Total Kontribusi BRI ke Kas Negara Sentuh Rp 134,1 Triliun

Liputan6.com, Jakarta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) mencatat kontribusinya terhadap keuangan negara mencapai Rp 134,1 triliun sejak tahun 2018 hingga 2023. Jumlah tersebut berasal dari PPh Badan yang dibayarkan ke pemerintah serta dividen yang disetor ke negara.

Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan, tahun lalu perseroan sudah menyetor Rp 34 triliun ke kas negara. Rinciannya adalah dividen sebesar Rp 23 triliun dan Rp 10,8 triliun dari PPh Badan.

"Bisa dilihat pada tahun 2018 Rp 17,3 triliun, kemudian 2019 Rp 17,8 triliun, 2020 Rp 19,4 triliun, 2021 saat pandemi Rp 19,4 triliun, dan di 2022 Rp 26,2 triliun,” ungkap Direktur Utama BRI Sunaro, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI pada Rabu (20/3/2024).

Sunarso melanjutkan, BRI pada 2023 lalu telah menyetor Rp 34 triliun ke kas negara, yang terdiri dari dividen sebesar Rp 23 triliun dan PPh Badan senilai Rp 10,8 triliun.

BRI Akan Setor Dividen Rp 48 Triliun di 2024

Untuk tahun 2024, Sunarso mengungkapkan, BRI akan membagikan dividen sebesar Rp 48 triliun, yang akan mulai dilakukan pada 28 Maret mendatang.

Ia memastikan, permodalan perusahaan tergolong kuat sehingga tidak perlu menahan laba.

"80 persen labanya kita bagi dalam bentuk dividen, nilainya Rp 48 triliun dalam bentuk dividen,” jelasnya.

Selanjutnya, BRI juga akan membayar sisa dividen tunai kepada pemegang saham sebesar Rp 35,43 trillun atau sebesar Rp 235 per saham.

“Untuk dividen bagian Negara Republik Indonesia atas kepemilikan sebesar 53,19 persen saham, BRI akan menyetorkan kurang lebih Rp. 25.71 trillun kepada rekening kas umum Negara,” imbuh Sunarso.

Sebelumnya, Empat Dirut Utama bank milik negara (himbara) atau Bank BUMN menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI pada Rabu, 20 Maret 2024.

Dalam rapat terkait Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023, anggota DPR Komisi VI Mufti Anam memuji kinerja keempat bank pelat merah yang hadir, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), PT Bank Mandiri, PT Bank Negara Indonesia (BNI), dan PT Bank Tabungan Negara (BTN).

Mufti Anam menyebutkan, pemerintahan baru nantinya tidak akan kesulitan untuk mencari kandidat menteri-menteri baru. Hal itu karena menurutnya, keempat pemimpin bank Himbara tersebut mampu untuk memiliki kemampuan untuk menempati jabatan menteri.

"Kalau presiden ditetapkan, kami lihat kalau mereka rasa-rasanya bingung mencari menteri keuangan, menteri BUMN. Kalau nyari, stoknya di sini banyak," ucap Mufti dalam Rapat dengan Komisi VI DPR, dikutip Rabu (20/3/2024).

"Kalau ahli keuangan, di sini ada Pak Sunarso (Direktur Utama BRI). Jujur loh Pak, setiap kami rapat banggar, kami selalu lihat Bu Sri Mulyani kayak melihat Bapak,” ujar Mufti.

“Jadi jujur saja, kami itu kalau rapat dengan Menteri Keuangan hampir tidak perlu feeding lagi, karena kita sudah feeding dari materi-materi dari Bapak pada kesempatan seperti ini," bebernya.

Adapun Menteri BUMN, yang menurut Mufti, cocok untuk dijabat oleh Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi.

"Kemudian kalau nyari menteri BUMN sangat mudah sekali. Di sini ada Pak DJ (Darmawan Junaidi), (meski) mohon maaf dulu saya dulu sempat skeptis sama Bapak, tapi ternyata Bapak luar biasa,” katanya.

“Hakekatnya manusia begitu, tapi Pak DJ ini tahu akan kelemahannya atau kekurangannya, beliau tahu bagaimana mencari teamwork yang hebat-hebat," sambung Mufti.

Dijelaskan, hal itu salah satunya tercermin dari pemilihan Corporate Secretary Bank Mandiri, Teuku Ali Usman yang baru diangkat pada 1 Desember 2023.

Sebagai informasi, Teuku Ali Usman menggantikan Rudi As Aturridha yang diangkat menjadi Direktur PT Kereta Api Indonesia (KAI). Mufti menyoroti bahwa setelah 3 bulan menjabat, Ali dianggap dapat menertibkan "ranjau-ranjau".

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyisipkan pesan untuk orang yang akan menggantikannya di pemerintahan periode 2024-2029 nanti. Utamanya terkait arah berjalannya perusahaan pelat merah.

Salah satu yang jadi perhatian Erick Thohir adalah soal besaran dividen yang disetorkan ke kas negara dan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN. Dia pun mengusulkan ada PMN sebesar Rp 44,2 triliun sebagai penyokong penugasan pemerintah.

"Untuk tahun depan saya persiapkan siapapun menterinya paling tidak sudah punya catatan untuk PMN berikutnya dan dividen berikutnya," kata Erick usai Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, di Jakarta, Selasa (19/3/2024).Dia mengaku sempat bingung ketika pertama kali menjabat Menteri BUMN pada kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode 2019-2024. Untuk itu, dia enggan penerusnya nanti kelimpungan mengenai arah BUMN.

"Seperti waktu saya menjabat pertama kali jadi menteri saya sempet bingung 'oh ini PMN berapa, dividen berapa', saya gak tau. Nah paling tidak siapapun menterinya itu dia punya catatan hari ini 'oh pmn sekian, dividen sekian'," terangnya.

Diketahui, sejak 2020 hingga proyeksi 2024 ini, dividen yang disetor BUMN mencapai Rp 279,7 triliun, termasuk proyeksi dividen tahun 2024 sebesar Rp 85,5 triliun. Kemudian, angka PMN pada periode yang sama tercatat sebesar Rp 226,1 triliun, termasuk angka usulan 2024 sebesar Rp 41,8 triliun.

Dia menyebut, akan memperpanjang data antata dividen dan PMN hingga 2029 mendatang. Nantinya, ini akan menjadi data arus modal dan setoran atas hasil kinerja BUMN.

"Kita juga akan memperpanjang antara stimulasi dividen dan pmn terus kita tarik juga sampe 2028, 2029 kalau perlu, saat ini kan ada prediksi-prediksi gitu," ucap Erick.

"Siapapun nanti yang masuk tidak benar-benar blank, tapi udah bisa nuntun apa yang kita lakukan saat ini," sambung Menteri BUMN.