Badan Bank Tanah Jamin Kepastian Hak Atas Tanah di IKN

Liputan6.com, Jakarta Badan Bank Tanah merupakan badan khusus (sui generis) yang dibentuk oleh pemerintah untuk menjamin ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan, baik untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan dan juga Reforma Agraria.

Lebih dari itu, Badan Bank Tanah juga menjamin adanya kepastian hak atas tanah bagi masyarakat maupun pihak swasta.

”Tujuan utamanya Badan Bank Tanah adalah untuk lebih menjamin adanya kepastian hak atas tanah bagi investor dan juga masyarakat tentunya,” ujar Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja dalam paparannya di Rakernas Kementerian ATR/BPN Tahun 2024, dikutip Kamis (7/3/2024).

Parman menuturkan, salah satu kendala yang dialami oleh investor saat ini adalah terkait kepastian hak atas tanah. ”Kenapa? investor kalau mau beli tanah 1000 Ha yang paling sulit adalah tanah karena harus melakukan pembebasan dan lainnya, harganya yang fluktuatif, banyak juga makelar tanah,” tuturnya.

Parman melanjutkan, dari sisi masyarakat, Badan Bank Tanah memberikan kepastian hak atas tanah berupa kepastian hukum dan legalitas atas lahan yang mereka garap untuk mendapat sertifikat.

Kepastian hukum dan legalitas atas lahan tersebut, lanjut Parman, diberikan melalui program Reforma Agraria. Melalui Reforma Agraria, masyarakat akan diberikan Sertifikat Hak Pakai di atas HPL Badan Bank Tanah selama 10 tahun ”Bila dimanfaatkan dengan baik selama periode tersebut, maka selanjutnya akan diberikan Sertifikat Hak Milik (SHM),” kata Parman.

Adapun saat ini Badan Bank Tanah telah menyiapkan lahan seluas 1.873 Ha untuk Reforma Agraria di Penajam Paser Utara (PPU), 1.550 Ha di Poso dan 203 Ha di Cianjur.

Tidak hanya lahan untuk Reforma Agraria, Badan Bank Tanah juga telah menyiapkan lahan untuk pembangunan Bandara VVIP IKN seluas 347 Ha dan Jalan Tol IKN Seksi 5B seluas 150 Ha.Pada kesempatan tersebut, Parman juga menjelaskan tentang perolehan tanah Badan Bank Tanah yang berasal dari tanah hasil penetapan pemerintah dan tanah dari pihak lain.

”Saat ini tanah-tanah yang diperoleh Badan Bank Tanah masih berasal dari tanah hasil penetapan pemerintah. Sumbernya bisa dari tanah bekas hak, kawasan dan tanah terlantar, pelepasan kawasan hutan, tanah timbul, tanah hasil reklamasi, tanah bekas tambang, tanah yang terkena kebijakan perubahan tata ruang, maupun tanah yang tidak ada penguasaan di atasnya,” tutup Parman.

Presiden Joko Widodo mengatakan dirinya akan mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, mulai Juli 2024 mendatang.

"Juli (nanti). Saya nunggu airport dan jalan tolnya jadi (dahulu)," kata Jokowi dikutip dari Antara, Jumat (1/3/2024).Jokowi memaparkan jika infrastruktur bandara dan jalan tol telah selesai dibangun maka waktu tempuh dari Bandara Nusantara ke IKN hanya 15 menit.Pembangunan jalan tol juga akan mempersingkat waktu tempuh dari Kota Balikpapan ke IKN dari semula sekitar dua jam menjadi sekitar 45 menit.

"Jadi, betul-betul nanti kita harapkan dengan adanya fasilitas jalan tol, fasilitas bandara, maka airport traffic ke IKN ini menjadi semakin ramai," ujar Jokowi secara terpisah, dalam acara peletakan batu pertama pembangunan gedung Kantor Bank Negara Indonesia (BNI) di IKN.

Ketika ditanyai wartawan tentang rencananya untuk mulai berkantor di IKN bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada Juni, Jokowi menjawab Basuki yang terlebih dahulu akan berkantor di ibu kota baru Indonesia itu.

"Itu Pak Basuki," katanya.

IKN Nusantara ditargetkan bisa mulai beroperasi pada 17 Agustus 2024, bertepatan dengan peringatan HUT ke-79 RI.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat (1/3/2024). Dia mengecek pembangunan infrastruktur yang kini telah mencapai 74 persen tersebut.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Diana Kusumastuti, mengungkapkan bahwa pembangunan struktur bangunan utama telah selesai. Kini, pihaknya tengah fokus pada pemasangan baja serta bilah-bilah sayap Garuda yang menjadi bagian penting dari konstruksi.

"Saat ini bilah-bilah ini sudah terpasang 1.282 dari 4.650, jadi kira-kira sepertiganya. Dan kami harapkan nanti untuk sayap burung Garuda ini bisa selesai di akhir Maret ini," ujar Diana dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Jumat.

Selain itu, dia menekankan pentingnya pembangunan Kantor Presiden yang ramah lingkungan dan cerdas, di samping pembangunan interiornya. Diana berharap, Kantor Presiden di IKN bisa selesai dan fungsional pada Juni untuk digunakan dalam Upacara Peringatan Kemerdekaan ke-79 RI.

Kendati menghadapi beberapa kendala, terutama terkait logistik dan pemasangan baja dan bilah, Diana tetap optimistis bahwa pembangunan akan selesai tepat waktu.

"Saya masih optimistis untuk bisa selesai, fungsional, tapi nanti masih ada sedikit-sedikit tambahan, mungkin untuk lanskapnya," ungkapnya.