Liputan6.com, Jakarta - Soal utang luar negeri (ULN) Indonesia juga disebutkan dalam debat calon presiden (Capres) 2024 ketiga pada Minggu, 7 Januari 2024. Calon presiden (capres) nomor urut dua Prabowo Subianto mengatakan, rasio utang luar negeri (ULN) Indonesa terhadap produk domestik bruto (PDB) termasuk terendah di dunia.
"Indonesia sekarang utang luar negeri sebagai pembanding terhadap PDB salah satu terendah di dunia. Jadi masih sekitar 40 persen, negara lain jauh di atas,” ujar Prabowo saat debat capres, Minggu, 7 Januari 204.
Baca Juga
Ia mengakui manajemen utang perlu dilakukan dengan hati-hati. Selain itu, pengelolaan utang dengan strategi ekonomi yang tepat seperti hilirisasi. Prabowo menambahkan, lewat hilirisasi juga memperkuat posisi tawar Indonesia dengan negara lain. Ia pun tidak terlalu mengkhawatirkan mengenai utang.
Advertisement
"Hilirisasi kita bisa mendapatkan keuntungan sebagai bangsa, perkuat posisi tawar kita. Saya tak terlalu khawatir negara lain intervensi kita soal utang. Kita sangat dihormati tak pernah default,” ujar dia.
Selain itu, Prabowo menegaskan Indonesia tetap harus memperkuat pertahanan dan keamanan sehingga tidak dapat diintervensi negara lain.
"Tapi kita harus punya ketahanan, pertahanan kuat, supaya tidak bisa diintervensi, tak bisa digertak, tak bisa diintimidasi. Hanya dengan kekuatan kita bisa dihormati dan kita amankan kekayaan kita, amankan ekonomi, amankan pembangunan kita menuju Indonesia makmur,” kata dia.
Data Kementerian Keuangan
Terkait utang Indonesia,Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merilis data mengenai outstanding utang Indonesia. Tercatat total utang Indonesia hingga November 2023 mencapai Rp 8.041 triliun.
Berdasarkan indikator rasio utang terhadap PDB (debt to GDP ratio) kini 38,11 persen. Rasio tersebut menandai penurunan dibandingkan posisi Desember 2022 sebesar 39,7 persen, dan posisi Desember 2021 sebesar 40,7 persen.
Rasio Utang Indonesia terhadap PDB
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto menuturkan, total outstanding utang Indonesia masih aman. Untuk menilai efektivitas utang pemerintah tidak hanya mengacu pada nominal, melainkan perlu memerhatikan berbagai indikator lainnya.
"Namun, tentu kita tidak sekadar melihat berbagai indikator portofolio utang kita, justru kinerja utang termasuk risiko, utang kita itu lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” ujar Suminto seperti dikutip dari Antara, Rabu, 3 Januari 2024.
Jika mengacu pada indikator utang berdasarkan risiko nilai tukar (currency risk), nilai tukar proporsi dari utang Indonesia dalam valuta asing (valas) juga menurun. Utang pemerintah dalam bentuk valas tercatat 27,5 persen per November 2023. “Per November 2023, utang pemerintah yang dalam bentuk foreign currency itu hanya 27,5 persen. Dalam hal ini, dari sisi currency risk juga lebih baik,” kata dia.
Data Bank Indonesia
Jika melihat data Bank Indonesia, ULN Indonesia pada Oktober 2023 tetap terkendali yang tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap PDB yang turun menjadi 28,7 persen dari 28,9 persen pada bulan sebelumnya. Utang didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 86,8 persen dari total ULN.
Advertisement
Posisi Rasio Utang Indonesia di Asia dan Dunia versi TradingEconomic
Berdasarkan data tradingeconomics.com, rasio utang pemerintah terhadap PDB sekitar 39,9 persen pada Desember 2022 dari sebelumnya 41,1.
Jika dibandingkan negara di Asia, rasio utang Indonesia tersebut berada di posisi lima. Korea Selatan berada di atas Indonesia atau posisi empat yang mencatatkan rasio utang terhadap PDB 49,60 persen. Kemudian di bawah Indonesia adalah Arab Saudi dengan rasio utang terhadap PDB 30 persen. Di Asia, China menempati posisi ratio utang terhadap PDB yang tertinggi mencapai 77,10 persen.
Disusul Jepang sebesar 263,90 persen, India sebesar 89,26 persen, Korea Selatan sebesar 49,60 persen dan Indonesia sebesar 39,90 persen.
Sedangkan kalau dibandingkan dari negara-negara lain di dunia, posisi Indonesia berada di peringkat ke-17. Di atas Indonesia ada Spanyol yang mencatatkan rasio utang terhadap PDB sebesar 111,60 persen. Di bawah Indonesia, ada Arab Saudi yang catat rasio utang terhadap PDB sebesar 30 persen.
Rasio Utang Indonesia Rendah di Antara Negara G20
Selain itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga pernah menyebutkan rasio utang Indonesia cukup rendah di antara negara G20 dan ASEAN. Ia menyampaikan hal itu saat pembacaan nota keuangan 2023.
Posisi utang luar negeri Indonesia pada akhir kuartal II 2023 tercatat sebesar USD 396,3 miliar, terpangkas dari USD 403,2 nimiar di akhir kuartal I 2023.
"Rasio utang Indonesia juga salah satu yang paling rendah di antara kelompok negara G20 dan ASEAN," kata Jokowi di gedung Parlemen, Jakarta, 16 Agustus 2023.
Dia menjelaskan, rasio utang Indonesia menurun dari 40,7 persen PDB di tahun 2021 menjadi 37,8 persen di Juli 2023. Sebagai perbandingan,rasio utang Malaysia saat ini di tingkat 66,3 persen PDB, Tiongkok 77,1 persen, dan India 83,1 persen.
Defisit Fiskal
Tidak hanya rasio utang yang rendah, Jokowi mengklaim kebijakan fiskal Indonesia termasuk salah satu yang paling efektif dalam menangani pandemi dan menjaga pertumbuhan ekonomi.
"Defisit fiskal Indonesia sudah kembali di bawah 3 persen PDB, satu tahun lebih cepat dari rencana awal," tegas Jokowi.
Di sebagian besar negara, defisit fiskal masih sangat lebar, seperti di India yang mencapai 9,6 persen PDB per tahun 2022, Jepang 7,8 persen, Tiongkok 7,5 persen, Amerika Serikat 5,5 persen, dan Malaysia 5,3 persen.
Advertisement
Penarikan Utang pada 2023
Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pembiayaan atau penarikan utang tercatat sebesar Rp 407 triliun, turun 41,5 persen dibandingkan realisasi tahun 2022.
“Dibandingkan tahun 2022, di mana pembiayaan utang mencapai Rp 696 triliun, realisasi 2023 kemarin pembiayaan turun 41,5 persen,” kata Sri Mulyani.
Selain itu, realisasi pembiayaan utang juga berada di bawah target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 yang direncanakan sebesar Rp 696,3 triliun. Artinya, realisasi hanya sebesar 58,4 persen dari target.
Adapun dari Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 yang dipatok sebesar Rp 421,2 triliun, realisasi pembiayaan utang sebesar 96,6 persen terhadap Perpres.
Secara rinci, pembiayaan utang tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp308,7 triliun serta pinjaman Rp98,2 triliun.
Realisasi SBN turun 53,1 persen dari realisasi tahun lalu sebesar Rp658,8 triliun. Sementara realisasi pinjaman naik 164 persen dari Rp37,2 triliun pada tahun lalu.
“Jadi, secara keseluruhan, SBN neto turun tapi pinjaman agak naik, dan total pembiayaan kita turunnya 41,5 persen,” ujar Menkeu.
Bendahara Negara menjelaskan turunnya pembiayaan utang pada 2023 sejalan dengan konsolidasi fiskal dan pulihnya ekonomi nasional.
Tingkat imbal hasil (yield) SBN juga terkendali dan cost of fund dapat dijaga dengan efisien di tengah dinamika global dan volatilitas pasar keuangan.
Sementara itu, pembiayaan anggaran terealisasi Rp3595,5 triliun. Nilai tersebut setara 60,1 persen dari target APBN 2023 sebesar Rp598,2 triliun serta 74,9 persen dari target Perpres 75/2023 sebesar Rp479,9 triliun.