Didik Anak Nelayan, KKP Kirim 1.721 Taruna Kerja di Luar Negeri

KKP memprioritaskan taruna yang juga merupakan anak dari pelaku industri sektor perikanan semisal nelayan.

oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana diperbarui 16 Jul 2024, 17:45 WIB
Diterbitkan 16 Jul 2024, 17:45 WIB
Penjagaan Ketat Gedung KKP usai OTT Menteri Edhy Prabowo
Suasana Gedung Mina Bahari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Rabu (25/11/2020). Menteri Edhy Prabowo beserta istri dan pegawai KKP ditangkap oleh penyidik KPK saat kembali dari Honolulu, Hawai, AS terkait kasus dugaan korupsi perizinan ekspor benih lobster. (merdeka.com/Iqbal S. Nug

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui sekolah dan kampus binaannya berupaya membentuk anak didik agar sesuai dengan kebutuhan industri. Sehingga para taruna/taruni lulusannya bisa langsung terserap kerja.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) I Nyoman Radiarta mengatakan, satuan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi milik KKP memprioritaskan taruna yang juga merupakan anak dari pelaku industri sektor perikanan semisal nelayan.

Dia mencontohkan total kuota 7.516 kursi untuk tahun ajaran 2024/2025 yang sepenuhnya diberikan untuk anak dari para pemain di industri perikanan. Dengan rincian, kuota sebesar 2.040 untuk satuan pendidikan tinggi, dan 322 untuk satuan pendidikan menengah.

"Ini didedikasikan 100 persen untuk anak pelaku utama, orang tuanya yang bekerja sebagai nelayan, pembudidaya, pemasar perikanan, petambak garam, ataupun pengolah hasil perikanan," ujar Nyoman, Selasa (16/7/2024).

Lebih lanjut, Nyoman menceritakan sebaran lulusan sekolah dan kampus KKP di dunia kerja. Dari rentang 2028-2024, program pendidikan di bawah KKP telah mendistribusikan 1.721 taruna/taruni yang bekerja di luar negeri.

"Dari 1.700, bagaimana sebaran adik-adik bekerja hampir di seluruh dunia mereka diterima kerja, baik di kapal perikanan ataupun pengolahan produknya di usaha budidaya," terang dia.

Adapun total lulusan pendidikan tinggi di bawah KKP selama rentang 2018-2024 berjumlah sebanyak 7.691 orang. Sebanyak 6.586 orang atau 86 persen di antaranya telah terserap di dunia kerja.

 

Pendidikan Menengah

Penjagaan Ketat Gedung KKP usai OTT Menteri Edhy Prabowo
Aktivitas pekerja terlihat di lobi Gedung Mina Bahari KKP, Jakarta, Rabu (25/11/2020). Gedung Mina Bahari KKP dijaga ketat, baik untuk pekerja maupun awak media pasca OTT oleh KPK yang menjerat Menteri KKP Edhy Prabowo di Bandara Soekarno Hatta pada dini hari tadi. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Sementara lulusan pendidikan menengah memiliki total lulusan sebanyak 6.498 orang. Sekitar 73 persen atau 4.769 orang di antaranya telah terserap di dunia kerja.

Nyoman menyampaikan, lulusan itu dihasilkan dari 11 satuan pendidikan tinggi dan 5 satuan pendidikan menengah di bawah naungan KKP.

"Sebanyak 11 satuan pendidikan tinggi tersebut tersegmentasi menjadi 3 pendidikan tinggi, yaitu satu pendidikan tinggi berbasis diploma 1 di Wakatobi, Sulawesi Tenggara, kemudian ada 9 satuan pendidikan diploma 3 tersebar dari Aceh sampai Sorong," urainya.

"Kemudian satu pendidikan tinggi D4 di Pasar Minggu, Jakarta yang juga punya kampus cabang di Aceh, Pariaman, Tegal, dan Lampung," pungkas Nyoman.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya