Curhat Sering Ditanya DPR Soal Laporan Keuangan Pusat dan Daerah, Ini Jawaban Sri Mulyani

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya sering ditanya DPR RI terkait laporan keuangan Pemerintah Pusat dan daerah yang tidak terkonsolidasi dengan baik.

Padahal, kata Menkeu, Pemerintah memiliki Bagan Akun Standar (BAS) untuk menkonsolidasikan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Adapun BAS merupakan daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun dan digunakan secara sistematis sebagai pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan pemerintah.

Kodefikasi ini digunakan dalam sistem yang terintegrasi. Dengan menggunakan klasifikasi yang sama pada tahapan perencanaan, penganggaran hingga pertanggungjawaban, Bagan Akun Standar merupakan suatu pedoman dalam pencatatan seluruh transaksi keuangan pemerintah.

"Kalau di DPR sering ditanya, laporan keuangan pemerintah pusat belum terkonsolidasi secara sinkron langsung dengan pemerintah daerah. Ini menimbulkan banyak sekali interpretasi yang kadang-kadang tidak selalu akurat," kata Sri Mulyani dalam sambutannya di Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah tahun 2024, di Jakarta (23/9/2024).

Dia menuturkan, dengan konsolidasi BAS ini, kebijakan antara pemerintah pusat, baik itu di fiskal maupun sektoral dapat terus disinkronkan dan berhasil digunakan secara baik.

"Saat ini kami menyusun konsolidasi informasi keuangan antara pemerintah daerah secara nasional dengan standar yang sama yaitu, berdasarkan bagan akun standar tersebut," ujarnya.

Namun, Sri Mulyani mengakui BAS ini kurang populer di kalangan masyarakat termasuk DPR RI. Padahal BAS merupakan backbone dalam pengelolaan APBD.

"Kebijakan dari sisi tata kelola sinergi dari Bagan akun standar namanya kadang-kadang tidak terlalu populer, tapi itu penting sekali sebagai backbone di dalam pengelolaan APBD dan bagaimana transparansi serta informasi yang bisa di-share secara tepat waktu," ujarnya.

Melalui BAS, Pemerintah pusat dan Daerah bisa mengkonsolidasikan program nasional seperti, program di sektor ketahanan pangan, ketahanan energi, penurunan stunting. "Dari program muncul kegiatan dan kemudian record atau catatan mengenai output atau keluaran, ini tidak hanya menciptakan suatu sinergi yang mendapatkan dampak dan hasilnya lebih baik, namun juga sangat penting bagi akuntabilitas dan transparansi dari pemerintahan, baik pusat dan daerah," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyodorkan nama Sri Mulyani Indrawati untuk kembali mengisi posisi Menteri Keuangan di kabinet pemerintahan selanjutnya pada periode 2024-2029.

Hal itu diungkapkan pria yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam sesi konferensi pers bersama antara Banggar DPR denganSri Mulyani Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (19/9/2024).

Pada kesempatan itu, Said turut mengenang kerjasama antara Badan Anggaran dengan Kementerian Keuangan yang berjalan kondusif selama 9 tahun terakhir dalam mengawal perekonomian negara. 

"Dari lubuk hati yang paling dalam, sungguh saya ingin menyampaikan, kami sudah 9 tahun bekerjasama. Bagi kami, ibu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) adalah guru kami, sahabat kami, mitra kerja kami," kata Said Abdullah.

"Bahwa Insya Allah semoga kita semua meridhoi, tuhan mengizinkan agar beliau di 2024-2029 tetap di dalam pemerintahan. Amin ya rabbal alamin," dia menambahkan.

Pernyataan itu langsung ditanggapi Sri Mulyani yang hadir di sampingnya. Secara halus, ia seakan memberi isyarat belum mau melanjutkan karirnya sebagai Menteri Keuangan untuk 5 tahun mendatang. 

"Terima kasih Pak Said, kecuali bagian yang paling akhir tadi ya," ujar Sri Mulyani. 

Namun, Sri Mulyani mengapresiasi kolaborasinya bersama Said Abdullah dan Badan Anggaran dalam mempersiapkan APBN 2025. 

"Pasti tidak semua keinginan bisa diwadahi dan dipenuhi, namun kita terus berusaha untuk memaksimalkan seluruh sumber daya yang ada di dalam APBN sebagai instrumen pembangunan yang bisa dijaga keberlanjutan dan kesehatannya," ungkapnya. 

Dia juga berterimakasih atas hubungan luar biasa konstruktif yang dijalin pemerintah bersama DPR RI selama ini. Sri Mulyani menilai, relasi tersebut mencerminkan prinsip demokrasi melalui pembahasan kebijakan publik seperti APBN secara terbuka, transparan dan akuntabel. 

"Terima kasih pak Said, di ujung saya bekerja sebagai Menteri Keuangan di kabinet ini, selama ini selalu mendapatkan dukungan yang sangat konstruktif dari DPR, terutama Badan Anggaran dan seluruh komisi. Terima kasih, terima kasih, dan terima kasih," pungkas Sri Mulyani. 

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan bahwa “setiap masa ada pemeran dan orangnya, dan setiap orang, ada peran dan ada masanya’’.  Hal ini diungkapkan saat mengucapkan kata perpisahan dalam Rapat kerja pemerintah dengan Badan Anggaran DPR RI pada selasa (17/9/2024).

Rapat tersebut  membahas tentang asumsi makro ekonomi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,2 persen. 

“Kita semuanya dari Badan Anggaran dan Pemerintah menyadari bahwa APBN adalah instrumen yang sangat luar biasa penting yang sangat menentukan kemajuan sebuah bangsa,” ungkap Sri Mulyani.

Dia juga menambahkan bahwa APBN yang dibahas Kementerian Keuangan bersama Badan Anggaran DPR RI sangat berguna untuk melindungi bangsa dan masyarakat dari berbagai guncangan ekonomi.

Dalam rapat tersebut Kementerian Keuangan telah menyepakati pembicaraan tingkat 1 untuk RUU APBN 2025 yang selanjutnya ‘’insyallah akan diteruskan pada tingkat 2  pengambilan keputusan terhadap RUU APBN 2025 di sidang paripurna,” tegas Sri Mulyani.

Akhir kata dari rapat terakhir di masa kepemimpinan Jokowi, Sri Mulyani menceritakan bahwa lebih dari 5 tahun dia telah berinteraksi secara sangat erat, berkolaborasi, beradu argumen, dan bekerja keras untuk mewujudkan kencintaan terhadap bangsa Indonesia dengan menyusun APBN.

‘’APBN tidak hanya sekedar angka-angka yang dibahas, namun dia merupakan cerminan dari tanggung jawab besar yang kita emban bersama.’’  Keuangan negara bukan hanya sekedar akuntansi tapi mandat konstitusi, ungkap Sri Mulyani.