Ratusan Triliun Bangun LRT-Kereta Cepat, MTI Minta Pemerintah Serius Bangun Industri Kereta Api

Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Tory Damantoro menyoroti perlu adanya penguatan industri kereta api dalam negeri. Mengingat, pengembangan sektor transportasi berbasis rel ini bakal jadi pilihan kedepannya.

Tory pun mengaca pada pembangunan Kereta Cepat Whoosh dan LRT Jabodebek yang menelan dana ratusan triliun. Disamping itu, ada pula potensi pengeluaran anggaran dalam pengembangan MRT Jakarta.

"Kemudian kemarin ada isu tentang rolling stock KRL impor kereta bekas dan sebagainya dan kemudian cost overrun dan sebagainya. Kalau kita MTI melihat adalah ini Pemerintah harus mulai serius untuk membangun industri kereta api, selama ini kereta api counter part-nya hanya PT KAI," kata dia dalam Catatan Akhir Tahun MTI 2023, di Jakarta, Rabu (27/12/2023).

"Nah ini MTI mendorong ada industri, karena untuk pembangunan LRT jabodebek ini sepanjang 42 KM biayanya Rp 31 triliun dan untuk kereta cepat biayanya Rp 114 triliun, belum lagi nanti kalau ada pembangunan MRT tahap 4 tahap 3 dan sebagainya," sambungnya.

Industri kereta yang simaksud Tory guna menyediakan kebutuhan sarana kereta kedepannya. Sebagai contoh, PT INKA bisa memperluas cakupan bisnisnya tergantung pada jenis-jenis kereta yang beroperasi di Indonesia.

"Jadi ini harus serius membangun industri kereta apinya termasuk rolling stock PT INKA kalau bisa ada jilid 1 jilid 2 jilid 3 dan untuk masing-masing jenis model kereta api di Indonesia, karena kedepannya ini adalah berkaitan dengan logistik," paparnya.

Elektrifikasi Lintasan

Lebih lanjut, Tory juga meminta adanya penguatan elektrifikasi lintasan pada operasional kereta yang sudah berjalan. Misalnya, di kota-kota seperti Bandung, Semarang, hingga Surabaya.

Tujuannya tak lain untuk meningkatkam frekuensi angkutan dan peningkatan layanan dari mode transportasi tersebut.

"Dari perkembangan yang terjadi di tahun 2023 ini, MTI mendorong Kementerian Perhubungan segera dilakukan elektrifikasi lintasan kereta perkotaan di Bandung, Semarang, Surabaya, dan Medan untuk peningkatan frekwensi dan layanan angkutan kereta perkotaan yang didukung dengan integrasi layanan antar moda terutama di simpul-simpul transportasi seperti terminal bus, pelabuhan, dan bandara," urainya.

Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) melihat ada potensi sebesar Rp 18 triliun dari dana pemerintah daerah untuk pengembangan sektor transportasi. Ini merujuk pada aturan yang sudah diteken sebelumnya.

Ketua Umum MTI Tory Damantoro mencatat, dalam Peraturan Pemerinrah Nomor 35 Tahun 2023, ada pengaturan penggunaan 10 persen pendapatan pajak kendaraan bermotor harus digunakan Pemerintah Daerah untuk perbaikan transportasi.

"Ada kebijakan krusial yaitu alokasi 10 persen dari pajak kendaraan bermotor harus digunakan untuk sektor transportasi. MTI mendorong Kemendagri untuk membantu Kementerian Perhubungan untuk mengucurkan agar 10 persen tadi bisa digunakan," ujar Tory dalam Catatan Akhir Tahun MTI 2023, di Jakarta, Rabu (27/12/2023).

Secara nasional berdasarkan data pajak, MTI mencatat bawa Perpres ini akan membuka ruang fiskal sebesar Rp 18 triliun pertahun bagi Pemerintah Daerah untuk memperkuat komitmen pembiayaan pembangunan dan subsidi layanan angkutan umum perkotaan.

"Tahun lalu, TKD (Transfer ke Daerah) itu ada Rp 180 triliun, kalau 10 persen untuk angkutan umum, berarti ada Rp 18 triliun," tegasnya.

Langkah ini, kata Tory, sudah mulai dijalankan olej Pemerintah Kota Pekanbaru, Riau. Dimana, DPRD Kota Pekanbaru yang dengan bantuan MTI Wilayah Riau, berhasil menyusun Perda Angkutan Umum yang mengalokasikan anggaran APBD tahunan sebesar 5 persen untuk pembiayan angkutan umum.

"MTI mendesak Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan mendukung komitmen pendanaan Pemerintah Daerah dengan menjadikan angkutan umum sebagai layanan umum wajib dasar dengan persentasi alokasi APBD tetap setiap tahun," paparnya.

Kementerian Perhubungan berencana membangun jaringan angkutan bus sepanjang 2.000 kilometer (km) di 5 kota metropolitan. Namun, ada tantangan tersendiri dalam implementasinya kedepan.

Ketua Umum Masyarata Transportasi Indonesia (MTI) Tory Damantoro mencatat ada salah satu maslaah inti dari rencana tersebut. Hal ini diprediksi bisa menimbulkan konflik saat pelaksanaan angkutan bus tersebut.

"Kendala Utama program ini adalah penolakan dari operator angkot eksisting. Untuk itu MTI mendesak Kementerian Perhubungan menggandeng Organda untuk segera melaksanakan reformasi angkot eksisting dengan mengambil pembelajaran dan best practises dari beberapa daerah," bebernya dalam Catatan Akhir Tahun MTI 2023, di Jakarta, Rabu (27/12/2023).