Tok! Harga Gas Murah untuk Industri Lanjut di 2025

Liputan6.com, Jakarta Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk sektor industri dipastikan berlanjut pada tahun 2025. Keputusan soal harga gas murah ini membawa optimisme baru bagi pelaku industri, memberikan jaminan kepastian usaha, meningkatkan daya saing, dan menarik minat investasi ke Indonesia.

Pada periode 2020-2023, dampak HGBT tercatat signifikan dengan nilai mencapai Rp247,26 triliun. Kontribusi tersebut meliputi peningkatan ekspor sebesar Rp127,84 triliun, penerimaan pajak Rp23,3 triliun, serta pengurangan subsidi pupuk hingga Rp4,94 triliun.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa HGBT memberikan nilai tambah hingga enam kali lipat bagi perekonomian.

Target Pertumbuhan Ekonomi dan Peran Industri Manufaktur

Dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, HGBT diharapkan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional, dengan target 8% pada 2025. Sektor manufaktur ditargetkan menyumbang 21,9% terhadap PDB nasional pada periode 2025-2029.

Kinerja sektor industri pengolahan nonmigas menunjukkan kontribusi yang kuat pada triwulan III 2024, mencapai 17,18% dari PDB dengan pertumbuhan 4,84%.

Nilai ekspor sektor ini mencapai USD196,55 miliar, atau 74,25% dari total ekspor nasional. Selain itu, investasi di sektor ini mencapai Rp515,7 triliun, dengan serapan tenaga kerja hingga 20,01 juta orang.

Sektor Industri Penerima HGBT

Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 255K Tahun 2024, HGBT diberikan kepada tujuh sektor industri: pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. Total 228 perusahaan menerima HGBT dengan kuota 890,24 BBTUD.

Namun, realisasi penyerapan gas bumi pada 2023 hanya mencapai 80,10% akibat kendala seperti surcharge dan pembatasan kuota.

Kebijakan ini terbukti membantu sektor industri, seperti industri keramik yang berhasil naik ke peringkat ke-4 dunia sebagai produsen terbesar pada 2024.

Selain itu, penerimaan pajak sektor ini meningkat 49% dari Rp1,7 triliun pada 2020 menjadi Rp2,6 triliun pada 2024.

Namun, tantangan masih ada, seperti harga regasifikasi gas yang tinggi hingga USD16/MMBTU, pembatasan kuota, dan penerima HGBT yang belum mendapat pasokan gas bumi. Mayoritas penerima HGBT bahkan membayar harga gas di atas USD6,5/MMBTU.

Kemenperin mengusulkan agar kebijakan HGBT tidak di-bundling dengan sektor lain seperti pupuk dan kelistrikan, mengingat keduanya sudah menikmati subsidi. Agus menegaskan pentingnya audit dari hulu ke hilir untuk memastikan kebutuhan gas bumi sektor industri.

"HGBT bukan beban, melainkan faktor penggerak ekonomi. Meski pendapatan negara berkurang, manfaatnya berlipat ganda melalui pajak dan peningkatan nilai tambah industri," tegas Agus.

Kata Kunci SEO: Harga Gas Bumi Tertentu 2025, kebijakan HGBT, pertumbuhan ekonomi Indonesia, industri manufaktur, dampak HGBT sektor industri, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang. 4o