Ogah Kena Prank Kenaikan Gaji, Serikat Guru Tuntut Klarifikasi Prabowo

Liputan6.com, Jakarta Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) meminta kejelasan dari Presiden Prabowo Subianto soal kenaikan gaji guru di 2025. Sebab, pernyataan tersebut dinilai rawan menimbulkan misinformasi, baik di kalangan guru maupun masyarakat umum.

Pada peringatan Hari Guru Nasional di Velodrome Rawamangun, Jakarta, Kamis (28/11/2024), Prabowo mengumumkan adanya kenaikan gaji guru ASN (PNS dan PPPK) sebesar 1 kali gaji pokok. Sementara guru non ASN alias swasta bakal menerima tunjangan profesi sebesar Rp 2 juta.

Sekjen FSGI Heru Purnomo lantas mempertanyakan pernyataan RI 1 tersebut. Lantaran sejak 2008 pemerintah telah memberikan Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru ASN yang telah memperoleh sertifikat pendidik, sebesar 1 kali gaji pokok. Ini akan berlaku pada guru yang baru lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) tahun 2024 yang akan memperoleh TPG sebesar 1 kali gaji pokok pada 2025.

Hal sama berlaku untuk guru swasta yang disebut akan menerima kenaikan tunjangan sebesar Rp 2 juta. Sesuai Persesjen Kemendikbudristek Nomor 10 Tahun 2024 tanggal 14 Mei 2024, tertulis bahwa TPG guru non ASN yang telah mendapat SK Inpassing akan naik secara berkala. Berarti, tunjangan profesi guru non ASN Rp 1,5 juta otomatis akan naik jadi Rp 2 juta apabila mereka sudah mengurus danendapatlan SK Inpassing.

"Berarti guru PNS atau PPPK yang sudah mendapat tunjangan sertifikat di 1 kali gaji tidak ada kenaikan. Begitu juga untuk yang swasta, tahun lalu sudah dapat Rp 1,5 juta. Tapi di tahun yang akan dapat menjadi Rp 2 juta. Berarti yang non ASN ada kenaikan Rp 500.000," jelasnya kepada Liputan6.com, Senin (2/12/2024).

Heru tak ingin pernyataan Prabowo soal kenaikan gaji guru disalahartikan oleh banyak pihak. Sebab, anggaran pemerintah tahun depan tidak akan cukup untuk bisa menunjang kenaikan gaji dan tunjangan guru.

Menurut catatannya, total jumlah guru yang terdata saat ini di Indonesia ada sebanyak 3.365.547 guru. Dari jumlah itu, ada 1.932.666 guru (64,4 persen) yang sudah bersertifikat pendidik, dan sekitar 1.432.881 guru (35,4 persen) belum bersertifikat pendidik.

Di sisi lain, kenaikan anggaran untuk gaji guru di 2025 hanya sekitar Rp 16,7 triliun. Sehingga, Heru menilai budget pemerintah tidak akan mungkin bisa mengakomodir kenaikan 1 kali gaji guru ASN, plus tunjangan profesi guru non ASN, bahkan hanya untuk yang sudah tersertifikasi.

"Kalau seandainya double, itu uang dari mana? Sementara anggarannya tahun yang lalu itu Rp 64,4 triliun. Kemudian di tahun 2025 nanti ada peningkatan Rp 16,7 triliun. Sehingga menjadi Rp 81,6 triliun," bebernya.

"Kalau seandainya di 2025 mereka yang sudah dapat, dapat lagi, berarti dapat double, kan Rp 128,8 triliun. Sementara anggarannya cuman Rp 81,6 triliun. Ini kan jelas enggak mungkin," tegas Heru.

Menyikapi isu kenaikan gaji guru 2025 yang sudah marak beredar luas dan disalahartikan, FSGI lantas meminta kepada Prabowo dan pemerintah untuk membuat pemahaman lanjutan terkait itu.

"Oleh karena itu, untuk meluruskan persepsi, maka FSGI mendesak pemerintah segera mengkalarifikasi secara resmi terkait kebijakan kenaikan gaji guru, mengingat dampaknya sangat luas," pungkas Heru.

Lebih lanjut, ia menyebut rencana pemerintah yang masih perlu didorong adalah perbaikan kesejahteraan kepada guru honorer murni, yang kemungkinan akan mendapatkan bantuan kesejahteraan.

"Hendaknya jangan berupa bantuan temporen seperti BLT. Namun ditetapkan sesuai asta cita pak Prabowo berupa upah minimum guru yang berlaku umum seperti Upah Minimum Ragional tenaga kerja," ungkapnya.

"Untuk meluruskan persepsi, maka FSGI mendesak Pemerintah segera mengkalarifikasi secara resmi terkait kebijakan kenaikan gaji guru, mengingat dampaknya sangat luas," pungkas Heru