Pasca Uji Coba di Bali, Kapan Sistem Bayar Tol Tanpa Sentuh Berlaku Komersil?

Liputan6.com, Jakarta PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) kini telah memulai uji coba terbatas sistem pembayaran tol tanpa sentuh, atau Multi Lane Free Flow (MLFF) untuk satu pintu di Tol Bali Mandara. Dalam waktu dekat, anak perusahaan Roatex Ltd Zrt asal Hongaria tersebut bakal mengundang perwakilan pemerintah untuk mengikutinya.

"Sekarang kita akan melakukan uji coba bersama friendly user dengan mengundang pihak kementerian, polisi, dan juga perusahaan taxi," ujar Direktur PT RITS Gyula Orosz di Kantor PT RITS, Jakarta, Selasa (5/12/2023).

Gyula mengatakan, proses uji coba MLFF di Tol Bali Mandara ini akan turut berlangsung selama musim libur Natal dan Tahun Baru 2023/2024 (Nataru). Setelahnya, akan masuk tahap evaluasi pada awal tahun depan, untuk kemudian dilaksanakan fase transisi menuju operasi komersial.

"Uji coba akan mulai di Desember, tapi bukan berarti kita akan menyelesaikannya di bulan ini. Kita bakal melanjutkannya di Januari, sementara Februari akan dilakukan proses evaluasi bersama dengan Kementerian (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/PUPR)," terangnya.

"Setelahnya, pasca evaluasi dari uji coba, kita akan memperkenalkan waktu operasi komersial, kemungkinan Maret tahun depan," kata Gyula.

Jadwal Kementerian PUPR

Penetapan jadwal tersebut selaras dengan timeline yang telah ditetapkan Kementerian PUPR. Menurut rencana pihak instansi, uji coba MLFF tahap awal hanya akan diberlakukan di lajur 4 Gerbang Tol Ngurah Rai, dan baru akan mulai diterapkan pada seluruh lajur gerbang tol pada Maret 2024.

Adapun untuk implementasi sistem bayar tol nirsentuh di luar proses uji coba ini masih menunggu rampungnya revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.

Penerbitan revisi PP 15/2005 ini berguna sebagai aturan hukum pelaksanaan sistem tol tanpa tap. Sementara proses uji coba di Tol Bali Mandara tetap bisa dilakukan tanpa menunggu aturan itu terbit.

Sebelumnya, proses penyusunan regulasi berbentuk peraturan pemerintah (PP) itu mundur dari target awal per Desember 2022, pun meleset pada target kedua di Maret 2023.

Untuk penerapan MLFF, akan ada beberapa perubahan dalam PP Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol. Antara lain, terkait penerapan pembayaran tol tanpa setop dengan metode non tunai, serta penegakan hukum terhadap pengguna tol yang tidak melakukan pembayaran.

Penerapan sistem pembayaran tol tanpa henti, atau multi lane free flow (MLFF) mendapat kecaman keras dari Anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade.

Dalam rapat kerja Komisi VI bersama Menteri BUMN Erick Thohir, politikus Partai Gerindra ini bilang Indonesia tidak membutuhkan barang rongsokan seperti itu.

"Perusahaan BUMN (selaku Badan Usaha Jalan Tol/BUJT) kita dipaksa oleh PUPR beli itu barang rongsokan. Padahal kita enggak butuh teknologi itu," kecam Andre Rosiade beberapa waktu lalu.Menurut dia, pemerintah seharusnya lebih memaksimalkan perangkat on board unit (OBU) jika ingin melewati jalan tol tanpa setop. "Kalau hanya sebatas teknologi tanpa sentih, tinggal pasang OBU saja di mobil. Itu udh kayak di Jepang atau di mana-mana," imbuhnya.

Menanggapi pernyataan tersebut, VP of Standardization and Monitoring Evaluation Asosiasi Sistem Transportasi Cerdas (ITS) Resdiansyah menjelaskan, teknologi MLFF yang dioperasikan oleh sistem satelit navigasi global (GNSS) menawarkan tiga opsi pembayaran.

Ditempel di Smartphone

Selain melalui perangkat OBU, MLFF juga menyediakan opsi pembayaran tol tanpa henti via electronic OBU (E-OBU) yang tertempel di smartphone, dan electronic route ticket sekali pakai bagi yang jarang berpergian menggunakan jalan tol.

"Kenapa kita kasih tiga alternatif, karena di Indonesia adalah pengguna IT, kita belum pengembang IT. Ada yang sudah mampu gunakan gadget, ada yang belum. Kendaraan komersial itu kan sopirnya ganti-ganti," kata Resdiansyah di Jakarta, Selasa (5/12/2023).

Adapun sistem MLFF ini akan dikelola oleh perusahaan Hongaria, Roatex Ltd Zrt melalui anak usahanya PT Roatex Indonesia Toll System (RITS). Namun, Resdiansyah menegaskan bahwa pemerintah maupun perusahaan pengelola jalan tol mengeluarkan uang untuk memakai sistem tersebut.

"Pemerintah tidak keluar uang satu rupiah pun. Kemudian mereka diberikan konsensi 9 tahun, konsesinya pun tidak boleh menaikkan tarif tol, mereka ambilnya dari service fee," ujar dia.

BUJT bersangkutan nantinya hanya perlu membayar jasa pelayanan kepada RITS untuk perawatan tol yang biasanya dipakai untuk memperbaiki mesin atau pintu tol yang rusak.

Bahkan selepas RITS habis kontrak, teknologi GNSS pada sistem MLFF nantinya bisa dikembangkan oleh anak bangsa. Bukan hanya untuk pembayaran tol, tapi juga memfasilitasi jasa layanan parkir dan sebagainya.

"Jadi setelah 9 tahun teknologinya ke kita bisa kita kembangkan lagi. GNSS itu teknologi masa depan. Tempat parkir pun 10 tahun ke depan akan pakai GNSS. Keluar rumah ke tol ke parkir itu semua akan gunakan GNSS," tuturnya.