Roadmap Program 3 Juta Rumah Tak Kunjung Terbit, Menteri Ara Biang Begini

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait menegaskan bahwa kreativitas sangat diperlukan agar target tersebut bisa tercapai, dan langkah yang diambil saat ini adalah bagian dari upaya nyata untuk mewujudkannya.

oleh Tira Santia Diperbarui 21 Feb 2025, 09:16 WIB
Diterbitkan 21 Feb 2025, 09:05 WIB
Penyaluran KPR Subsidi BTN
Aktivitas warga di perumahan subsidi Griya Srimahi Indah, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (16/2/2022). PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berhasil menyalurkan KPR FLPP mencapai 13.192 unit sampai akhir Januari 2022. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, merespons keluhan dari sejumlah pengembang perumahan yang mempertanyakan belum diterbitkannya Roadmap Program 3 Juta Rumah.

Menteri yang akrab disapa Ara ini menegaskan, langkah yang diambil pemerintah sudah jelas dan konkret dalam mewujudkan tujuan tersebut.

"Ini namanya apa sih? Ini namanya langkah untuk mencapai itu. Ini langkah nyata kan? Untuk bagaimana mencapai itu," kata Maruarar Sirait saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, ditulis Jumat (21/2/2025).

Ia menegaskan bahwa kreativitas sangat diperlukan agar target tersebut bisa tercapai, dan langkah yang diambil saat ini adalah bagian dari upaya nyata untuk mewujudkannya.

Maruarar juga menambahkan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah saat ini merupakan hal yang baru dan belum pernah dilakukan sebelumnya.

Oleh karena itu, ia meminta agar pengembang tidak bingung dan mendukung upaya yang sudah ada, mengingat hal tersebut merupakan bagian dari pencapaian cita-cita besar bagi rakyat Indonesia.

"Justru itulah digunakan kreativitas. Supaya bisa tercapai salah satu bentuknya ini. Jadi jangan bingung. Ini langkah hari ini, langkah untuk mencapai cita-cita itu. Apakah langkah seperti ini ada sebelumnya? Belum pernah kan? Ya sudah, ini supaya mencapai itu ya," tegasnya.

 

Perlu Audit dari BPK untuk Program 3 Juta Rumah

Realisasi Penambahan Kuota FLPP Masih Ditunggu
Sejak diumumkan pada awal September lalu, penambahan 34 ribu unit rumah subsidi belum juga terealisasikan. (merdeka.com/Arie Basuki)... Selengkapnya

Di sisi lain, Menteri Ara juga menekankan pentingnya audit terhadap program perumahan yang dijalankan. Menurutnya, rumah subsidi harus berkualitas, mengingat rumah tersebut merupakan rumah pertama bagi banyak warga.

Sebagai tindak lanjut, Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan agar perumahan tersebut diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dengan data yang disuplai oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan supervisi dari Bappenas.

"Perumahan diaudit oleh BPK. Sesuai arahan Presiden, harus tepat sasaran. Datanya dari mana? Dari BPS dengan supervisi dari Bappenas. Kalau untuk supaya berkualitas. Dari langkah itu, Presiden mengatakan, bagaimana rumah subsidi juga harus berkualitas," uajrnya.

Menurut Menteri Ara, audit ini juga diperlukan untuk memisahkan pengembang yang berkualitas dan bertanggung jawab dari yang tidak. Bagi pengembang yang telah berkomitmen untuk memberikan rumah berkualitas, ia memastikan bahwa mereka tidak perlu khawatir dengan audit yang diterapkan.

"Jadi, kalau tidak ada instrumen audit, bagaimana caranya untuk mengetahui, mana pengembang yang berkualitas dan bertanggung jawab, mana yang tidak. Jadi dasarnya harus audit," katanya.

Bahkan, ia mengungkapkan bahwa banyak pengembang yang sudah berbicara dengannya dan mendukung langkah tersebut tanpa masalah. Dengan adanya audit ini, pemerintah berharap dapat memastikan kualitas dan akuntabilitas dalam setiap pembangunan perumahan untuk rakyat.

"Bagi pengembang yang bagus, bertanggung jawab, tentu tidak pernah takut. Saya sudah bicara dengan banyak pengembang yang bagus, tidak ada masalah," ujar Ara.

 

Pemerintah Bakal Terbitkan SBN untuk 3 juta Rumah

Realisasi Penambahan Kuota FLPP Masih Ditunggu
Realisasi penambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 34 ribu unit rumah subsidi dari pemerintah masih dinanti masyarakat. (merdeka.com/Arie Basuki)... Selengkapnya

Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) sebagai salah satu upaya Pemerintah untuk meningkatkan dukungan terhadap program 3 juta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Menteri Ara, mengatakan angka SBN yang akan diterbitkan masih dalam tahap perhitungan, namun dipastikan jumlahnya akan sangat besar.

Langkah ini menunjukkan komitmen Bank Indonesia (BI) yang turut berperan besar dalam mendukung sektor perumahan.

"Kami sepakat, tadi kami belum menyampaikan angkanya (SBN) dulu, sesudah kita mengkonsidasikan kesemua pihak, supaya semua aturannya, tapi saya bisa pastikan jumlanya besar. Ini menunjukkan bahwa, tadi saya katakan, dukungan BI yang sangat besar untuk sektor perumahan," kata Menteri Maruarar dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Menteri Ara mengaku akhir-akhir ini sering melakukan pertemuan dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo guna membahas tindaklanjut program 3 juta rumah agar bisa segera terlaksana.

 

 

Segera Dilaporkan

Kata dia, dalam pertemuan rapat sore ini, Kamis (20/2), meskipun belum menyampaikan angka secara rinci SBN-nya, ia memastikan bahwa dukungan Kementerian Keuangan dan BI terhadap sektor perumahan akan sangat besar dan memiliki dampak yang signifikan.

Menteri Ara, menekankan bahwa hasil dari pertemuan tersebut akan segera dilaporkan kepada Presiden Prabowo untuk mendapatkan arahan lebih lanjut.

"Ini menunjukkan bahwa, tadi saya katakan, dukungan BI yang sangat besar untuk sektor perumahan. Dan ini suatu langkah terobosan, nanti pada waktunya tentu kita akan ada rapat di DPR, dan juga kepada pihak-pihak yang perlu kami laporkan," pungkasnya.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

EnamPlus

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya