Swasta Berpeluang Kelola Aset Negara, Monas Bisa Diambil?

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah membuka pintu bagi pihak swasta untuk turut berpartisipasi dalam pendanaan proyek infrastruktur melalui skema Hak Pengelolaan Terbatas (HPT), atau dikenal sebagai Limited Concession Scheme (LCS).

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Infrastruktur melalui Hak Pengelolaan Terbatas. 

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menerangkan, HPT merupakan skema pengelolaan untuk mengoptimalkan aset infrastruktur barang milik negara (BMN), dan/atau aset BUMN. 

Dengan tujuan agar investasi dari swasta dapat meningkatkan efisiensi, fungsi operasional, dan perbaikan atas aset untuk mendapatkan pendanaan melalui pembayaran di muka (upfront payment).

"HPT itu pengelolaan asetnya yang bisa digunakan untuk pembiayaan ditarik pembayaran di muka, upfront payment. Itu kan untuk yang brownfield yang memang dia sudah ada," ujar Susiwijono di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Rabu (28/8/2024).

Susiwijono memaparkan, skema hak pengelolaan terbatas ini ditujukan untuk brownfield project atau proyek yang sudah operasional. Agar tidak memberatkan APBN, pemerintah buka kesempatan untuk swasta ikut mengembangkan proyek tersebut. 

"Kalau dibutuhkan lagi pembiayaan untuk pengembangannya, maintenance-nya, itu kan perlu biaya. Daripada membebani itu (APBN) lagi, dia bisa diajukan untuk skema pembiayaan baru. Kemudian dari skema pembiayaan yang ada bisa dilakukan pembayaran di muka," ujar dia. 

Dia menyebut penerapan skemanya akan mirip seperti kemitraan antara PT Angkasa Pura II (Persero) dan GMR Airports Consortium asal India Bandara Internasional Kualanamu, Sumatera Utara. 

"Jadi dia dapat capital di depan, hasilnya bisa digunakan untuk mengembangkan infrastruktur-infrastruktur baru. Kalau skemanya mirip-mirip di Kualanamu. Sekarang masih piloting," kata dia. 

Saat ditanya apakah aset milik negara lainnya seperti Monumen Nasional (Monas) bisa ikut dimasuki investasi swasta, Susiwijono mempersilakan, selama BMN tersebut punya aturan pengelolaan pembiayaan.  

"Kalau yang ada pengelolaan pembiayaan ya bisa aja. Artinya operasionalnya ada nilainya di situ, dijadikan skema pembiayaan misalkan untuk maintenance dia perawatan, daripada APBN nilai yang ada di dalam proyeknya itu sendiri bisa diajukan untuk mengundang pihak lain untuk memberikan pembiayaan di situ, untuk pengembangan," tuturnya. 

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sektor konstruksi mengalami pertumbuhan pada kuartal II-2024. Salah satu penopangnya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

BPS mencatat pada kuartal II-2024 ini, sektor konstruksi mengalami pertumbuhan 7,29 persen. Pertumbuhan ini seiring dengan banyaknya proyek infrastruktur yang dijalankan pemerintah maupun swasta.

"Untuk konstruksi tumbuh seiring dengan proyek pembangunan infrastruktur baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun yang dilakukan oleh swasta," kata Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh Edy Mahmud, dalam konferensi pers Rilis BPS, Senin (5/8/2024).

Ini turut didorong oleh penguatan belanja modal pemerintah di sektor infrastruktur. Ada 2 pembangunan yang cukup besar, yakni Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

"Pertumbuhan ini juga sejalan dengan realisasi belanja modal pemerintah untuk konstruksi berupa belanjut dan aktivitas konstruksi oleh pemerintah seperti pembangunan di IKN dan jalan tol Trans Sumatera," ujar dia.

Jika melihat dari tren, pertumbuhan sektor ko struksi ini terjadi sejak kuartal II-2023 lalu yang tumbuh 5,23 persen. Lalu, pada kuartal III-2023 sebesar 6,39 persen, serta kuartal IV-2023 mencapai 7,68 persen.

Tren ini berlanjut di kuartal I-2024 yang tumbuh sebesar 7,59 persen. Diikuti dengan pertumbuhan pada kuartal II-2024 sebesar 7,29 persen.

Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,05 Persen pada Kuartal II 2024

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia tumbuh 5,05 persen di kuartal II-2024 secara tahunan. Penyumbang terbesar adalah industri pengolahan.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh Edy Mahmud menyampaikan industri pengolahan menyumbang kontribusi sebesae 0,79 persen dari total pertumbuhan ekonomi 5,05 persen.

"Jika dilihat dari sumber pertumbuhan, pada triwulan II 2024 industri oengolahan menjadi sumber pertumbuhan terbesar yaitu sebesar 0,79 persen dari 5,05 persen pada triwulan II 2024," urai Edy dalam konferensi pers Rilis BPS, Senin, 5 Agustus 2024.

Selain itu, sektor konstruksi juga turut memberikan andil besar. Yakni tercatat sebesar 0,67 persen. Diikuti dengan sektor perdagangan sebesar 0,63 persen, dan sektor informasi dan komunikasi sebesar 0,50 persen.

Sementara itu, kelompok lapangan usaha lainnya secara kumulatif menyumbang pertumbuhan sebesar 2,46 persen.

Angka tersebut terlihat lebih rendah dari kontribusi pada pertumbuhan ekonomi di kuartal I-2024. Yakni, Industri pengolahan sebesar 0,88 persen, konstruksi sebesar 0,73 persen, perdagangan sebesar 0,60 persen dan informasi dan komunikasi sebesar 0,56 persen. 

Sama halnya dengan pertumbuhan ekonomi di kuartal II-2023 lalu sebesar 5,17 persen. Kala itu, industri pengoalahan menyumbang 0,89 persen, konstruksi 0,48 persen, perdagangan 0,69 persen, dan informasi dan komunikasi sebesar 0,51 persen.

Edy menyampaikan pertumbuhan industri pengolahan tadi didukung oleh permintaan domestik yang juga meningkat. Mulai dari industri makanan-minuman, industri logam dasar, hingga industri kimia, farmasi, dan obat tradisional.

"Industri makanan minuman tumbuh sebesar 5,53 persen didukung oleh peningkatan permintaan domestik untuk produk makanan dan minuman seiring dengan adanya momen Idul Fitri dan Idul Adha serta panen raya padi yang mendorong dari sisi penyediaan," paparnya.

Sedangkan, industri logam dasar tumbuh 18,07 persen dodorong oleh peningkatan permintaan luar negeri seperti produk besi dan baja serta konsumsi baja nasional.

"Industri kimia, farmasi dan obat tradisional tumbuh 8,01 persen sejalan dengan peningkatan permintaan domestik dan luar negeri," ia menambahkan.