Anggaran Kementerian BUMN Dipangkas, Erick Thohir Matikan Lampu Kantor

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengaku sengaja menghemat pemakaian listrik dengan memadamkan sebagian lampu dan mematikan AC setelah jam kerja di ruangan di Kementerian BUMN. Hal ini sebagai simbol adanya pemangkasan anggaran.

"Bukan mati lampu ini pengurangan efesiensi daripada penyerapan karbon. Supaya karbonnya efesien. Ini kita mau coba kaca di depan kalau bisa diganti solar panel. Supaya mengurangi keterbutuhan itu," kata Erick Thohir saat ditemui di kantornya Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (10/2/2025).

Berdasarkan pantauan Liputan6.com, sejumlah ruangan di Kementerian BUMN terbukti dimatikan, misalnya lampu di selasar menuju toilet di lobby Kementerian BUMN, ruangan tunggu, AC juga dimatikan jika jam kerja pegawai BUMN telah selesai.

Lebih lanjut, Erick juga buka suara terkait dampak efisiensi anggaran pada tahun 2025 terhadap kementeriannya dan BUMN secara umum. Ia mengatakan, meski anggaran terbatas, dirinya tidak merasa keberatan dan tetap mendorong kinerja maksimal dari BUMN.

"Saya rasa selama kita kerjanya maksimal, tidak mengeluh, ya kita lakukan sebisa mungkin. Saya rasa dengan keterbatasan dana BUMN selama ini, saya gak ngeluh kita kerja keras aja," ujarnya.

Erick menyebut, efisiensi anggaran justru memacu semangat untuk lebih kreatif mencari solusi. Ia menekankan pentingnya melaksanakan kebijakan dan transformasi BUMN dengan semangat tanpa mengeluh.

"Kita ya coba cari jalan gitu, tanpa mengeluh. Karena kita yang penting push bahwa kebijakannya jalan, transformasi BUMN-nya jalan," ujarnya.

Diketahui, Kementerian BUMN dipangkas hingga 55,5 persen tahun ini atau Rp 123,60 miliar dari total pagu Rp 277,49 miliar. Dengan pemangkasan anggaran ini, pagu Kementerian BUMN menjadi Rp 153,89 miliar.

Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian/Lembaga untuk mengefisiensikan anggaran hingga Rp256,1 triliun pada tahun 2025. Intruksi tersebut diterbitkan melalui surat bernomor S-37/MK.02/2025 yang dikeluarkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Sebagai bendahara negara, Sri Mulyani memutuskan pemangkasan anggaran infrastruktur sebesar 34,3 persen sebagai bagian efisiensi. Namun, efisiensi anggaran tersebut tidak akan menyentuh belanja pegawai maupun bantuan sosial (bansos).

Kemudian untuk mengakomodasi arahan Presiden, Sri Mulyani menetapkan 16 pos belanja yang perlu dipangkas anggarannya dengan persentase yang bervariasi, mulai dari 10 persen hingga 90 persen.

Rinciannya, pos belanja alat tulis kantor (ATK) diminta untuk diefisiensikan sebesar 90 persen; kegiatan seremonial 56,9 persen; rapat, seminar, dan sejenisnya 45 persen; kajian dan analisis 51,5 persen; diklat dan bimtek 29 persen; serta honor output kegiatan dan jasa profesi 40 persen.

Kemudian, percetakan dan suvenir 75,9 persen; sewa gedung, kendaraan, peralatan 73,3 persen; lisensi aplikasi 21,6 persen; jasa konsultan 45,7 persen; bantuan pemerintah 16,7 persen; pemeliharaan dan perawatan 10,2 persen; perjalanan dinas 53,9 persen; peralatan dan mesin 28 persen; infrastruktur 34,3 persen; serta belanja lainnya 59,1 persen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bercerita, anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dipangkas hingga 52,5 persen tahun ini dari total pagu Rp 459,76 miliar. Dengan pemangkasan anggaran ini, pagu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjadi Rp 218,38 miliar.

Terkait dengan efisiensi anggaran, kementerian dipotong 52,5 persen," ujarnya dalam konferensi pers Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV 2024 di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Meski demikian, Airlangga mengaku pemangkasan anggaran ini tidak berdampak banyak terhadap program kerja Kemenko Perekonomian. Dia bilang, pihaknya akan mengoptimalkan Anggara yang tersisa untuk membiayai program kerja.

"Nah, kemudian tentu kita akan optimalisasi agar pemotongan anggaran ini tidak berefek kepada apa yang akan dicapai," tandasnya.