Jokowi Perbaiki 10 Ruas Inpres Jalan Daerah di Kaltim Pakai APBN 2023 Senilai Rp 561 Miliar

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meresmikan perbaikan 10 ruas jalan dan 1 jembatan di Kalimantan Timur yang dilaksanakan melalui Inpres Jalan Daerah (IJD).  

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), Hedy Rahadian, mengatakan pengerjaan 10 ruas Inpres jalan daerah dan 1 jembatan tersebut dilaksanakan sepenuhnya melalui APBN 2023 dengan biaya Rp 561 miliar. 

Total panjang 10 jalan daerah yang kena perbaikan tersebut 50,93 km, dan satu jembatan sepanjang 20 meter. Hedy menilai, jalan-jalan daerah ini diperlukan untuk mendukung akses menuju kawasan produktif, termasuk di sekitar IKN Nusantara.

"Perbaikan jalan ini untuk mendukung konektivitas menuju kawasan-kawasan produktif, termasuk kawasan IKN dengan daerah-daerah sekitarnya. Jalan-jalan ini akan memudahkan warga di daerah ini untuk menjual hasil perkebunan dan pertaniannya ke IKN agar dapat mendukung perekonomian masyarakat setempat," ujar Hedy dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/3/2024).

Adapun 10 ruas jalan yang diperbaiki, yakni jalan Riko-Maridan dan jalan akses ke destinasi wisata Goa Batu-Tapak Raja di Kabupaten Penajam Paser Utara, jalan Loleng di Kabupaten Kutai Kartanegara, jalan Simpang Batu-Laburan di Kabupaten Paser, jalan Simpang Poros (Pom Bensin)-Tanjung Isuy- Tanjug Jan-Pulau Lanting di Kabupaten Kutai Barat, jalan Proklamasi di Kota Balikpapan.

Kemudian, jalan akses Pelabuhan Kenyamukan di Kabupaten Kutai Timur, jalan Ir. Soekarno-Hatta-M. Roem-Urip Sumohardjo di Kota Bontang, jalan Lenggo-Teluk Sulaiman di Kabupaten Berau, dan jalan Long Hubung-Jalan Poros di Kabupaten Mahakam Hulu. Sedangkan jembatan yang diperbaiki yaitu akses ke wisata Goa Batu-Tapak Raja di Kabupaten Penajam Paser Utara. 

Pelaksanaan IJD mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah. Pada TA 2023, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Marga telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 14,6 triliun secara nasional untuk penanganan 2.873 km jalan daerah di seluruh tanah air.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah mengerjakan pembangunan Bendungan Budong-Budong di Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar).

Bendungan pertama di Sulbar ini masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai Perpres No. 109 Tahun 2020 untuk menambah jumlah tampungan air dalam rangka mendukung program ketahanan pangan dan air.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan infrastruktur yang menjadi fokus Pemerintah tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing, namun juga pemerataan hasil-hasil pembangunan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat.

“Pembangunan bendungan diikuti oleh pembangunan jaringan irigasinya. Dengan demikian bendungan yang dibangun dengan biaya besar dapat bermanfaat karena airnya dipastikan mengalir sampai ke sawah-sawah milik petani,” kata Menteri Basuki, Minggu (25/2/2024).

Bendungan Budong-Budong dibangun oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi III, Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR dengan kapasitas tampungan 65,18 juta m3 dalam rangka pengembangan dan peningkatan Daerah Irigasi (DI) seluas 3.577 hektare.

Pertama di Sulawesi BaratKepala BWS Sulawesi III Kementerian PUPR Dedi Yudha Lesmana mengatakan, kontrak konstruksi pembangunan Bendungan Budong-Budong telah dimulai sejak 8 Desember 2020. Sedangkan pekerjaan konstruksi bendungan dimulai September 2023.

"Pembangunan bendungan pertama di Sulawesi Barat ini masih dalam tahap penyelesaian konstruksi dengan progres fisik 27%," ujarnya.

Pembangunannya dilaksanakan oleh kontraktor PT Abipraya-Bumi Karsa, KSO dan Konsultan Supervisi PT. Indra Karya - PT. Tuah Agung Anugrah - PT. Ciriajasa E.C, KSO dengan biaya sebesar Rp 1,02 triliun

Bendungan Budong-Budong juga memiliki potensi manfaat air baku sebesar 410 liter/detik. Kabupaten Mamuju Tengah sebagai daerah yang tengah berkembang diperkirakan akan banyak kegiatan pembangunan baik di bidang pertanian lahan basah maupun kegiatan industri yang membutuhkan air baku dari sumber air bendungan.

Selain irigasi dan penyediaan air baku, pembangunan bendungan ini juga sangat diperlukan sebagai pengendali banjir untuk kawasan rawan bencana seperti Kecamatan Budong-Budong, Topoyo, dan Karossa dengan mereduksi 60% dari 341,59 m3/detik menjadi 106,76 m3/detik.

Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah dilalui tujuh sungai yakni Sungai Budong-Budong, Lumu, Karama, Karossa, Benggaulu, Kamansi, dan Panggajoang yang mengalir dari daerah perbukitan di bagian timur menuju ke daerah pesisir arah barat dan bermuara di perairan laut Selat Makassar. Bendungan Budong-Budong akan dibangun dengan membendung Sungai Salulebbo yang merupakan anak sungai Budong- Budong.

Kabupaten Mamuju Tengah sendiri memiliki luas wilayah 306.527 km2 yang didominasi dengan lahan kering sekitar 38% dan sekitar 24% lahan kering sekunder.

Kabupaten ini terdiri dari lima kecamatan yakni Kecamatan Tobadak, Pangale, Budong-Budong, Topoyo, dan Karossa dengan komoditas unggulan seperti tanaman pangan padi dan palawija serta perkebunan sawit, kakao, kelapa, jeruk, kopi, tanaman obat, dan aromatika (nilam).

Secara administratif, Bendungan Budong-Budong berada di Desa salulebo, Kecamatan Topoyo dengan daerah layanan meliputi Daerah Irigasi Tobadak, Sulobaja, Bambadaru, Sallogata, Tinali, Barakkang, dan Lembah Hada.