E-Katalog Bisa Bikin Pejabat Nakal Gigit Jari

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan pengembangan digitalisasi melalui E-katalog diyakini akan mengurangi jumlah pejabat-pejabat toksik pada masa pemerintahan baru Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Luhut menegaskan, digitalisasi melalui E-katalog akan mengurangi pejabat-pejabat nakal yang selalu minta proyek sana sini. Karena melalui sistem ini semuanya menjadi disiplin.

"Jadi, jangan pejabat-pejabat negara, saya selalu katakan toksik, masih minta sini, minta sana itu tidak boleh. Itu harus kita bersihkan ya. Nah dampak daripada digitalisasi tadi seperti E-Katalog, saya pikir tidak ada lagi orang ketemu in person. Jadi semua deal dengan mesin. Akibatnya memaksa orang untuk disiplin, maksa orang untuk tidak bisa macam-macam," kata Luhut dalam diskusi CEO Forum 'Melaju Menuju Indonesia Emas,' Jumat (11/10/2024).

Adapun E-katalog sendiri telah dikembangkan sejak masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan Luhut pun berharap ke depannya sistem tersebut bisa terus dikembangkan lebih baik lagi. Lantaran, digitalisasi adalah salah satu kunci untuk mendongkrak pertumbuhan perekonomian.

"Digitalisasi menurut saya satu kata kunci yang harus kita eksekusi benar-benar. Saya ingat E-Katalog kita mulai dulu cuma 50 ribu item. Minggu lalu sudah 9,6 juta item, artinya government procurement itu yang jumlahnya 306 ribu triliun, itu sekarang sudah register barangnya dari situ," ujarnya.

Lebih lanjut, pengembangan digitalisasi melalui E-Katalog juga memberikan dampak positif lainnya, salah satunya mengurangi kasus-kasus korupsi.

"Ini membuat nanti efisiensi, membuat nanti ngurangin korupsi, membangun industri baru, dan membuat TKDN juga lapangan kerja. Ini sangat banyak sekali dampaknya yang masih perlu dipercepat semua prosesnya ini," pungkas Luhut.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan keyakinannya bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto, yang akan dilantik pada 20 Oktober 2024, dapat membawa kemajuan ekonomi bagi Indonesia.

Luhut melihat Prabowo memiliki semangat yang kuat dalam mempercepat kebijakan-kebijakan yang bermanfaat dan memaksimalkan potensi besar yang dimiliki oleh Indonesia.

"Saya melihat semangat dari presiden terpilih sangat tinggi, gasnya kencang, bahkan mungkin perlu direm-rem sedikit," kata Luhut dalam acara Kompas CEO 100 di Istana Garuda Ibu Kota Nusantara (IKN) dikutip dari Antara, Jumat (11/10/2024).

Risiko Indonesia

Menurut Luhut, percepatan kebijakan dan pemanfaatan potensi yang ada sangat penting karena Indonesia sedang berada dalam periode bonus demografi yang berlangsung hingga 2035.

Jika momentum ini terlewatkan, Indonesia berisiko terjebak dalam status negara berpenghasilan menengah (middle income trap).

"Jika kita gagal memanfaatkan ini, kita tidak akan mencapai status negara berpenghasilan tinggi. Saat ini pendapatan per kapita kita berada di angka 5.800 dolar AS, dan kita menargetkan 23.000-30.000 dolar AS per kapita pada tahun 2045. Itu akan menentukan masa depan ekonomi kita," jelas Luhut.