Tunggu Persetujuan Jokowi dan Sri Mulyani, Skema Tunjangan Pionir PNS ke IKN Hampir Tuntas

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, kebijakan soal pemberian insentif atau tunjangan pionir bagi aparatur sipil negara (ASN) atau PNS yang pindah ke IKN hampir tuntas.

Mantan Bupati Banyuwangi tersebut bilang, insentif itu akan diberikan bagi para abdi negara yang bersedia pindah ke IKN. Kementerian PANRB disebutnya akan melaporkan kebijakan itu kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui rapat terbatas dalam waktu dekat. 

"(Tunjangan pionir) hampir selesai. Kemarin baru akan kami laporkan di ratas, tapi skemanya sudah mulai ada," kata Anas saat ditemui di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (27/3/2024).

Anas belum memastikan kapan ratas lanjutan akan digelar. Namun ia memperkirakan itu akan dilaksanakan dalam beberapa hari ke depan. "Bulan ini Insya Allah," ia menambahkan.

Usai mendapat persetujuan Jokowi, skema pemberian tunjangan pionir ini nantinya akan diumumkan ke publik setelah mendapat restu dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. 

"Setelah kami laporkan di ratas ke Presiden, jika beliau kemudian disetujui dan Menteri Keuangan oke nanti baru bisa kami umumkan. Tapi skenarionya sudah keliatan," ungkap dia. 

Sebelumnya, Kepala Biro Data, Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB, Mohammad Averrouce memastikan ASN gelombang pertama yang pindah ke IKN bakal mendapat insentif pionir. 

Pemerintah sendiri telah menyiapkan sejumlah ASN yang akan ditempatkan di IKN pada gelombang pertama per Juli-November 2023. Namun, periode perpindahannya akan dilakukan secara bertahap mengikuti jumlah hunian PNS yang sudah tersedia di ibu kota baru. 

"Kita hitung huniannya dulu. Nanti kita informasiin itu pasti. Nanti saya cek terakhir berapa, Julinya nanti kita lihat kesiapannya berapa. Nanti kita berharap, yang awal-awal itu dapat insentif pionir, khusus pionir," ujar Averrouce beberapa waktu lalu. 

Namun, ia menyebut besaran insentif pionir bagi PNS pertama di IKN sejauh ini masih terus dihitung. "Itu nanti lagi dibahas, apakah itu komponennya sendiri apa bagaimana. Karena hal baru, makanya perlu kita bahas," ungkapnya.

Pemberian insentif pionir bagi ASN pertama di IKN juga belum teralokasi dalam APBN 2024. Averrouce mengatakan, tunjangan tambahan itu berbeda sifat dengan gaji PNS. 

"Di APBN itu kalau porsi untuk biaya gaji pasti harus ada. Nanti kalau tambahan penghasilan untuk kekhususan pasti nanti akan disiapkan. Walaupun itu di APBN belanja pegawai proyeksi kan. Tapi kan ada belanja yang nanti misalnya untuk pionir belum dialokasikan, dirincikan dulu," kata dia.

Kendati begitu, ia mengaku Kementerian PANRB sudah mengantongi nama-nama PNS awal yang bakal pindah ke Nusantara di gelombang pertama. Tinggal menunggu kesiapan IKN untuk bisa menerima mereka. 

"Sudah ada, tinggal mengatur kapannya. Nama-nama itu setiap kementerian/lembaga kita ada Pokja ASN. Ada Kemenpan, OIKN, Bappenas, sama kementerian/lembaga yang pertama kali pindah. Itu udah ada list namanya. Tinggal aja nanti berapa yang pindah, tinggal loncat tuh," imbuhnya. 

Oleh karenanya, pemerintah bakal memberikan insentif pionir guna memastikan PNS-PNS itu nantinya betah di IKN.

"Makanya kami lagi bahas terus, karena Menpan ingin ASN yang pindah sana kualifikasi digitalnya kuat, kompetensinya mendukung kerja bersama. Jadi kalau kita pindah ke sana, nyaman intinya," kata dia.

"Jangan pegawai pindah ke IKN masih pusing tidurnya. Makanya itu kita perjuangkan ASN yang jadi contoh, bahwa kita punya mimpi-mimpi besar di IKN nanti dibangun dengan baik," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengatakan setidaknya sudah ada 5 groundbreaking di IKN. Tak tanggung-tanggung, nilai investasinya mencapai hampir Rp 50 triliun.

Sebanyak 5 pembangunan ini terpisah dengan pembangunan infrasktruktur maupun sarana dan prasana yang didanai oleh APBN. Menurutnya, itu sejalan dengan pembangunan fasilitas dasar yang ditangani oleh Kementerian PUPR.

"Jadi ada beberapa hal yang memang kita akan tuntaskan di tahun 2024. Intinya kita ingin meluhat bahwa 5 groundbreaking yang sudah dilakukan itu berjalan seiring dengan yang sudah dibangun oleh PUPR, infrasktrut dan kemudian gedung-gedung, fasilitas publik," kata Bambang di Istana Kepresidenan Jakarta, dikutip Kamis (14/3/2024).

"Sehingga nanti akan terbentuk satu ekosistem yang menyeluruh di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), yang akan menjadi model untuk pengembangan selanjutnya dari IKN ini kedepannya," tuturnya.

Dia mencatat ada nilai investasi sebesar Rp 49,6 triliun dari pembangunan yang dikucurkan oleh perusahaan swasta nasional itu. Hitungannya, ada sekitar 32 perusahaan yang ikut terlibat.

"Kita ketahui sudah ada 5 kali groundbreaking dengan nilai mendekati Rp 50 triliun tepatnya Rp 49,6 triliun, sudah ada 32 kira-kira institusi yang sudah melaksanakan groundbreaking hingga yang ke lima," urainya.

Bambang menegaskan pihaknya akan terus mendorong pembangunan itu berjalan sesuai dengan rencana. Dia berharap kucuran investasi ke IKN juga akan bertambah kedepannya.

"Itu yang kita juga lihat bahwa investasi ini perlu sesegera mungkin kita realisasikan di lapangan sehingga ekosistem tadi terbentuk. Jadi di samping Istana, kantor menteri, infrastruktur yang dibangun, output dan sebagainya tentu akan ada juga fasilitas publik. Sehingga kota itu bisa nantinya jadi kota yang layak huni dan dicintai ya," bebernya.