Kementan: Indonesia Defisit 1 Juta Ton Beras

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pertanian (Kementan) menyebut jumlah produksi beras nasional saat ini belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

"Per bulannya, kebutuhan beras dalam negeri tidak kurang dari 2,6 juta ton atau setara 1 juta hektare luas panen dengan produktivitas 5,2 ton per hektar," kata Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Dedi Nursyamsi saat konferensi pers menjelang Pelatihan Sejuta Petani dan Penyuluh (PSPP) Volume 10 tahun 2024, di Bogor , Kamis (30/5/2024).

Sementara konsumsi beras nasional setiap bulannya tidak kurang dari 2,6 juta ton atau setara 1 juta hektare luas panen dengan produktivitas 5,2 ton per hektare. Sedangkan Indonesia hanya mampu menghasilkan beras 30,2 juta ton per tahun.

"Artinya kita masih defisit 1 juta beras. Belum lagi cadangan beras pemerintah (CBP) 2,5 juta ton, berarti dijumlah kurang lebih 3,5 juta ton beras setiap tahun. Itu setara dengan 7 juta ton gabah kering giling (GKG)," jelas Dedi.

Berdasarkan data, pada Maret 2024 petani baru bisa menanam seluas 800.000 hektare atau dengan kata lain terjadi kekurangan tanam seluas 300.000 hektare, yang akibatnya akan mengalami defisit beras.

"Oleh karena itu, kita harus melakukan perluasan tanam dan meningkatkan indeks pertanaman (IP) kita di lahan rawa dan lahan tadah hujan agar produksi beras kembali melimpah," ujar Dedi.

Kementan saat ini juga tengah fokus menggenjot produksi dua komoditas pokok, yaitu padi dan jagung nasional melalui optimalisasi lahan rawa, pompanisasi, dan tumpang sisip padi gogo di lahan perkebunan.

Dedi mengatakan, optimalisasi rawa sedang dilakukan di 11 provinsi dengan target meningkatkan IP 100 menjadi 200 untuk daerah yang sudah dilakukan survei investigasi dan desain (SID).

"Lahan rawa kita umumnya cuma tanam satu kali dalam satu tahun. Lahan rawa kalau kita tingkatkan IP dari satu kali menjadi dua dalam satu tahun berarti kita harus optimasi lahannya. Kita harus perbaiki salurannya dan sebagainya," terang dia.

Tak hanya itu, menggalakkan program bantuan pompanisasi, khususnya di lahan persawahan tadah hujan ber-IP satu yang dekat dengan sumber air. Program ini akan dilakukan 500 hektare di Pulau Jawa dan 500 hektar di luar Pulau Jawa.

"Kita punya lahan tadah hujan 3-4 juta hektare, yang baru tanam satu kali dalam satu tahun, karena apa? irigasinya hanya mengandalkan hujan. Kalau ini kita tingkatkan IP-nya jadi dua kali, produksi kita juga akan meningkat," ujarnya.

Strategi lain untuk menggenjot produktivitas padi, kata Dedi, menggalakkan tumpang sisip padi gogo di lahan perkebunan sawit dan kelapa yang sedang mengikuti program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

"Kita ada lahan sawit dan kakao sekitar 500.000 hektare untuk program tumpang sisip padi gogo," ujar Dedi.

Namun semua program ini, kata dia, harus diperkuat oleh sumber daya manusianya. Oleh karena itu, BPPSDMP akan menyelenggarakan PSPP Volume 10 Tahun 2024 bagi Petani, Penyuluh Pertanian, dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dengan tema "Gerakan Antisipasi Darurat Pangan Nasional".

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta dalam peningkatan produksi padi melalui optimalisasi lahan rawa dan pompanisasi di lahan sawah tadah hujan serta pemanfaatan lahan perkebunan untuk padi.

PSPP ini akan dilaksanakan selama tiga hari, tanggal 5 - 7 Juni 2024 secara luring di Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan dan daring serentak di UPT Pelatihan Pertanian, Kantor Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/kota, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), dan Kantor Koramil di seluruh Indonesia.

Peserta pelatihan ditargetkan sebanyak 1.800.000 orang yang terdiri dari 24.607 penyuluh pertanian PNS, 12.480 penyuluh pertanian PPPK, 1.385 penyuluh pertanian THL Pusat, 8.775 penyuluh pertanian THL Daerah, 72.875 Babinsa, dan 1.679.878 petani.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengatakan, prioritas pemerintah saat ini adalah menggenjot produksi padi dan jagung untuk mencegah krisis pangan di Indonesia.

"Kalau krisis energi mungkin kita masih bisa bergerak, tapi kalau krisis pangan, seluruh aktivitas terhenti, bahkan negara pun tidak ada tanpa pangan. Sehingga, ini menjadi prioritas pemerintah saat ini," kata Amran. (Achmad Sudarno)