IMF Ramal Ekonomi Indonesia Stagnan di Angka 5,1% hingga 2029

Liputan6.com, Jakarta Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di kisaran 5,1% dari 2025 hingga 2029 mendatang. 

Seperti diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto juga memiliki target pertumbuhan ekonomi yang cukup besar yaitu 8% untuk 5 tahun masa pemerintahannya. Namun dengan proyeksi IMF saat ini, masih ada banyak tantangan untuk mencapai target tersebut.

Mengutip laporan terbaru IMF  World Economic Outlook edisi Oktober 2024, Jumat (25/10/2024) IMF memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai kisaran 5% tahun 2024 ini.

Proyeksi IMF untuk pertumbuhan Indonesia tahun ini lebih rendah dari target yang ditetapkan dalam APBN 2024 sebesar 5,2% dan target pertumbuhan ekonomi pada 2025 yang juga dipatok 5,2%.

Sementara itu, ekonomi global diproyeksikan akan tumbuh stabil di kisaran 3,2% pada tahun 2024 dan 2025. Hal ini meski negara berkembang dan negara berpendapatan rendah, mengalami revisi penurunan pertumbuhan yang sebagian besar dipicu oleh geopolitik.

Adapun inflasi Indonesia yang diproyeksi tetap terkendali di level 2,3% pada sisa tahun 2024, namun akan naik ke angka 2,5% pada 2025 mendatang. Sedangkan inflasi global diperkirakan akan menurun ke 3,5% pada akhir tahun 2025, setelah mencapai puncaknya sebesar 9,4% pada kuartal ketiga 2022.

IMF juga memperkirakan, neraca transaksi berjalan Indonesia masih akan defisit hingga 2029 atau 5 tahun mendatang. IMF memproyeksi defisit Indonesia menyentuh 7,4% dari produk domestik bruto (PDB) negara, berlanjut defisit 6,5% dari PDB pada tahun 2025, dan pada 2029 defisit 4,4% dari PDB.

Dana Moneter Internasional memperingatkan bahwa situasi utang publik di seluruh dunia bisa lebih buruk dari yang diperkirakan. Lembaga tersebut menyoroti defisit fiskal yang meroket di AS dan Tiongkok, dalam laporan Monitor Fiskal terbarunya.

Melansir CNBC International, Kamis (24/10/2024) IMF memperkirakan utang publik global akan melampaui USD 100 triliun pada akhir tahun 2024.

Pada akhir dekade ini, IMF memperkirakan utang publik global akan mencapai 100% dari PDB dunia. AS dan Tiongkok menyumbang bagian yang signifikan dari meningkatnya tingkat utang tersebut.

Jika kedua negara tersebut dikecualikan dari perhitungan, rasio utang publik global terhadap PDB akan turun sekitar 20%.

"Utang publik mungkin lebih buruk daripada yang terlihat," kata direktur urusan fiskal IMF, Vitor Gaspar, seraya menambahkan bahwa perhitungan utang pemerintah memiliki bias optimisme dan cenderung meremehkan.

Pemerintah menghadapi "trilema kebijakan fiskal," menurut laporan tersebut. Artinya. mereka terjebak antara kebutuhan untuk membelanjakan lebih banyak untuk memastikan keamanan dan pertumbuhan, juga menghadapi penolakan terhadap pajak yang lebih tinggi sementara tingkat utang publik menjadi kurang berkelanjutan.

IMF juga mencatat, negara-negara miskin di kawasan Afrika sub-Sahara paling tertekan antara kebutuhan untuk membelanjakan uang guna mengurangi kemiskinan, sementara berjuang dengan kemampuan pajak yang lebih rendah dan kondisi keuangan yang lebih buruk.

Tingkat utang yang tidak berkelanjutan menempatkan pasar negara-negara miskin pada risiko aksi jual mendadak jika investor melihat kesehatan fiskal suatu negara terlalu buruk.

Ketidakpastian ini, bahkan di seluruh negara maju dengan toleransi utang yang lebih tinggi seperti AS dan Tiongkok, dapat menyebabkan efek limpahan biaya pinjaman yang lebih tinggi ke negara-negara lain, demikian menurut IMF.

Departemen Keuangan AS mengumumkan pada awal Oktober 2024 bahwa defisit anggaran negara itu telah meningkat menjadi USD 1,833 triliun, tingkat tertinggi di luar era pandemi.

Dalam beberapa tahun terakhir, AS telah menghadapi beberapa penutupan pemerintah karena RUU pendanaan pemerintah menjadi lebih kontroversial di antara politisi, di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang kesehatan fiskal negara tersebut.

Dalam laporan yang dirilis pada bulan Agustus, IMF menggarisbawahi peran besar belanja pemerintah daerah dalam defisit fiskal negara tersebut. Meskipun disebutkan bahwa belanja pemerintah daerah sebenarnya turun pada tahun 2023, dampaknya diimbangi oleh pendapatan yang lebih rendah dari keringanan pajak yang diperpanjang.