Prabowo Butuh Kementerian Perumahan, Ternyata Ini Alasannya

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengungkap wacana adanya kementerian khusus yang membidangi permasalahan terkait sektor perumahan di Tanah Air. Itu selaras dengan opsi pembentukan Kementerian Perumahan di kabinet pemerintahan selanjutnya yang tengah mengemuka. 

Salah satu permasalahannya yakni terkait angka backlog perumahan. Adapun merujuk data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), masih dibutuhkan 12,7 juta unit rumah demi mewujudkan Indonesia zero backlog.

Pria yang akrab disapa Tiko ini menilai, program 3 juta rumah yang diusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka merupakan salah satu solusi yang bisa dikedepankan untuk bisa memangkas angka backlog.

Dia menuturkan, pemerintah harus bisa berlari mengejar waktu untuk bisa mengatasi masalah kepemilikan rumah ini. Sehingga, ia terbuka atas opsi agar problem ini bisa difokuskan pada satu instansi khusus, yakni Kementerian Perumahan. 

"Justru itu, itu poinnya. Karena dengan kecepatan (pembangunan rumah) yang sekarang ini susah nutup 12 juta ini tanpa skala yang besar dan dukungan pemerintah. Dari sisi developernya diberi penguatan, dari sisi pertanahan maupun pembiayaannya, ini 3 juta (rumah) harus dikejar dengan skala besar," ujarnya di Cengkareng, Jakarta, Senin (13/5/2024).

Tiki juga mendorong Perum Perumnas yang tengah melakukan transformasi besar untuk bisa ikut menutup gap backlog 12 juta rumah. 

"Perumnas memang 3 tahun ini transformasi karena sempat tidak sehat, termasuk ada covid. Kita sedang perbaiki sekarang. Inginnya kita kan kalau bisa dukungan pemerintah ini kuat untuk perumahan rakyat dalam bentuk berbagai macam pembiayaan, penyerahan lahan-lahan yang tidak termanfaatkan, termasuk juga pembiayaan," ungkapnya. 

Dalam hal ini, Tiko menyoroti bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk kelompok masyarakat berpendapatan rendah (MBR). Selain memperluas skema pembiayaan untuk konsumen, ia juga ingin pihak pengembang semisal Perumnas turut diberi penguatan. 

"Ini (pembiayaan) kan dari dua sisi, dari sisi masyarakatnya yang menerima, FLPP diperluas mungkin dengan subsidi bunga dan sebagainya, tapi juga penguatan di sisi developernya," kata Tiko. 

"Terutama Perumnas yang merupakan Perum, supaya mereka punya kemampuan untuk membangun dengan kecepatan tinggi dan skala besar. Sehingga backlog 12 juta ini pelan-pelan bisa kita tutup bertahap," ia menambahkan. 

Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodno menyinggung soal wacana pembentukan Kementerian Perumahan. Dengan maksud agar pemerintah dan pengembang bisa lebih fokus membangun sektor hunian bagi masyarakat.

"Saya dengar ini mungkin ke depan akan ada pemisahan, bahwa ada Kementerian Perumahan lagi ke depan. Jadi benar-benar fokusnya diubah ke agenda perumahan lagi, kita bisa lebih dekat dengan pemerintahan untuk membangun konsep development yang lebih teregulasi," ujarnya di Apartemen Samesta Sentraland Cengkareng, Jakarta, Senin (13/5/2024).

Pasalnya, pria yang akrab disapa Tiko ini menyoroti angka backlog perumahan saat ini bukannya turun, tapi justru semakin membesar.

"Dulu seingat saya pernah 10 juta waktu awal-awal 2015, sekarang malah 12 juta karena covid. Karena waktu covid mungkin pengembang-pengembang sangat terbatas," imbuh Tiko.

Oleh karenanya, ia meminta untuk dilakukan transformasi pola subsidi sektor perumahan dari dukungan pemerintah. Khususnya untuk mendukung pendanaan bagi pengembang semisal Perum Perumnas.

"Karena waktu saya masuk Perumnas, saya bingung juga. Ini Perum, tapi kok enggak ada dukungan pemerintah. Ini kita dorong terus, bagaimana konsep Perum ini, apa dukungan pemerintah," ungkap Tiko.

"Dan memang saya selama 2-3 tahun ini sama pak Budi (Saddewa Soediro, Dirut Perumnas), pak Nixon (LP Napitpulu, Dirut BTN) bingung juga. Karena ekosistem perumahan ini banyak pemainnya, ada Bapertarum, segala macam, tapi produk pendanaan developernya enggak ada," ia menambahkan.

Tiko juga mengaku sudah berdiskusi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memperluas konsep fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) agar seperti model Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Tak hanya untuk konsumen, ia juga mendorong Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar lebih bisa mendukung pola pembiayaan bagi pihak pengembang.

"Tapi yang harus disampaikan ke pak Basuki dan Bu Menkeu, tidak ada model pendanaan buat developer-nya. Maka developer ini membutuhkan dukungan capital yang besar untuk bisa menghasilkan unit secara konsisten dengan skala besar dan dengan efisiensi. Oleh karena itu nanti kita terus dorong," tuturnya.