Indonesia Catat Deflasi 5 Kali Berturut-turut, Begini Tanggapan Kadin

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Period 2024-2029 Anindya Bakrie, menyatakan pengusaha tetap percaya kepada Pemerintah meskipun Indonesia mengalami deflasi selama 5 bulan berturut-turut.

Anindya meyakini, Pemerintah bisa menghadapi kondisi ekonomi saat ini yang mengalami deflasi. Tercatat pada September 2024, RI kembali deflasi sebesar 0,12 persen secara bulanan.

"Tadi Pak Menko juga bercerita dengan deflasi dan inflasi. Intinya ada yang volatile, ada yang . Selama semua itu dijaga dengan baik, tentu dari sisi dunia usaha tetap percaya dengan pemerintah," kata Anindya saat ditemui di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (2/10/2024).

Dia menuturkan, hingga kini laju inflasi di Indonesia masih terkendali. Hal itu merupakan hasil sinergi pengendalian inflasi Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah.

"Terutama dengan tim khusus yang dibuat dan diketuai oleh Pak Menko untuk menjaga inflasi. Dan sampai sekarang ini kita lihat masih under control,” kata dia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Pada September 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) sebesar 1,84 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,93.

Inflasi y-on-y terjadi karena kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,57 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,18 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,60 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,08 persen.

Kemudian, kelompok kesehatan sebesar 1,69 persen; kelompok transportasi sebesar 0,92 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,55 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,94 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,25 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,25 persen.

Sebelumnya, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie mengaku tak sabar menyambut Pemerintahan baru yang akan dipimpin oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Anindya dalam Sarasehan bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang mengangkat tema 'Dinamika Ekonomi 2024 dan Optimisme Masa Depan Indonesia'z. "Kenapa hari ini spesial? Karena saya lihat pada saat ini sudah tanggal 2 Oktober. Pada tanggal 20 Oktober, 18 hari lagi. Di sana kita akan melihat pelantikan presiden terpilih. Menjadi presiden Pak Prabowo dan juga wakil presiden Mas Gibran," kata Anindya dalam sambutannya.

Antusiasme Kadin terhadap Pemerintahan baru dilatarbelakangi oleh tujuan utama, yakni Kadin ingin sekali menjadi mitra strategis pemerintah yang baik.

"Jadi, istilahnya bagaimana bisa hit the ground running. Jadi, bisa langsung kerja. Sehingga kita ingin memanfaatkan 18 hari ini. Untuk mengerti kira-kira program keberlanjutan beliau itu seperti apa," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Anindya menuturkan, sebagaimana Undang-undang No. 1 Tahun 1987 dan Keputusan Presiden (Keppres) No. 18 Tahun  2022, Kadin memiliki peran sebagai mitra strategis Pemerintah dan wadah bagi dunia usaha.

"Memang Kadin ini seperti diketahui dibuat berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1987. Jadi, di undang-undang ini esensinya hanya dua Yang pertama, Kadin adalah mitra strategis pemerintah dan yang kedua, Kadin adalah wadah dunia usaha," jelasnya.

Oleh karena itu, pasca dilantik menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024-2029, Anindya mengaku siap berkolaborasi dengan Pemerintahan baru untuk mendorong perekonomian Indonesia lebih baik ke depan.

"Jadi kita lihat memang pas untuk kita bekerjasama lebih lanjut lagi. Dan 14 September lalu alhamdulillah teman-teman disini salah satunya dari Kadin Provinsi dan juga asosiasi mendaulat saya untuk menjadi Ketua Umum 2024-2029. Dan insya Allah kami bisa menjalankan amanah dengan baik dan terus mengawal kesuksesan pemerintah ke depannya," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Kadin Indonesia yang terpilih secara mufakat untuk periode 2021-2026, Arsjad Rasjid, menceritakan hasil pertemuannya bersama Ketua Umum Kadin Indonesia hasil musyawarah nasional luar biasa (Munaslub), Anindya Bakrie.

Pertemuan itu digelar di kediaman Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada Jumat, 27 September 2024 sekitar pukul 15.00 WIB. Arsjad menyebut perjumpaannya dengan Anin tidak terjadi secara tiba-tiba.

"Pak Bahlil mengundang saya dan mas Anin ke kediaman beliau, di

Usai berdiskusi dan berbincang, Arsjad bersama Anin mencapai sebuah kesepakatan tertulis yang ditandatangani di atas materia.

Yakni untuk menggelar musyawarah nasional (Musnas) pemilihan Ketua Umum Kadin Indonesia pasca pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih 2024-2029.

"Kami sepakat untuk mengadakan musyawarah nasional (Musnas) Kadin setelah pelantikan Presiden Terpilih. Adapun waktu dan tempat menyesuaikan dengan keputusan pemerintah," kata Arsjad.

Selain itu, keduanya juga sepakat bahwa kepanitian Munas akan dibentuk sesuai dengan ketentuan AD/ART Kadin Indonesia. Itu kemudian dipersiapkan bersama-sama dengan melibatkan kedua belah pihak.

Dengan demikian, pergantian susunan kepengurusan resmi Kadin Indonesia akan dilakukan setelah adanya pelaksanaan dan keputusan dari musyawarah nasional tersebut.

"Saya sudah lama bersahabat dengan mas Anin. Di tengah dinamika ini, saya bangga, kami setuju untuk menghormati solusi yang telah disepakati," ungkap Arsjad.

"Mari kita kembali fokus pada tujuan Utama Kadin Indonesia, sebagai mitra strategis pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif demi cita-cita Indonesia Emas 2045," pungkas dia.

mana pertemuan tersebut telah direncanakan dan disampaikan kepada kami beberapa waktu sebelumnya," ujar Arsjad Rasjid dikutip dalam sebuah siaran video, Selasa (1/10/2024).

Sebelumnya, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia hasil musyawarah nasional luar biasa (Munaslub), Anindya Bakrie, memaparkan hasil pertemuannya dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Ketua Umum Kadin 2021-2026, Arsjad Rasjid pada Jumat (27/9/2024).

Dalam pertemuan tersebut, Anin bercerita pada Arsjad Rasjid bahwa dirinya diberi waktu saat satu bulan setelah terpilih via Munaslub untuk melengkapi susunan kepengurusan Kadin Indonesia sebelum 15 Oktober 2024.

Sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia 2024-2029 hasil Munaslub, Anin tak ingin kisruh Kadin menggugurkan kewajibannya untuk mengakomodasi berbagai macam masukan. Termasuk dari Arsjad yang bakal diusulkannya menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Kadin.

"Nah yang paling menarik ini kan sejarahnya ya mirip-mirip di tahun 2021, dimana selalu lah ada duo yang kelihatannya baik-baik saja. Waktu itu memang formatnya satunya ketua umum, satunya ketua dewan pertimbangan," kata Anin saat ditemui di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Sabtu (28/9/2024)."Tapi sekarang karena sudah diberikan amanat, 14 September jadi ketua umum, saya sangat terbuka apabila pak Arsjad mendampingi saya tentunya di Dewan Pertimbangan," dia menambahkan.

Dengan wewenangnya sebagai Ketua Formatur Kadin, Anin ingin merangkul banyak masukan untuk formasi baru Kadin Indonesia.

"Tapi, usulannya sudah jelas. Mirip kayak 3 tahun yang lalu. Jadi kalau misalnya ada Ketua Umumnya, mungkin ada ketua pertimbangannya. Dan saya sih sangat welcome," tegas dia.

Lebih lanjut, Anin menyatakan gelaran Munaslub yang mengangkatnya pada 14 September 2024 lalu sudah sesuai dengan AD/ART. Pasalnya, dirinya maju lantaran diusung oleh Kadin Provinsi dan juga anggota luar biasa (ALB).

"Jadi itu bukan kemauan A atau B, tapi itu memang suara dari pemegang kepentingan. Dan seperti diketahui, munaslub itu dihadiri oleh wakil pemerintah, wakil rakyat, ada pendapat resmi. Jadi bukan mengenai kami A atau B, tapi intinya apa amanahnya," tutur Anindya Bakrie.