Cara IPA Ajak Mahasiswa Pahami Industri Migas di Transisi Energi

Liputan6.com, Jakarta Indonesian Petroleum Association (IPA) memperluas wawasan mahasiswa tentang peran industri migas dalam transisi energi. Langkah ini dilakukan dengan menggelar diskusi IPA Goes to Campus bersama para mahasiswa Universitas Trisakti.

Dengan tema "Energizing the Future: The Evolution of Oil and Gas in Energy Transition Era," Direktur Eksekutif IPA, Marjolijn Wajong, yang hadir pada acara ini menekankan pentingnya generasi muda dalam keberlanjutan energi. "Mereka bukan hanya pengguna energi di masa depan, tetapi juga aktor penting dalam inovasi dan kebijakan energi berkelanjutan," ujarnya.

Hal senada disampaikan Raihan Mahendra, VP Subsurface Asia Pacific BP Indonesia, yang menyoroti peran sektor migas dalam mendukung transisi energi. "Industri ini memiliki sumber daya dan infrastruktur yang dapat menjadi katalisator adopsi energi terbarukan dan penangkapan karbon," katanya.

Sementara itu, Mulia Ginting, Wakil Dekan 3 Fakultas Teknik Kebumian dan Energi selaku perwakilan dari Universitas Trisakti, menyampaikan bahwa transisi energi merupakan tantangan global yang membutuhkan pemahaman dan partisipasi aktif berbagai sektor, termasuk migas. "Sektor ini memiliki keahlian dan infrastruktur yang dapat mendukung percepatan adopsi energi hijau dan teknologi berkelanjutan," ungkapnya.

Sebagai organisasi yang menaungi para perusahaan dan praktisi hulu migas di Indonesia, IPA secara aktif berkomitmen mendukung peningkatan kapasitas generasi muda melalui berbagai inisiatif edukasi, termasuk IPA Goes to Campus ini. Acara tersebut merupakan bagian dari program “Youth@IPAConvex” yang akan berlangsung bersamaan dengan IPA Convex ke-49 di ICE BSD City, Tangerang, pada 20-22 Mei 2025

Pelaku sektor hulu migas yang berada dalam naungan Indonesian Petroleum Association (IPA), menyambut baik terbitnya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 16 Tahun 2024 yang diundangkan pada 24 Desember 2024, tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penyimpanan Karbon.

Peraturan ini melengkapi kerangka hukum yang sebelumnya telah diatur, melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan dan Penyimpanan Karbon serta Penangkapan dan Penyimpanan Karbon pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas.

Kemudian, Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon, yang fokus pada kegiatan penangkapan dan penyimpanan karbon atau yang lazim dikenal sebagai Carbon Capture and Storage (CCS).

Direktur Eksekutif IPA Marjolijn Wajong mengatakan, Permen ESDM Nomor 16/2024 menjadi tonggak penting yang memberikan kepastian hukum bagi industri.

"Dengan kerangka regulasi yang lengkap, pelaku usaha kini memiliki panduan yang jelas untuk mendukung implementasi CCS sebagai solusi dekarbonisasi yang andal dan berkelanjutan. Selain itu, CCS akan mendukung rencana Indonesia mencapai target Net Zero Emission, sambil memungkinkan pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan solusi bagi industri yang sulit melakukan dekarbonisasi," ujarnya, Selasa (7/1/2025).

Adapun CCS diyakini punya potensi besar untuk mendukung Indonesia mencapai target Nationally Determined Contributions (NDC). Dengan menyediakan solusi bagi industri yang perlu melakukan dekarbonisasi, seperti manufaktur, pembangkit listrik, kilang, petrokimia, baja, dan semen.

Selain itu, CCS juga memberikan peluang bagi pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan investasi dalam teknologi bersih. Indonesia memiliki formasi geologi yang unik dan strategis, termasuk akuifer asin (saline aquifer) dan reservoir migas yang telah habis (depleted reservoirs), yang mampu menyimpan karbon dioksida (CO2) secara aman.

Mengacu data Kementerian ESDM, potensi kapasitas penyimpanan karbon Indonesia mencapai 8 gigaton CO2 di reservoir migas dan 400 gigaton di akuifer asin. Pengembangan CCS diproyeksikan akan meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai pusat penyimpanan karbon regional, yang sejalan dengan komitmen Indonesia yang disampaikan pada COP29 untuk menjadi pemimpin dalam inisiatif CCS di kawasan.

Pemerintah RI juga aktif menjalin kerjasama regional untuk mempercepat pengembangan CCS. Semisal Indonesia-Singapura menandatangani Letter of Intent (LoI) untuk kolaborasi lintas batas dalam CCS, yang memungkinkan transportasi dan penyimpanan CO2 antara kedua negara. Kerjasama serupa juga dijajaki dengan Jepang dan Korea Selatan guna memperkuat posisi Indonesia sebagai hub CCS di Asia Tenggara.