Ketua DPR Minta APBN 2025 Mudahkan Rakyat: Ini Uang Rakyat

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah dan DPR RI telah membahas dan menyepakati Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) APBN 2025, yang menjadi dasar penyusunan Nota Keuangan dan RUU RAPBN Tahun 2025.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengingatkan bahwa alokasi dana APBN 2025 yang telah disusun tersebut berasal dari uang rakyat dan harus dikembalikan sebagai manfaat kepada masyarakat.

"Dana APBN berasal dari uang rakyat. Oleh karena itu, belanja negara harus lebih banyak dialokasikan dan efektif dalam memudahkan rakyat," ujar Puan dalam Sidang Paripurna DPR RI tentang RAPBN Tahun 2025, Jumat (16/8/2024).

Puan lantas meminta agar alokasi belanja anggaran pemerintah tahun depan ditujukan untuk memudahkan rakyat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, memperoleh pemberdayaan ekonomi, hingga membangun sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan ekonomi rakyat.

"Pada pokoknya, penerima manfaat belanja negara adalah rakyat," tegas putri dari Megawati Soekarnoputri tersebut.

Harus Ada Indikator Terukur

Menurutnya, pemerintah harus memiliki perhitungan jelas dan indikator terukur untuk seluruh alokasi anggaran program di setiap kementerian dan lembaga.

Sehingga, hal ini menunjukkan bahwa belanja negara tersebut memenuhi kriteria belanja yang berkualitas (spending better), untuk dapat membawa Indonesia keluar dari perangkap negara berpendapatan menengah. Tidak hanya asal memegang prinsip lebih baik belanja atau better to spending.

"Pemerintah harus menyelesaikan berbagai persoalan struktural agar target pertumbuhan ekonomi yang lebih besar tercapai, sehingga Indonesia bisa keluar dari middle-income trap," pinta Puan Maharani.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit Rp 93,4 triliun hingga Juli 2024. Defisit APBN 2024 ini minus 0,41% dari produk domestik bruto (PDB).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, menyebut defisit tersebut masih kecil dibandingkan total target defisit APBN tahun ini yang sebesar 2,2 persen.

"Dari total postur, bulan Juli kita mengalami defisit Rp93,4 triliun atau 0,41 persen dari GDP. Ini masih kecil dibandingkan total target defisit tahun ini, yang seperti di dalam APBN yaitu 2,2 persen," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Juli 2024, di Kementerian Keuangan, Selasa (13/8/2024).

Kendati begitu secara keseluruhan, kinerja APBN hingga bulan Juli masih menunjukkan perkembangan perbaikan. Hal itu dilihat dari pendapatan negara yang mencapai Rp1.545,4 triliun hingga Juli 2024.

"Ini artinya kita telah mengumpulkan 55,1 persen dari target APBN tahun ini. Kalau Anda lihat gross-nya 4,3 persen itu jauh lebih kecil dari gross negatif bulan lalu yang sekitar 7 persen. Jadi, ini sudah mulai membaik, sekarang gross negatifnya mengecil di 4,3 persen," ujarnya.

Kemudian, realisasi belanja negara sampai dengan akhir Juli 2024 telah mencapai Rp1.638,8 triliun. Artinya, Pemerintah sudah membelanjakan 49,3 persen dari Pagu.

"Kalau kita lihat gross dari belanja kita cukup tinggi dan ini konsisten meskipun kalau dibandingkan bulan lalu yang sekitar 14 persen ini agak menurun pertumbuhannya, tapi ini pertumbuhan tinggi," ujarnya.

Selanjutnya, dari sisi keseimbangan primer APBN hingga Juli 2024 masih positif yakni sebesar Rp179,3 triliun.

"Jadi ini adalah postur dari APBN kita hingga akhir Juli," pungkasnya.