Ombudsman Gelar Anugerah Standar Pelayanan Publik 2023, Ini Daftar Pemenang

Liputan6.com, Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia kembali menyelenggarakan Penganugerahan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik tahun 2023 yang melibatkan penilaian terhadap Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Pemerintah Kabupaten pada Kamis, (14/12).

Ombudsman Republik Indonesia merupakan pengawas penyelenggaraan pelayanan publik, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia bahwa selain bertugas menyelesaikan laporan masyarakat atau complaint handling, Ombudsman juga melakukan tindakan preventif dan pencegahan maladministrasi.

Adapun, penganugerahan ini diadakan dengan tujuan untuk mengukur pemenuhan standar pelayanan publik.

"Penilaian kepatuhan dilaksanakan setiap tahun untuk mengukur pemenuhan standar pelayanan publik yang ditetapkan lewat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 maupun Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008," Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Mohammad Najih menyampaikan pada Kamis, (14/12) di daerah Jakarta pada acara Penganugerahan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik tahun 2023.

Berikut ini Top 10 peraih anugerah predikat kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2023 berdasarkan masing-masing kategori

Top 10 Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2023 Tingkat Pemerintahan Kementerian

1. Kementerian Luar Negeri dengan skor 94,85
2. Kementerian Koperasi usaha Kecil Menengah dengan skor 92,91
3. Kementerian Pertanian dengan skor 91,45
4. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek dengan skor 89,67
5. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dengan skor 89,47
6. Kementerian KKP dengan skor 88,86
7. Kementerian PUPR dengan skor 86,03
8. Kementerian Perindustrian dengan skor 85,92
9. Kementerian Investasi/BKPM dengan skor 85,21
10. Kementerian Hukum dan HAM dengan skor 83,81

Top 9 Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2023 Tingkat Lembaga

1. Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan skor 94,11
2. Lembaga Sensor Film dengan skor 92,35
3. Badan Pusat Statistik dengan skor 91,02
4. BP2MI dengan skor 87,29
5. LKPP dengan skor 86,23
6. Perpustakaan Nasional Indonesia dengan skor 85,71
7. Badan Pengawas Tenaga Nuklir dengan skor 84,82
8. Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan skor 83,03
9. Badan Narkotika Nasional dengan skor 78,42

Top 10 Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2023 Tingkat Provinsi

1. Provinsi Sulawesi Utara dengan sksor 97,18
2. Provinsi Jawa Barat dengan skor 96,77
3. Provinsi Bali dengan skor 96,46
4. Provinsi DI Yogyakarta dengan skor 94,18
5. Provinsi Bangka Belitung dengan skor 92,07
6. Provini Sumatera Barat dengan skor 91,71
7. Provinsi Banten dengan skor 91,16
8. Provinsi Kalimantan Utara dengan skor 89,23
9. Provinsi Jawa Timur dengan skor 88,81
10. Provinsi Jambi dengan skor 88,41

Top 10 Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2023 Tingkat Pemerintahan Kota

1. Pemerintah Kota Magelang dengan skor 98,17
2. Pemerintah Kota Denasar dengan skor 97,99
3. Pemerintah Kota Surabaya dengan skor 97,49
4. Pemerintah Kota Pekalongan dengan skor 97,46
5. Pemerintah Kota Bitung dengan skor 97,16
6. Pemerintah Kota Surakarta dengan skor 96,91
7. Pemerintah Kota Cirebon dengan skor 96,28
8. Pemerintah Kota Yogyakarta dengan skor 96,13
9. Pemerintah Kota Saltiga dengan skor 95,78
10. Pemerintah Kota Cimahi dengan skor 95,27

Top 10 Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2023 Tingkat Pemerintahan Kabupaten

1. Pemerintah Kabupaten Tuban dengan skor 97,44
2. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan skor 97,41
3. Pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan skor 97,29
4. Pemerintah Kabupaten Jember dengan skor 97,23
5. Pemerintah Kabupaten Bandung dengan skor 97,22
6. Pemerintah Kabupaten Bangka dengan skor 97,13
7. Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan skor 96,98
8. Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan skor 96,73
9. Pemerintah Kabupaten Tabanan dengan skor 96,62
10. Pemerintah Kabupaten Cilacap dengan skor 96,52