Pemerintah Tanggung Semua Biaya Pindah PNS ke IKN

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah akan menggodok besaran insentif atau tunjangan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASNl) kloter pertama yang pindah ke Ibu Kots Nusantara (IKN). Pemerintah akan membahas dalam rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, pemerintah akan menanggung keberangkatan ASN sekeluarga. Termasuk dengan biaya kepindahan bagi asisten rumah tangga (ART).

Rinciannya, pemerintah akan menanggung keberangkatan bagi satu orang ASN, satu istri ASN, dua anak ASN, hingga satu ART.

"Jadi ini masih akan kita bahas terkait dengan untuk insentif pionir. Jadi ini pionir bagi yang pertama. Jadi mereka untuk pengepakan perjalanan untuk satu suami, satu iatri, dua anak, dan ART," ujar Anas saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (15/3/2024).

"Nah berapa nilainya? Ini sedang kami akan bahas dengan kementerian keuangan," imbuhnya.

Tunggu Ratas Jokowi

Dia menjelaskan, pembahasan itu masih menunggu jadwal ratas bersama Presiden Jokowi. Dia membidik waktunya tidak terlalu lama untuk diumumkan.

"Yaa tentu kita bahas, mungkin dengan tidak terlalu lama kami akan lapor ke bapak Presiden untuk disiapkan di ratas terkait dengan pembahasan," jelas Menpan RB.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Abdullah Azwar Anas tengah meramu jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Termasuk menghitung kuota bagi ASN lokal di wilayah sekitar ibu kota baru tersebut.

Anas mengatakan, nantinya akan ada alokasi jumlah ASN khusus dari wilayah Kalimantan Timur. Baru, sisanya akan dipenuhi lewat seleksi nasional. Ini jadi upaya memberikan keseimbangan dan porsi bagi ASN lokal.

"Khusus untuk IKN, kami kemarin telah diskusi untuk mengajukan afirmasi seperti di Papua. Karena kalau di IKN 100 persen ini dibuka bebas, khawatir kami ada penduduk lokal di sekitar IKN yang tidak tetampung didalam ikut tes seleksi CPNS secara nasional khusus IKN," bebernya dalam Rapat Koordinasi Nasional Persiapan Pengadaan ASN 2024, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (14/3/2024).

Dia mengatakan, persentase untuk ASN lokal itu masih dihitung. Sehingga, dia tidak berbicara banyak berapa kisaran dari jumlah yang akan dialokasikan.

Dia mengatakan, untuk mencari talenta yang tepat, proses seleksi CPNS nantinya tetap akan dilakukan secara terbuka. Bedanya, ada beberapa alokasi khusus ASN Kalimantan Timur untuk di IKN.

"Kami sedang proses beberapa persentase untuk afirmasi sehingga ada masyarakat di sekitar Kalimantan di IKN yang nanti terekrut di dalam proses seleksi ini," kata dia.

"Karena seleksinya ini memang menjadi seleksi yang sangat terbuka," sambung Menpan Anas.