Pemerintah Tuntut Peningkatan Kompetensi PNS yang Pindah ke IKN

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas terus membahas rencana persiapan pemindahan aparatur sipil negara (ASN) atau PNS ke IKN bersama dengan Otorita Ibu Kota Nusantara.

Anas mengatakan, penerapan smart city di IKN menjadi kesempatan yang tepat untuk mengakselerasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

IKN nantinya akan didukung dengan infrastruktur berbasis teknologi yang modern serta efisiensi dengan perubahan gaya hidup baru yang berbeda dengan kota-kota lain di Indonesia bahkan dunia.

Dengan konsep itu, Menteri Anas berharap kemampuan dan kompetensi PNS juga semakin meningkat seiring besarnya tantangan yang ada.

"ASN mampu menjawab tantangan yang akan dihadapi ketika sudah berada di IKN, harus peka terhadap berbagai perubahan, mampu merespon segala peristiwa/kejadian yang di alami," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (21/3/2024).

Kantor Bersama

Mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) itu juga mengatakan, nantinya skema kantor ASN akan mengusung konsep shared office, dimana dalam satu kantor ditempati bersama secara efektif untuk beberapa instansi atau individu.

"Dengan konsep ini, konektivitas antar kementerian/lembaga dalam bentuk konektivitas fisik (bangunan) dan konektivitas digital akan dikedepankan," pungkas Anas.

Pemerintah akan menggodok besaran insentif atau tunjangan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASNl) kloter pertama yang pindah ke Ibu Kots Nusantara (IKN). Pemerintah akan membahas dalam rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, pemerintah akan menanggung keberangkatan ASN sekeluarga. Termasuk dengan biaya kepindahan bagi asisten rumah tangga (ART).

Rinciannya, pemerintah akan menanggung keberangkatan bagi satu orang ASN, satu istri ASN, dua anak ASN, hingga satu ART.

"Jadi ini masih akan kita bahas terkait dengan untuk insentif pionir. Jadi ini pionir bagi yang pertama. Jadi mereka untuk pengepakan perjalanan untuk satu suami, satu iatri, dua anak, dan ART," ujar Anas saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (15/3/2024).

"Nah berapa nilainya? Ini sedang kami akan bahas dengan kementerian keuangan," imbuhnya.

Tunggu Ratas Jokowi

Dia menjelaskan, pembahasan itu masih menunggu jadwal ratas bersama Presiden Jokowi. Dia membidik waktunya tidak terlalu lama untuk diumumkan.

"Yaa tentu kita bahas, mungkin dengan tidak terlalu lama kami akan lapor ke bapak Presiden untuk disiapkan di ratas terkait dengan pembahasan," jelas Menpan RB.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Abdullah Azwar Anas tengah meramu jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Termasuk menghitung kuota bagi ASN lokal di wilayah sekitar ibu kota baru tersebut.

Anas mengatakan, nantinya akan ada alokasi jumlah ASN khusus dari wilayah Kalimantan Timur. Baru, sisanya akan dipenuhi lewat seleksi nasional. Ini jadi upaya memberikan keseimbangan dan porsi bagi ASN lokal.

"Khusus untuk IKN, kami kemarin telah diskusi untuk mengajukan afirmasi seperti di Papua. Karena kalau di IKN 100 persen ini dibuka bebas, khawatir kami ada penduduk lokal di sekitar IKN yang tidak tetampung didalam ikut tes seleksi CPNS secara nasional khusus IKN," bebernya dalam Rapat Koordinasi Nasional Persiapan Pengadaan ASN 2024, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (14/3/2024).