Pengusaha Jamin Tak Ada Aliran Dana Dukung Israel dari Jual Produk

Liputan6.com, Jakarta Asosiasi Pengusaha Pemasok Pasar Modern Indonesia (AP3MI) menjamin para pemasok di sektor hulu tidak ada yang memberikan sumbangsih dana ke Israel atas produk yang diproduksinya.

Pernyataan ini merupakan tanggapan terhadap Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang beberapa waktu lalu mengeluarkan fatwa terbaru tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Oleh sebab itu, Fatwa MUI menetapkan bahwa membeli produk yang mendukung Israel hukumnya haram.

Sekretaris Jenderal AP3MI Uswati Leman Sudi menjelaskan, mayoritas produk-produk yang di haramkan oleh MUI tersebut banyak diproduksi di dalam negeri. Disisi lain, perusahaan-perusahaan terkait mengaku tidak pernah memberikan sumbangan dana ke Israel.

"Perusahaan yang ada di list (boikot) tersebut dipastikan produksi di Indonesia. Kami juga sudah menanyakan ke temen-temen anggota. Tak ada satupun yang memberi sumbangan ke negara yang disebutkan berafiliasi dengan mereka (Israel). Dan itu bisa ditegaskan tak ada satupun," kata Uswati dalam konferensi Pers atas Ajakan dan aksi Boikot pada Produk/Brand Makanan dan Minuman pada sektor perdagangan Indonesia, di Jakarta, Rabu (15/11/2023).

Selain itu, aksi boikot produk ini membuat hak konsumen terganggu dan terbatasi dalam memilih produk yang akan dibelinya.

Dampak Aksi Boikot

Lebih lanjut, jika aksi boikot terus berlangsung lama maka dampaknya akan meluas hingga ke sektor ketenagakerjaan. Sebab, dengan menurunnya permintaan membuat perusahaan mengurangi produksi dan supply ke ritel dan alhasil bisa memaksa perusahaan melakukan pengurangan pegawai hingga PHK.

"Kalau itu terjadi, kami harap jangan terlalu lama. Kami harap pemerintah hadir. Karen kalau ini dibiarkan terus, satu, hak-hak konsumen untuk memilih produk yang sesuai mereka ingin, bisa terabaikan. Kedua distribusi dari industri ke ritel maupun pasar tradisional pasti akan terganggu pasokannya. Karena tak ada permintaan dari konsumen. Bisa akan terjadi PHK," katanya.

Kendati begitu, pihaknya di sisi hulu mendukung akan upaya kongkrit pemerintah dalam misi perdamaian bilateral dan peduli kemanusiaan atas konflik yang terjadi di Timur Tengah.

Ia berharap konflik di timur tengah ini tidak berkelanjutan tetapi dapat segera terjadi perdamaian, sehingga tidak sampai berpengaruh terhadap sentimen negatif dalam bentuk pemboikotan penjualan produk pangan.

"1 minggu bisnis bergulir, kategori yang dimaksudkan akan gerus bisnis. Sementara pemerintah pengen ekonomi jangan turun, inflasi jangan naik. Kalau dibiarkan objektif pemerintah pasti tak tercapai," pungkasnya.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Pemasok Pasar Modern Indonesia, Uswati Leman Sudi mendesak pemerintah tidak terlalu lama merespon gerakan boikot produk Israel masif terhadap sejumlah produk yang disebut terafiliasi dengan gerakan agresi Israel. Uswati khawatir, jika respon terlalu lama akan berdampak terhadap tren belanja konsumen di kuartal keempat 2023.

"Jangan terlalu lama pemerintah mengambil sikap. Satu minggu bisnis bergulir, untuk kategori yang dimaksud, itu akan menggerus bisnis, sementara Pak Rey (Ketua Umum Aprindo) optimis belanja konsumen di angka 4-4,2 persen," kata Uswati dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (15/11).

"Kalau ini dibiarkan, objek (pertumbuhan ekonomi) pemerintah pasti tidak tercapai," imbuhnya.

Uswati menegaskan bahwa dia mendukung aksi kemanusiaan yang digerakan beberapa waktu terakhir. Di satu sisi, dia mengingatkan agar hak konsumen tidak terganggu dengan adanya seruan boikot seperti ini.

Disinggung mengenai potensi kerugian dari gerakan boikot, Uswati mengaku belum ada angka pasti. Akan tetapi, dia meyakini gerakan ini setidaknya akan berdampak di sisi hulu ataupun tengah.

"Untuk penurunan tren bisnisnya seperti apa sampai ke Hulu belum kelihatan angkanya mungkin di tengahnya sudah ada," ungkapnya.