Hashim Djojohadikusimo Tarik Investor Asing Bangun 3 Juta Rumah

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan perkembangan terbaru investasi asing, yang berminat mendukung program 3 Juta rumah per tahun yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Selain dari Pemerintah Qatar yang telah menandatangani MoU dengan Pemerintah Indonesia pada awal Januari 2025 lalu, Hashim mengatakan, selanjutnya akan diikuti dengan penandatanganan MoU dengan investor dari Uni Emirat Arab (UEA).

"Nanti tanggal 31 Januari 2025, InsyaAllah, nanti disaksikan oleh Presiden di Istana nanti dari Uni Emirat Arab, Abu Dhabi, itu nanti 1 juta perumahan," kata Hashim dalam siaran pers resmi Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Selasa (21/1/2025).

Selain itu, Hashim mengatakan, hal itu juga sudah ada minat investor dari Turki yang berencana membangun sekitar 50 ribu unit. Lalu investor Singapura berencana membangun 100 ribu unit. 

Hashim mengungkapkan, beberapa lokasi yang akan dibangun seperti di daerah Kalibata, Jakarta Selatan seluas 24 hektare. Kemudian ada di Danau Metland (Cibitung) yang merupakan tanah milik Kementerian Pertahanan seluas 41 hektare. Selanjutnya, ada di daerah Kemayoran, Jakarta Pusat, seluas 30 hektare milik Sekretariat Negara (Setneg).

"Lokasi pertama itu di Kalibata, 24 hektare, dimiliki oleh pemerintah pusat, Setneg itu bekas kompleks BPN. Terus ada tanah milik Kementerian Pertahanan, 41 hektare di Danau Metland (Cibitung), terus ada 30 hektare di Kemayoran, itu punya Setneg juga," bebernya.

Klarifikasi Hubungan dengan Ara

Hashim juga mengklarifikasi isu kerenggangan hubungan dengan Menteri Ara yang beredar di dunia maya. "Maaf ya, itu hoaks. Bohong," tegasnya. 

Ia menuturkan,  saat itu ia diajak Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait, untuk memberi keterangan pers mengenai penandatanganan investasi Qatar di program 3 Juta rumah. 

Namun, pada saat bersamaan, ia juga dipanggil Presiden Prabowo Subianto untuk bertemu dengan investor Qatar tersebut. 

Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Pembangunan Kewilayahan (PKP) masih menunggu arahan dari DPR RI untuk peta jalan program 3 juta rumah, khususnya pada Komisi V. 

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengatakan, pihaknya masih menunggu undangan dari DPR untuk memaparkan rencana detil pembangunan 3 juta rumah. 

"Kita sedang menyiapkan karena DPR yang minta, tapi nanti kita paparkan di DPR. (Kapan?) Tergantung undangan DPR, kita tunggu," ujar Fahri saat ditemui di Kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Fahri pun menjanjikan cetak biru (blueprint) program yang jadi janji kampanye Presiden Prabowo Subianto tersebut bakal menjadi dokumen publik. "Oiya, harus dong. Kan itu adalah janji kampanye yang akhirnya jadi program pemerintah," ungkapnya. 

Adapun untuk tahun ini, Kementerian PKP akan berfokus pada kelanjutan program pembangunan perumahan yang telah dianggarkan dalam APBN 2025. Namun, instansi baru pecahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini bakal fokus menyasar hunian untuk kelompok menengah ke bawah. 

"Meskipun kami terus berjalan untuk mengevaluasi bagaimana supaya efek pembangunan perumahan itu lebih masif ke bawah. Karena kalau ke atas itu sudah ada mekanismenya," sebut Fahri. 

Sebab menurut dia, kelompok masyarakat kelas menengah atas telah mudah dijangkau untuk pemberian rumah. Lantaran telah terintegrasi dengan sistem pembiayaan, baik di perbankan maupun lembaga jasa keuangan lain untuk membeli hunian. 

"Yang bermasalah itu yang di bawah, itu belum terintegrasi dengan sistem pembiayaan. Sehingga mereka sulit disentuh dengan program pengadaan rumah. Sekarang kita fokus mencari ke bawah. Mekanisme itu yang lagi kami bicarakan dengan banyak lembaga," tegasnya. 

Sebelumnya, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah menyatakan, ada tiga fokus masalah yang harus diselesaikan pemerintah dan mitra kerja dalam pelaksanaan program 3 juta rumah ke depan.

Ketiga fokus masalah tersebut adalah soal tanah, perizinan, dan pembiayaan. Sehingga Kementerian PKP membutuhkan dukungan dari berbagai pihak dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

"Kementerian PKP baru bekerja selama 51 hari. Tapi dalam 51 hari ini kita berusaha mengidentifikasi dulu seluruh masalah yang ada dalam ekosistem perumahan dan kawasan permukiman," ujar Fahri Hamzah di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Fahri menyampaikan, Kementerian PKP juga berkoordinasi dengan pihak legislatif, yakni DPR RI dan DPD RI, guna mengevaluasi berbagai kegiatan bidang perumahan dan penetapan anggaran.

Menurut dia, ketiga masalah yang dihadapi dalam membangun 3 juta rumah harus segera ditangani cepat. Khususnya mengenai penyediaan tanah dan perizinan.

Koordinasi dengan BUMN

Kementerian PKP juga telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Kementerian BUMN, untuk mendapatkan data dan lokasi tanah yang bisa dimanfaatkan dalam pembangunan perumahan untuk rakyat.

"Saya sudah ngobrol dengan Pak Nusron (Menteri ATR/BPN) dan beberapa pihak yang dapat mengatasi masalah tanah. Kita juga sudah koordinasi dengan beberapa institusi yang berkaitan dengan perijinan pembangunan rumah juga," imbuhnya.

Tak kalah penting, Fahri juga menyoroti urusan pembiayaan. Ia menilai itu jadi hal penting yang tak boleh luput dalam bidang perumahan.

"Kami juga sudah berdiskusi dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia dan OJK. jadi masalah perumahan ini harus ditangani oleh semua pihak dan Kementerian PKP juga terus menumbuhkan semangat gotong royong dalam pembangunan rumah," pungkasnya.