Bantah Penggunaan Dana Desa Buat Kampanye, Luhut: Jangan Nuduh Pemerintah

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan buka suara terkait isu penggunaan program pemerintah untuk memenangkan salah satu pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

oleh Arief Rahman H diperbarui 17 Jan 2024, 19:40 WIB
Diterbitkan 17 Jan 2024, 19:40 WIB
Menko Luhut Resmikan PLTS di Bali untuk Perkuat G20 dalam Transisi Energi Terbarukan
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan sambutan saat Peresmian PLTS Atap Pabrik Danone - Aqua Mambal di Badung, Bali, Rabu (31/8/2022). Acara tersebut kolaborasi antara PLN dan PT Tirta Investama guna mendukung energi hijau serta rangkaian memperkuat pelaksanaan G20 dalam transisi energi berkelanjutan. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan buka suara terkait isu penggunaan program pemerintah untuk memenangkan salah satu pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Dia pun membantah pemerintah ikut campur dalam urusan tersebut.

Menko Luhut mengungkap, kabar yang beredar adanya isu penggunaan Dana Desa untuk memenangkan salah satu paslon dalam kontestasi Pemilu 2024 mendatang. Menurutnya, dugaan tersebut patut untuk diawasi oleh berbagai pihak.

"Saya kira pemerintah tidak ada program begituan-begituan, cuma memang saya dengar ada isu misalnya bagaimana pendamping desa, dana desa itu dari salah satu partai politik," ucap Menko Luhut melalui akun Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan, Rabu (17/1/2024).

"Ya kita awasi aja ramai-ramai ya kan gampang, ada polisi, ada TNI itu, ada publik yaa siapa aja semua," imbuhnya.

Dia menegaskan, upaya pengawasan yang dilakukan itu demi kepentingan bersama. Dia pun meminta beberapa pihak untuk tidak serta merta menuduh pemerintah melakukan intervensi untuk mendukung salah satu paslon.

"Jadi kita itu saling mengawasi untuk kepentingan kita bersama. jadi jangan hanya nuduh pemerintah aja begini-begini, ayo ramai-ramai sekarang lihatin semua, mana partai politik yang bermain-main disitu," tuturnya.

Tak Ada Ruang Intervensi

Dia kembali menegaskan, tidak ada ruang bagi pemerintah untuk melakukan intervensi menjelang pesta demokrasi 14 Februari 2024 mendatang. Pasalnya, kata dia, banyak pekerjaan yang saat ini dilakukan jajaran pemerintah.

"Kalau pemerintah saya tidak melihat sampai sekarang juga ada intervensi, kami sudah sibuk dengan kerjaan kami kok," tegas Luhut.

 

 

Dugaan Penggunaan Dana Desa

Ilustrasi Pemilu 2024 (Istimewa)
Ilustrasi Pemilu 2024 (Istimewa)

Sebelumnya, beredar di media sosial video yang berisikan percakapan beberapa orang untuk memenangkan salah satu paslon dalam kontestasi politik. Ini diketahui terjadi di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara.

Video percakapan tersebut diunggah oleh akun TikTok @nasionalcorruption pada Minggu (14/1/2024). Narasi dari video itu bertuliskan Bocor, rekaman perbincangan antara Dandim, Bupati, Kapolres dan Kajari di Batubara.

Terdengar perbincangan sejumlah orang yang tengah membahas persiapan Pilpres 2024 yang akan digelar pada 14 Februari mendatang. Dalam rekaman terdengar perbincangan untuk memenangkan paslon nomor urut 2.

"Ya tambah tambahkan lah, untuk kepala desa ini langsung aja kita diarahkan ke 02. Judul yang pertama. Tidak ada cerita lain, tidak ada alasan apapun menangkan 02 di desa masing-masing," ujar suara dalam video itu.

 

Kucurkan Dana Rp 100 Ribu

pemilu-ilustrasi-131024c.jpg
Ilustrasi pemilih surat suara.

Rekaman itu juga terdengar ada yang memberi arahan untuk menggunakan dana desa Rp100 ribu untuk kepentingan Pilpres 2024 yang disebut sebagai peluru.

"Masalah peluru itu masih diupayakan dengan izin supaya sebelum pilpres keluar. Dengan catatan 100.000 dikeluarkan uang dari situ dari dana desa itu," ungkap sumber suara yang itu.

 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Live Streaming

Powered by

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya