BLT El Nino Rp 400 Ribu Lanjut hingga Juni 2024, Pemerintah Siapkan Regulasi

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melanjutkan sejumlah penyaluran program bantuan sosial (bansos) pada tahun ini. Termasuk rencana kelanjutan bantuan langsung tunai, atau BLT El Nino sebesar Rp 400.000 hingga Juni 2024.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, pemerintah telah mendapat aspirasi langsung dari masyarakat untuk kelanjutan penyaluran BLT El Nino yang akan diprogramkan.

"Sekarang sedang dipersiapkan regulasinya. Sebagian dari penerima juga meminta melalui PT Pos. Diharapkan ini dapat memenuhi sebagian kebutuhan, terutama beras dan bantuan yang lain," ujar Menko Airlangga dalam agenda Penyaluran Bantuan Pangan di Kantor Kelurahan Serangan, Kota Denpasar, Bali, Sabtu (13/1/2024).

Pada kesempatan itu, pemerintah bersama Badan Pangan Nasional, Pemerintah Kota Denpasar, Perum Bulog, dan PT Pos Indonesia menyalurkan bansos beras 10 kg kepada 98 keluarga penerima manfaat (KPM), dengan alokasi sebesar 980 kg.

"Khusus Kota Denpasar (secara total) ini penerima bantuannya 4.533. Ini naik dari 4.426 di tahun yang lalu. Stok di gudang Denpasar aman," imbuh Airlangga.

Menurut dia, bantuan pangan ini jadi program pemerintah untuk meringankan beban masyarakat. Terutama akibat kenaikan harga pangan yang terjadi karena El Nino, keterlambatan dari musim panen karena kekeringan.

"Ini diperkirakan panen kita mundur 2 bulan. Oleh karena itu bapak Presiden dalam sidang kabinet memutuskan untuk memperpanjang sampai dengan bulan Juni untuk 22 juta penerima bantuan pangan sebesar 10 kg per bulan," ungkapnya.

Lewat program tersebut, Airlangga menambahkan, pemerintah punya sasaran untuk mengurangi dan menghapus kemiskinan ekstrem. Pemerintah sendiri memasang target angka kemiskinan ekstrem mendekati nol pada 2024 ini.

"Tentu ini juga menjadi bagian untuk menstabilkan harga beras. Kita ketahui dari April-Juli 2023 bantuan beras telah mengurangi inflasi. Juga tentunya ini akan dilanjutkan dengan alokasi bantuan," pungkas Airlangga Hartarto.

Sebelumnya, Indonesia Budget Center (IBC) mencatat ada ratusan triliun bantuan sosial (bansos) yang digelontontkan pemerintah. Masuk ke tahun politik, dana bansos ini disebut rawan menjadi embel-embel kampanye pasangan calon tertentu.

Direktur Eksekutif IBC Arif Nur Alam memandang ada peningkatan bansos menjelanh pemilu. Contohnya, pada 2024 direncanakan sebesar Rp.496,8 triliun. Angka ini meningkat sebesar Rp.53,3 triliun atau 12 persen dibanding realisasi anggaran perlindungan sosial tahun 2023 yang direalisasikan sebesar Rp.443,5 triliun.

"Jelang Pemilu, Program ini berpotensi tsunami atau dipolitisasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam kontestasi politik di Pemilu 2024," ujar dia dalam Diskusi di Media Center Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta, Minggu (7/1/2024).Dia mengatakan, penyaluran beragam bansos yang belum optimal juga jadi sorotan. Atas dasar itu, dia memandang perlu ada perhatian pada kenaikan anggaran bansos di tahun politik

"Kenaikan anggaran perlindungan sosial tahun 2024 mencapai 12 persen atau sebesar Rp 53 triliun belum didukung tata kelola yang transparan sehingga rentan menjadi bancakan politik pada Pemilu 2024," tegasnya.

Arif mencatat, distribusi anggaran bansos 2023 ke beberapa pos. Pertama, Program Keluarga Harapan (PKH) dengan anggaran Rp 37,4 triliun dan sasaran 21,35 juta KPM. Kedua, Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dengan anggaran Rp 28,8 triliun dan 18,5 juta KPM. Ketiga, Bantuan Sembako Pangan (BSP) dengan anggaran Rp 45,1 triliun dan sasaran 10 juta KPM.

Keempat, Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa (BLT DD) dengan anggaran Rp 28,2 triliun dan sasaran 12 juta KPM. Kelima, Program Sentra Kreasi dengan anggaran Rp 7 triliun. Keenam, Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten dan Kota dengan anggaran Rp 286,1 triliun.

Ketujug, Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan anggaran Rp 46,5 triliun dan sasaran 111 juta PBI. Kedelapan, Beasiswa dan Bansos Pendidikan dengan anggaran Rp 35,94 dan sasaran 20 juta KPM.

Lebih lanjut, dia merinci beberapa modus politisasi bansos di tahun politik. Yakni, penyalahgunaan data penerima, penyelewengan dana, penggunaan simbol atau atribut peserta pemilu.

Selanjutnya, personifikasi kebijakan bansos, hingga mempengaruhi preferensi politik masyarakat penerima bansos.

Arif juga mencatat setidaknya ada 4 aktor yang bisa terlibat dalam politisasi bansos ini.

Pertama, peserta pemilu. Ini rawan dalam memberikan bansos pada calon pemilih tertentu. Penggunaan simbol partai dalam penyaluran bansos, hingga mengklaim bansos jadi program prestasi individu atau partai tertentu.