Program 3 Juta Rumah Dikritik Lambat, Menteri PKP Akui Keterbatasan Anggaran

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menanggapi kritik dari para pengembang yang menganggap program pembangunan 3 juta rumah rakyat berjalan lambat.

Menteri yang akrab disapa Ara ini, mengakui keterbatasan anggaran menjadi salah satu hambatan utama dalam kelancaran proyek besar tersebut.

Secara terbuka Menteri Ara mengatakan tanpa adanya dana yang memadai, sulit bagi pemerintah untuk mewujudkan program 3 juta rumah.

"Memang bisa bangun rumah kalau nggak ada likuiditasnya?" kata Ara saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Kendati demikian, Menteri Ara menegaskan, pembangunan dan renovasi rumah memiliki dampak signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Ia menyebutkan bahwa upaya membangun dan merenovasi hingga mencapai angka 3 juta unit rumah per tahun adalah hal yang krusial untuk dilakukan dengan cepat dan tepat.

"3 juta itu adalah, saya ulangi ya, membangun dan merenovasi. Kita diminta bekerja dengan benar dan cepat," ujarnya.

Ara juga menyoroti perlunya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta instansi terkait seperti Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, untuk menciptakan solusi kreatif dan efisien dalam mempercepat proses ini.

Bahkan, dalam seminggu terakhir, Menteri Ara sudah melakukan pertemuan dengan berbagai pihak, termasuk Gubernur Bank Indonesia, guna mencari jalan keluar terbaik untuk mewujudkan target tersebut.

"Makanya mulai dicatat dalam seminggu ini kita dengan Gubernur Bank Indonesia berapa kali, dengan kementerian keuangan berapa kali. Karena kita diminta bekerja dengan benar dan cepat dan mencari solusi kreatif," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Ara mengatakan, pihaknya telah membentuk tim teknis yang dipimpin oleh Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara untuk menyiapkan rincian lebih lanjut mengenai skema pembiayaan program 3 juta rumah.

Pertemuan lanjutan dengan seluruh pihak terkait dijadwalkan akan digelar pada Kamis (20/2) untuk memfinalisasi dan menyampaikan rincian lebih lanjut mengenai program tersebut.

"Sekarang langsung malam ini tim teknis dipimpin oleh Bapak Wamen Suhasil, langsung bekerja dan besok kami akan bertemu lagi jam 4 sore disini. Jadi saya ulangi, jam 4 sore besok kami akan bertemu lagi disini untuk bisa membuat lebih detail,” kata Maruarar dalam konferensi pers program 3 juta rumah, di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Ia juga mengungkapkan pentingnya kerjasama antara berbagai pihak dalam mendukung program pemerintah untuk pembangunan 3 juta rumah dan renovasi 3 juta rumah.

Adapun Departemen Keuangan bersama Bank Indonesia telah memberikan dukungan yang signifikan terhadap program perumahan. Salah satu langkah yang diambil adalah relaksasi giro wajib minimum (GWM) yang memungkinkan aliran uang perbankan di Bank Indonesia digunakan untuk sektor perumahan. Dengan cara ini, diharapkan akan ada percepatan dalam pencapaian target pembangunan dan renovasi rumah.

"Hari ini kami membicarakan, menindaklanjuti support daripada Bank Indonesia. Melalui relaksasi giro wajib minimum, uang perbankan yang ada di Bank Indonesia. Yang tujuannya bisa digunakan untuk sektor perumahan dalam rangka mensukseskan program pembangunan 3 juta rumah dan renovasi 3 juta rumah,” ujarnya.

Bank Indonesia memutuskan untuk meningkatkan insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) bagi perbankan menjadi 5 persen dari Dana Pihak Ketiga (DPK), guna mendukung ambisi besar Presiden Prabowo Subianto dalam menyediakan 3 juta rumah.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mengatakan sebelumnya, insentif likuiditas KLM hanya sebesar 4 persen, namun kini angka tersebut dinaikkan menjadi 5 persen.  Langkah ini diharapkan dapat mempercepat aliran dana ke sektor perumahan, yang merupakan salah satu prioritas utama pemerintah dalam beberapa tahun ke depan.

"Pada hari ini, Rapat Dewan Gubernur sudah memutuskan untuk menambah kebijakan insentif likiditas itu dari semula 4 persen menjadi 5 persen dana pihak ketiga. Di antaranya itu untuk insentif likuiditas ke program perumahan," kata Perry dalam konferensi pers Tindaklanjut Program 3 Juta Rumah, di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Selain itu, Gubernur Perry menjelaskan bahwa total alokasi dana untuk sektor perumahan akan dinaikkan secara bertahap. Semula dana yang dialokasikan sebesar Rp 23,19 triliun, kini akan ditingkatkan menjadi Rp 80 triliun.

"Dari sekarang Rp 23,19 triliun akan dinaikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun," ujarnya.

Adapun langkah ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan dana yang cukup bagi sektor perumahan, yang akan diperuntukkan bagi pembangunan rumah untuk masyarakat. Kata Perry, keputusan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengatasi tantangan perumahan di Indonesia, sekaligus mempercepat realisasi program pembangunan rumah yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas. 

Gubernur BI juga menambahkan penggunaan insentif likuiditas ini akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang akan melakukan langkah-langkah teknisnya dalam waktu dekat.