Terbongkar, Biang Kerok Harga Beras Melambung hingga Stok Langka di Pasaran

Liputan6.com, Jakarta Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Eliza Mardian, menyoroti ihwal persoalan kenaikan harga beras dan kelangkaan stok beras di pasaran yang banyak dikeluhkan masyarakat selaku konsumen. 

Eliza menilai, tren kenaikan harga beras dan kelangkaan stok beras ini dipengaruhi oleh program bantuan sosial (bansos) pangan yang gencar dilakukan pemerintahan Jokowi di tahun politik. 

"Karena pemerintah mengguyur bansos, akibatnya stok CBP di Bulog saat ini hanya sekitar 1,2 juta, tidak cukup kuat mengintervensi kenaikan harga di pasar," ungkap Eliza saat dihubungi Merdeka.com di Jakarta, Selasa (13/2/2024).

Kondisi ini, diperparah oleh masifnya penggunaaan beras sebagai alat kampanye pada musim pemilu serentak 2024. Antara lain pemilihan kepala daerah (Pilkada) maupun pemilihan umum legislatif (Pileg) di berbagai wilayah Indonesia.

"Pesta demokrasi ini selain pilpres juga ada pilkada dan pileg yang diselenggarakan di 37 provinsi, 508 kabupaten/kota. Hajatan besar ini tentu mengerek permintaan beras mengingat seringkali silaturahmi dan kampanye yang disertai pembagian sembako," ujarnya.

Oleh karena itu, pemerintah melalui Bulog diminta fokus untuk memperkuat cadangan beras pemerintah (CBP). Antara lain dengan membatasi penyaluran bantuan sosial (bansos) berupa beras untuk menekan kenaikan harga dan menstabilkan pasokan.

"Jangan sampai karena stok cadangan beras pemerintah (CBP) di Bulog menipis akibat jor-joran bansos dan ingin menstabilkan harga yang saat ini makin mahal, jangan sampai menempuh jalur impor di awal tahun menjelang panen raya. Ini akan menjadi kesalahan besar," pungkas Eliza.

Kenaikan Harga Beras Tertinggi

Senada, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi), Reynaldi Sarijowan mengatakan, saat ini, kenaikan harga beras telah memecahkan rekor tertinggi di era pemerintahan Jokowi.

Reynaldi mencatat, untuk harga beras medium dijual Rp 13.500 per kilogram (kg) sedangkan beras premium sudah menyentuh Rp 18.500 per kg.

"Ini harga beras tertinggi sepanjang pemerintahan presiden Jokowi," ujar Reynaldi kepada Merdeka.com di Jakarta, Senin (12/2).

Selain alami kenaikan harga, lanjut Reynaldi, pasokan beras medium maupun premium juga mulai langkah di pasar tradisional. Kondisi ini menyebabkan harga beras menjadi semakin mahal.

"(Saat ini) beras melonjak dan sulitnya beras di dapati di pasar tradisional," ungkapnya.

Reynaldi menyebut, kenaikan dan kelangkaan beras ini diakibatkan oleh ketidakakuratan data pemerintah atas pasokan beras untuk kegiatan bantuan sosial (bansos) pangan maupun konsumsi masyarakat secara umum. Kondisi ini diperparah dengan ketidaksiapan pemerintah dalam menghadapi badai El-Nino.

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) Arief Prasetyo Adi buka suara terkait penyebab kelangkaan beras jenis premium di retail modern yang banyak dikeluhkan konsumen.

Arief mengatakan, kelangkaan beras yang terjadi di retail modern tidak ada kaitannya dengan penyaluran program bantuan sosial (bansos) pangan yang tengah digencarkan Pemerintah Jokowi.

"Tidak ada (kaitannya bansos)," kata Arief saat dihubungi Merdeka.com di Jakarta, Minggu (11/2).

Arief menyebut, kelangkaan beras saat ini diakibatkan oleh dampak El Nino yang mempengaruhi produksi padi di dalam negeri. Atas kondisi ini, stok beras di pasaran menjadi mahal dan langka.

"Memang kita perlu beras lebih banyak saat ini. Dan Pemerintah menyeimbangkan kekurangan karena tidak dapat tanam akibat el nino dengan importasi," ungkapnya.

Dia menekankan, pemerintah telah menghentikan sementara bansos pangan beras kemasan 10 kilogram (kg) mulai 8 sampai 14 Februari 2024. Penyetopan sementara penyaluran bansos beras ini merupakan instruksi dari Presiden Jokowi untuk menghargai perayaan Pemilu secara serentak pada 14 Februari 2024.

"Februari Khusus bantuan pangan beras pemerintah untuk sementara tanggal 8 sampai 14 Februari 2024 dihentikan. Pak Presiden (Jokowi) memang sampaikan harus hargai Pemilu, supaya tidak ada anggapan politisasi bantuan pangan," ucapnya.