Pembangunan Infrastruktur Telan Anggaran Rp 400,3 Triliun di 2025, IKN Dapat Berapa?

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengalokasikan rencana anggaran infrastruktur pada RAPBN 2025 sebesar Rp 400,3 triliun. Jumlah tersebut termasuk untuk kelanjutan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

Selain IKN, dana itu akan dipakai untuk sejumlah program pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan, kesehatan, pangan, dan energi.

"Anggaran tersebut terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN," papar Jokowi di Nota Keuangan, Jumat (16/8/2024).

Sayangnya, Jokowi tidak merinci berapa besar alokasi anggaran tahun depan yang disalurkan untuk kelanjutan proyek pembangunan IKN.

Adapun untuk tahun ini, pemerintah telah menambah alokasi anggaran IKN menjadi Rp 42,5 triliun, dari sebelumnya Rp 40,6 triliun.

Alasan Anggaran Ditambah

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata, menjelaskan alasan anggaran untuk IKN ditambah utamanya untuk meningkatkan kualitas dari bangunan di IKN, termasuk jalan tol.

"Kenaikan anggaran IKN, ada kenaikan dari Rp 40,6 triliun tahun ini menjadi Rp 42,5 triliun, untuk apa saja? Jadi ini terutama untuk memenuhi kualitas dari bangunan-bangunan termasuk juga jalan tol," kata Isa dalam konferensi pers APBN KiTa beberapa waktu lalu.

Di sisi lain, juga ada beberapa pekerjaan yang disegerakan tahun ini yaitu perbaikan sarana sekolah mulai dari SD, SMP, SMA yang sudah ada di sekitar IKN. Hal itu untuk mengantisipasi kepindahan dari ASN pada tahun ini.

"Pasar, puskesmas juga dilakukan upaya-upaya peningkatan kualitas, perbaikan baik sarana dan prasarana, sehingga mampu mengantisipasi kedatangan ASN tahun ini," ujarnya.

Dari total anggaran Rp 42,5 triliun, hingga Juli 2024 baru terealisasi sebesar Rp 11,2 triliun atau 26,4 persen dari pagu.

Untuk rinciannya, anggaran tersebut telah terealisasi untuk klaster infrastruktur sebesar Rp 9 triliun dan klaster non-infrastruktur Rp 2,2 triliun.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa biasanya akselerasi pencairan terjadi pada kuartal III atau kuartal IV.

"Walaupun akselerasi pekerjaan begitu luar biasa, Pak Bas (Menteri PUPR) mengatakan ada 108 paket nilainya Rp 84,2 triliun sudah dikontrakkan, nah dikontrakkan tidak berarti uangnya sudah keluar karena mereka have to deliver baru kita pay atau ada perjanjian kontraknya per termin," pungkas Sri Mulyani.