Ikut Studi Kelayakan, LRT Bali Bakal Digarap Korea Selatan?

Liputan6.com, Jakarta Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengungkap proyek LRT Bali belum tentu digarap oleh konsorsium Korea Selatan. Meski, negara tersebut ikut terlibat dalam studi kelayakan transportasi berbasis rel tersebut.

Adita menjelaskan, proses studi kelayakan proyek tersebut sudah mulai berjalan. Dia tak memungkiri ada keterlibatan Korea Selatan dalam proses tersebut, seperti diungkap Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebelumnya.

"Negaranya mana (yang menggarap) masih belum ditentukan tapi memang studinya sudah dilakukan oleh pihak Korea," kata dia kepada wartawan di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (19/12/2023).

Menurut catatan, ada konsorsium Korea Railroad Corporation atau Korail, KRV Co. Ltd., Saman Co. Ltd. dan Dongmyeong Co, Ltd. yang terlibat dalam studi kelayakan tersebut.

Adita mengatakan, konsorsium itu belum berarti jadi penggarap proyek LRT Bali. Menurutnya, penentuan perusahaan yang menggarap proyek itu ditentukan melalui proses tender.

"Studi ya, bahwa nanti apakah akan dikelola oleh Korea, tentu harus ada proses tendernya juga sesuai governance yang ada. Jadi bukan berarti kemudian akan dioperasikan atau dibangun oleh Korea, ini masih akan ada proses tender," jelasnya.

Sementara, terkait besaran biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan LRT Bali, belum bisa ditentukan. Pasalnya, proses studi masih berjalan. "Belum, belu. Nanti kita lihat aja lah nanti, ini mulai (pembangunan) saja belum kok," tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkap kabar terbaru rencana pembangunan LRT Bali. Dia bilang porsi mayoritas akan dipegang pemerintah daerah Provinsi Bali.

Dengan begitu, kata Menhub Budi, pendanaan proyek ini akan dicari oleh Pemprov Bali. Sementara itu, dari porsi saham, Pemda Bali akan mengempit 51 persen saham, dan sisanya sebesar 49 persen dipegang pemerintah pusat.

"Jadi baik capital expenditure (capex) maupun operasional expenditure (opex), Pak Gubernur Bali dan Pak Bupati Badung sudah bersedia menjadi penyangga mendanai capex," ujar Menhub Budi dalam keterangan resmi, Minggu (17/12/2023).

Dia menyebut, skema pendanaan dapat dilakukan dengan berbagai opsi, termasuk Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Sebelumnya, Korea Selatan telah menyatakan siap untuk membangun proyek LRT di Bali.

Menhub Budi berharap setelah adanya koordinasi secara intensif bersama seluruh stakeholder, proyek pembangunan transportasi massal perkeretaapian di Bali ini bisa segera dimulai.

Menhub Budi menilai, Bali sebagai destinasi pariwisata perlu mengambil upaya untuk mengurangi tingkat kemacetan. Salah satunya bisa dilakukan melalui transportasi massal berbasis rel.

"Hari ini saya ditugaskan untuk menindaklanjuti rencana pembangunan LRT yang ada di Bali. Pulau Bali ini merupakan showcase pariwisata internasional dan memang terjadi kemacetan yang kronis yang bisa menjadi boomerang jika ini tidak kita tangani," bebernya.

Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali kini tengah mematangkan rencana pembangunan proyek LRT Bali. Secara masterplan, pembangunan moda transportasi baru itu rencananya akan dimulai 2024 untuk waktu pengerjaan sekitar 3 tahun.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengusulkan agar proyek LRT Bali dibiayai oleh pinjaman dalam negeri (PDN). Perusahaan BUMN, BUMD dan swasta juga nantinya akan terlibat dalam skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

"Pembiayaannya kita mengusulkan ada yang dari PDN untuk right off way. Kemudian ada dari kerjasama antar swasta, BUMN, dan daerah," ujar Suharso di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (9/10/2023).

Sejauh ini, kata Suharso, usul pembiayaan proyek masih datang dari dalam negeri. "Sampai hari ini belum (ada tawaran investasi asing)," ungkapnya.

Sehingga, PT KAI (Persero) nantinya akan jadi perusahaan tunggal pengelola LRT Bali, seperti yang dilakukan di LRT Jabodebek dengan membentuk manajemen baru.

"Iya, kita kan sudah ada pengalaman dengan LRT (Jabodebek)," imbuh Suharso.

Kendati begitu, Suharso belum bisa menyebut berapa nilai proyek yang bakal digelontorkan untuk membangun LRT Bali. Pasalnya, itu masih butuh perhitungan detil terkait biaya pengerjaan lantaran LRT Bali nantinya akan turut dibangun menembus tanah alias underground.

"Belum, sedang berproses, angkanya belum kita selesaikan. Sudah ada tapi belum bisa disampaikan. Kisaran kan per km meter berapa, karena itu kan ada yang di bawah tanah. Itu pasti harganya berbeda. Mereka belum selesai menyampaikan pada kami," tuturnya.