Indonesia tetap mendukung keberlanjutan pembangunan IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur. Keberadaan IKN dinilai penting untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi di Pulau Kalimantan.

"Kadin Indonesia seperti yang kami bicarakan terus berkomitmen mendukung untuk pembangunan IKN," jelas Yuki.

IKN Jadi Pusat Ekonomi Kalimantan

Bahkan, Kadin Indonesia akan meluncurkan program Borneo Economic Community (BEC) pada 2024 mendatang. Program ini dirancang sedemikian rupa untuk menjadikan IKN sebagai pusat perekonomian di Pulau Kalimantan.

"Borneo Economic Community itu akan kita laksanakan di tahun depan. Jadi, akan menjadikan IKN sebagai central of growth di Borneo tersebut," pungkas Yukki.

Diberitakan sebelumnya, pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) tidak menyinggung soal fokus besar pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni soal Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam visi dan misinya yang ia serahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pasangan AMIN hanya menulis perihal target ekonomi khusus di daerah Kalimantan. Namun, tidak spesifik menyebut IKN.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

Dalam visinya bakal menjadikan sebagai tonggak ekonomi hijau, beranda Indonesia yang maju dan asri. AMIN berjanji bakal menjadikan Kalimantan contoh dunia dalam penerapan ekonomi hijau termasuk melalui insentif bagi yang jaga hutan, hingga reforestasi.

"Menjadikan Kalimantan lumbung energi terbarukan melalui pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, pemanfaatan sawit untuk PLTBm (biomassa), pengembangan PLTS, dan program," demikian bunyi program AMIN soal Kalimantan, dikutip Kamis (26/10).

AMIN juga berjanji bakal mewujudkan pembangunan infrastruktur kereta di Kalimantan dengan tahapan yang optimal.

Pembangunan fisik proyek raksasa Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di kalimantan Timur sudah mulai terlihat.  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan pembangunan Kantor Presiden sudah mencapai 49,2 persen dan Istana Negara telah mencapai 32,90 persen.

Pembangunan IKN dengan kemajuan yang tentu tinggi ini tentu saja berkat kecekatan dan kehandalan para tenaga kerja kontruksi. Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN mengungkapkan hingga Oktober 2023, proyek pembangunan IKN Nusantara telah menyerap 12.123 tenaga kerja konstruksi.

"Hingga Oktober, Proyek pembangunan IKN menyerap 12.123 tenaga kerja konstruksi," ujar Ketua Satgas (Kasatgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga dikutip dari Antara, Sabtu (28/10/2023).

Danis menambahkan, adapun komposisi dari pekerja tersebut yakni sebanyak 2.765 tenaga kerja konstruksi berasal dari Pulau Kalimantan dan sebanyak 9.345 tenaga kerja konstruksi berasal dari luar Pulau Kalimantan.

Jumlah tenaga kerja konstruksi IKN tersebut sebagian besar terkonsentrasi pada proyek Cipta Karya dengan jumlah tenaga kerja konstruksi sebanyak 5.276 orang atau 46,3 persen.

Kemudian proyek Bina Marga dengan jumlah tenaga kerja konstruksi sebanyak 5.040 orang atau 42,9 persen. Proyek sumber daya air sebanyak 656 tenaga kerja konstruksi atau 5,7 persen, dan proyek perumahan sebanyak 337 tenaga kerja konstruksi atau 5,0 persen.

Sebagai informasi, berdasarkan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bahwa Indonesia telah menetapkan sasaran untuk masuk ke jajaran lima besar perekonomian terkuat di dunia dan memiliki pendapatan per kapita negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2045.

Sasaran itu dibangun di atas empat pilar utama Visi Indonesia 2045, yaitu pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.

Pemindahan Ibu Kota Negara dilakukan sebagai salah satu strategi untuk merealisasikan target ekonomi Indonesia 2045, yaitu pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata melalui akselerasi pembangunan Kawasan Timur Indonesia.

IKN mempunyai fungsi sentral dan menjadi simbol suatu negara untuk menunjukkan jati diri bangsa dan negara. Oleh karena itu, pemindahan dan pengembangan ibu kota yang baru perlu didasarkan pada perkembangan prinsip pembangunan kota yang matang serta kebutuhan dan visi jangka panjang suatu bangsa.