Jurus Petrokimia Gresik Cegah Perubahan Iklim

Liputan6.com, Jakarta Petrokimia Gresik, perusahaan Solusi Agroindustri anggota holding Pupuk Indonesia untuk pertama kalinya mendapatkan penghargaan sebagai perusahaan yang mendukung Program Kampung Lingkungan (ProKlim) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar kepada Senior Vice President (SVP) Teknologi Petrokimia Gresik, Bambang Ariwibowo mewakili Direktur Utama, Dwi Satriyo Annurogo di Jakarta, baru-baru ini.

Dwi Satriyo di Gresik menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan Menteri LHK kepada Petrokimia Gresik. Penghargaan ini akan memotivasi perusahaan untuk meningkatkan kontribusinya dalam menjaga lingkungan yang mana bukan hanya di area perusahaan tapi juga lingkungan sosial masyarakat Kabupaten Gresik demi mendukung kehidupan yang lestari dan berkelanjutan

"Petrokimia Gresik adalah produsen pupuk dan bahan kimia terlengkap di Indonesia. Sebagai perusahaan yang memiliki 31 pabrik, Petrokimia Gresik tentu memiliki dampak terhadap lingkungan. Kendati demikian, Petrokimia Gresik dalam operasional bisnisnya terus berupaya untuk meminimalisasi dampak tersebut terhadap lingkungan masyarakat melalui sejumlah program, termasuk juga memberikan dukungan ProKlim untuk mengurangi dampak pemanasan global serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklin," ujar Dwi Satriyo.

Upaya nyata Petrokimia Gresik dalam mencegah terjadinya perubahan iklim salah satunya dengan melakukan pembinaan terhadap masyarakat Kabupaten Gresik melalui program pengelolaan sampah berbasis masyarakat, efisiensi penggunaan air bersih, sanitasi berbasis masyarakat, pengembangan ekonomi masyarakat melalui peningkatan kapasitas UMKM dan kegiatan lingkungan sosial lainya.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Ditjen PPKL) menekankan bahwa sinergi antara berbagai pihak, termasuk masyarakat dan dunia usaha, sangat penting dalam upaya melindungi lingkungan. Kerja sama ini dianggap sebagai kunci dalam menciptakan ekosistem yang sehat dan berkelanjutan.

Direktur Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut (PKEG) KLHK, Mohammad Noor Andi Kusumah, menyatakan bahwa selama satu dekade terakhir, kolaborasi telah menjadi elemen penting dalam implementasi kebijakan terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Ia menekankan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan akan memberikan dampak positif, baik bagi pemerintah maupun sektor industri.

Masyarakat, yang merasakan langsung dampak pencemaran, memainkan peran kunci dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan lingkungan.

"Kita tidak bisa hanya meminta industri untuk mematuhi standar lingkungan tanpa melibatkan masyarakat. Kolaborasi dengan komunitas lingkungan sangat penting untuk memastikan efektivitas pengendalian pencemaran," ujar Mohammad Noor Andi Kusumah dalam Festival LIKE 2 di Jakarta, ditulis Senin (12/8/2024).

Butuh Pengawasan Masyarakat

Ia juga menegaskan bahwa kemitraan antara pemerintah dan masyarakat tidak hanya terbatas pada pengawasan industri.

Kehadiran masyarakat memungkinkan pengawasan langsung terhadap kinerja pemerintah dalam menerapkan kebijakan lingkungan.

Selain itu, KLHK juga mengapresiasi upaya dunia industri yang semakin gencar mendorong keberlanjutan, seperti inisiatif pengurangan emisi karbon. PT Astra International Tbk, misalnya, telah meluncurkan berbagai program eco-innovations dan inovasi sosial yang mendukung keberlanjutan bisnis serta kesejahteraan masyarakat.

Manager Decarbonization Astra, Bima Krida Pamungkas, dalam diskusi di Festival LIKE 2, menyatakan bahwa kolaborasi merupakan unsur penting dalam menjalankan inovasi berkelanjutan. Astra tidak hanya bekerja sama dengan industri lain, tetapi juga dengan pemerintah dan masyarakat untuk memastikan keberlanjutan tersebut.

"Inovasi tidak akan bertahan tanpa kolaborasi, dan setelah itu kita perlu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi," ungkap Bima.