UU BUMN: Kegagalan Investasi Danantara dan BUMN Bukan Kerugian Negara

Liputan6.com, Jakarta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah diteken Presiden Prabowo Subianto. UU BUMN ini turut mengatur soal investasi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Ketentuan mengenai keuntungan dan kerugian atas investasi yang dilakukan Danantara dan BUMN juga tak luput diatur dalam beleid anyar tersebut.

Pasal 3H ayat (1) UU BUMN mencatat, Danantara dapat melalukan investasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, melakukan kerja sama dengan Holding Investasi, Holding Operasional, dan pihak ketiga.

"Keuntungan atau kerugian yang dialami Badan dalam melaksanakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan atau kerugian Badan," tulis Pasal 3H ayat (2), dikutip Rabu (26/2/2025).

Berikutnya, Pasal 3H ayat (3) mengatur soal pembagian keuntungan. Pada keberhasilan investasi, sebagian keuntungan Danantara ditetapkan sebagai laba untuk disetor ke kas negara.

Dengan catatan, setelah dilakukan pencadangan untuk menutup atau menanggung risiko kerugian dalam berinvestasi dan/atau melakukan akumulasi modal.

"Ketentuan lebih lanjut mengenai pencadangan untuk menutup atau menanggung risiko kerugian dalam berinvestasi dan/atau melakukan akumulasi modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah," tulis Pasal 3H ayat (4).

Bukan Kerugian Negara

Kemudian, UU BUMN juga mengatur tentang keuntungan dan kerugian BUMN. Hal tersebut diatur pada Pasal 4B. Pasal 4B menuliskan, keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN.

Dalam lampiran Penjelasan pasal per pasal UU BUMN, ditegaskan status kerugian BUMN yang dimaksud dalam Pasal 4B tersebut.

Adapun, keuntungan dan kerugian BUMN bukan merupakan kerugian negara. Pada bagian itu ditegaskan modal dan kekayaan BUMN merupakan milik BUMN."Modal dan kekayaan BUMN merupakan milik BUMN dan setiap keuntungan atau kerugian yang dialaini oleh BUMN bukan merupakan keuntungan atau kerugian negara. Keuntungan atau kerugian BUMN termasuk tetapi tidak terbatas pada keuntungan atau kerugian BUMN yang timbul dari pengelolaan sebagian atau seluruh aset kekayaan BUMN dalam kegiatan investasi dan/atau operasional BUMN bersangkutan," seperti dikutip dari lampiran Penjelasan Pasal 4B.

Sebelumnya, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantata (Danantara) telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ada sejumlah kewenangan besar yang jadi tanggung jawab Danantara dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Hal tersebut tertuang jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Dalam aturan anyar tersebut, Danantara berwenang untuk mengelola dividen BUMN, memberikan persetujuan penambahan atau pengurangan Penyertaan Modal Negara (PMN) ke BUMN, hingga merestui penghapusan buku atau hapus tagih atas aset BUMN.

Tugas dan kewenangan Danantara tertuang dalam beberapa pasal, salah satunya di BAB IC. Pasal 3F ayat (1) menegaskan tugas Danantara adalah untuk melakukan pengelolaan BUMN.

Berikutnya, pada Pasal 3F ayat (2) membeberkan sederet kewenangan Danantara. Diantaranya, mengelola dividen Holding Investasi, dividen Holding Operasion, dan dividen BUMN.

Danantara juga bisa memberikan restu terkait PMN ke BUMN. Aturan tersebut tertera pada Pasal 3F ayat (2) huruf b. PMN yang perlu direstui Danantara adalah yang bersumber dari dividen BUMN."Menyetujui penambahan dan / atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen," tulis Pasal 3F ayat (2) huruf b, seperti dikutip, Rabu (26/2/2025).

Danantara bersama Menteri BUMN berwenang untuk membentuk Holding Investasi dan Holding Operasional. Sebagaimana diketahui, keduanya ada dalam pengelolaan Danantara.

Hapus Tagih Aset BUMN Perlu Restu DanantaraKewenangan lainnya, Danantara bisa memberikan restu atas usulan hapus buku atau hapus tagih piutang BUMN.

"Bersama Menteri menyetujui usulan hapus buku dan/atau hapus tagih atas Aset BUMN yang diusulkan oleh Holding Investasi atau Holding Operasional," seperti dikutip dari Pasal 3F ayat (2) huruf d.Selanjutnya, Danantara bisa memberikan pinjaman, menerima pinjaman, dan mengagunkan aset dengan persetujuan Presiden.

Lalu, mengesahkan dan mengonsultasikan kepada alat kelengkapan DPR RI yang memibidangi BUMN atas rencana kerja dan anggaran perusahaan Holding Investasi dan Holding Operasional.

Pada pasal 3H, ada kewenangan Danantara bisa melakukan investasi. Investasi ini bisa dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.

"Badan dapat melakukan investasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, melakukan kerja sama dengan Holding Investasi, Holding Operasional, dan pihak ketiga," seperti dikutip dari Pasal 3H ayat (1).

Kemudian, Danantara juga bisa melakukan upaya untuk meningkatkan nilai aset. Ini diatur dalam Pasal 3I. Ketentuannya dituliskan sebagai berikut:

(1) Untuk meningkatkan nilai aset, Badan dapat melakukan pengelolaan aset melalui kerja sama dengan pihak ketiga.

(2) Kerja sama dengan pihak ketiga dilaksanakan oleh Badan melalui:

a. kuasa kelola; dan/atau b. bentuk kerja sama lain.

"Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan aset Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah," tulis Pasal 3I ayat (3).