Jusuf Kalla Buka-bukaan Harga Alutsista Bekas: Pesawat Rp 1 Triliun, Umur Sudah 25 Tahun

Liputan6.com, Jakarta Wakil Presiden Indonesia periode 2004—2009 dan 2014—2019 Jusuf Kalla (JK) mengatakan bahwa Indonesia tidak kali ini saja membeli alutsista bekas, tetapi dengan harga jauh lebih murah tidak seperti saat ini.

"Saya kira pemerintah 'kan tidak satu kali ini beli bekas (alutsista bekas), tetapi selalu murah. Murah sekali barang bekas itu sebetulnya, apalagi kalau sudah tua," kata JK dikutip dari Antara, Kamis (11/1/2024).

Menurut dia, yang dipermasalahkan ketika debat ketiga Pilpres 2024 terkait dengan pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) bekas itu karena harganya yang terlalu tinggi untuk mendapatkan pesawat berusia 25 tahun.

Dengan harga tersebut, kata JK, tentu sangat tidak laik mengingat teknologi yang didapatkan juga telah tertinggal jauh karena masih pakai teknologi tahun pembuatannya.

"Sebetulnya bukan hanya bekas, berapa harga bekas itu? Itu hal yang berbeda. Kalau ini 'kan harganya rata-rata Rp1 triliun satu pesawat, pesawat yang umurnya 25 tahun," tuturnya.

Ketika orang ingin membeli pesawat, lanjut dia, yang diukur ada dua, yaitu umur dan jam terbangnya. Untuk umur ini, sangat berpengaruh pada teknologi yang ada di dalam pesawat tersebut.

"Kalau beli baru, pasti teknologi baru. Di samping itu, jam terbangnya berapa, semua ada aturannya kalau pesawat terbang, yang penting itu," katanya.

Sebelumnya, Calon Presiden (Capres) RI Anies Baswedan mengatakan bahwa alutsista harus berdasarkan kebutuhan terkini di Indonesia, bukan karena selera dari Menteri Pertahanan.

Anies menjelaskan bahwa negara butuh sistem pertahanan yang nyata dan sedang terjadi, baik secara global maupun domestik atau dalam negeri, sehingga penguatan alutsista harus sesuai dengan kondisi yang terjadi kini.

"Ancaman ini seperti peretasan, penipuan online, judi online, dan terorisme. Jadi, itu semua butuh perhatian, bukan memutuskan untuk belanja alutsista berdasarkan selera dan preferensi masa lalu, melainkan untuk kebutuhan masa depan," kata Anies.

Tema debat ketiga yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Jakarta, Minggu (7/1), meliputi pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri.

Sebelumnya, KPU RI telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merespons pernyataan Prabowo Subianto yang merupakan Menteri Pertahanan dan juga Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 2  yang menyebut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani banyak tak menyetujui anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan).

Staf Khusus Menkeu Yustinus Prastowo menjelaskan, adanya pengurangan anggaran K/L lantaran APBN diprioritaskan pada penanganan dampak pandemi covid-19, antara lain melalui kebijakan refocusing anggaran.

Menurutnya, pada masa pandemi covid-19, dibutuhkan respons kebijakan yang baik dan penanganan dengan segenap daya upaya, untuk dapat mengatasi dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi.

"Melalui keputusan Sidang Kabinet dan ditindaklanjuti dengan berbagai koordinasi, refocusing anggaran yang dilakukan pada masa pandemi covid berlaku untuk semua Kementerian dan Lembaga (K/L) melalui penyusunan prioritas ulang belanja oleh K/L, demi menangani dampak pandemi covid-19," kata Prastowo dalam keterangannya, dikutip Selasa (9/1/2024).

Bahkan refocusing kegiatan dan anggaran ditetapkan dan diputuskan oleh masing-masing K/L terhadap kegiatan yang dianggap dapat ditunda. K/L sendiri yang memahami kegiatan yang paling urgent dan prioritas dan kegiatan/program yang dapat ditunda karena Pandemi.

"Refocusing dilakukan K/L dengan memblokir anggaran dari kegiatan yang diusulkan ditunda oleh K/L. Kegiatan dan anggaran yang dilakukan blokir dapat dilakukan relaksasi (buka blokir) sesuai prioritas dan kondisi anggaran," jelasnya.

Alhasil, pelaksanaan anggaran oleh K/L dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya diaudit oleh BPK dan dipertanggungjawabkan kepada DPR.

"Kita bersyukur berkat kerjasama, sinergi, dan dukungan seluruh pihak, Indonesia dapat menangani pandemi dengan baik dan termasuk negara yang dapat kembali pulih lebih cepat dan kuat," pungkasnya.

Sebelumnya, Calon Presiden Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo mempertanyakan maksud dari pembelian alat utama sistem pertahanan (Alutsista) bekas, seperti pesawat bekas. Ganjar menilai pesawat bekas memberikan risiko terhadap penggunaannya.

Dia meminta Calon Presiden Nomor Urut 2 Prabowo Subianto memberikan penjelasan terkait alasan pembelian pesawat bekas tadi.

"Kenapa ini menjadi penting? Kami tidak rela dengan statement bapak tadi yang saya dukung pak, kasihan prajurit. Pak kalau pilotnya itu harus dilatih 3 tahun, pesawatnya bekas pak dan dia harus datang lagi pelatihan lagi pak dengan risiko yang sangat tinggi tentu itu sangat berbahaya," tutur Ganjar dalam Debat Calon Presiden (Capres) 2024, di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024).

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini mengatakan, sebagai solusinya perlu diperkuat produksi dari industri dalam negeri. Diketahui ada sejumlah BUMN yang jadi tumpuan industri pertahanan nasional.

"Maka peningkatan itu diawal saya sampaikan, kenapa pertumbuhan harus tinggi, kenapa industri dalam negeri menjadi prioritas, bahkan saya sebut tadi tank dibuat dimana, heli, fregat siber dibuat dimana agar kita bisa konsisten dalam perencanaan pembangunan," urai Ganjar.

Menanggapi itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjelaskan hal penting dari alutsista bukan soal bekas atau baru. Tapi soal usia penggunaan dari alat tersebut.

"Jadi alat perang itu usianya kurang lebih 25 sampai 30 tahun, pesawat terbang, kapal perang dan sebagainya. Jadi bukan soal bekas dan tidak bekas, tapi usia pakai," tegas Prabowo.