Masih Bergantung Minyak Impor, Pertamina Bakal Benahi Tata Kelola Kilang

Kegiatan pengolahan minyak mentah di Kilang Pertamina akan terus tetap berjalan. Guna memastikan program ketahanan dan ketersediaan energi di tengah masyarakat.

oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana Diperbarui 03 Mar 2025, 12:40 WIB
Diterbitkan 03 Mar 2025, 12:40 WIB
Simon Aloysius Mantiri
Konferensi Pers Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri soal penindakan hukum atas dugaan pelanggaran hukum oleh anak usaha menyangkut tata kelola impor minyak mentah. ... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengkonfirmasi, kilang minyak milik perseroan yang berada di bawah pengelolaan PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) masih membutuhkan suplai impor crude oil (minyak mentah) dari luar negeri.

Lantaran, Simon mengatakan, produksi minyak mentah di dalam negeri memang belum mencukupi untuk memenuhi permintaan atau demand yang ada dari pasar BBM di dalam negeri.

"Dengan demikian, kurang lebih ada sekitar 40 persen kebutuhan kita untuk menambah sumber dari luar Indonesia untuk minyak mentah, dan sekitar 42 persen untuk sumber produk dari luar Indonesia," terang Simon dalam sesi konferensi pers, Senin (3/3/2025).

Ia menegaskan, kegiatan pengolahan minyak mentah di Kilang Pertamina akan terus tetap berjalan. Guna memastikan program ketahanan dan ketersediaan energi di tengah masyarakat.

Sembari melakukan evaluasi dan sejumlah perbaikan terhadap tata kelola kilang minyak. Terkhusus usai adanya temuan dari Kejaksaan Agung soal dugaan kasus korupsi tata kelola minyak mentah oleh PT Pertamina (Persero) dan anak usahanya pada periode 2018-2023.

"Dengan kejadian ini tentunya kita akan semakin meningkatkan transparansi dan tata kelola yang baik. Dalam hal ini koordinasi dengan Kementerian ESDM, dengan membuat sekaligus mengevaluasi kembali proses yang ada selama ini," kata Simon.

 

Swasembada Energi

RU IV Cilacap, Kilang BBM Terbesar di Indonesia Milik Pertamina
Perahu kayu membawa muatan melintas di dekat kilang minyak Pertamina Refenery Unit IV Cilacap, Rabu (7/2). RU IV Cilacap menjadi kilang dengan kapasitas terbesar di Indonesia. (Liputan6.com/JohanTallo)... Selengkapnya

Senada dengan Simon, Wakil Direktur Utama Pertamina Wiko Migantoro menyatakan, di bawah pemerintahan baru, Pertamina terus didorong untuk meningkatkan kapasitas nasional dalam rangka meningkatkan swasembada energi.

"Semua sektor digerakkan, baik dari sektor hulu dimana kami terlibat dalam kegiatan untuk upaya meningkatkan produksi migas nasional. Tujuannya adalah untuk mengurangi impor crude dari luar negeri," ungkap Wiko.

Dukungan pemerintah juga datang untuk sektor hulu minyak dan gas bumi (migas). Melalui ketentuan baru, bahwa minyak bagian pemerintah juga wajib diolah di kilang milik Pertamina.

Alhasil, Pertamina turut melakukan upgrading terhadap kilang-kilang minyak miliknya. Dengan meningkatkan yield valuable product atau imbal hasil produk, dari 75 persen menjadi 82 persen.

"Artinya range minyak yang bisa menghasilkan produk yang bernilai ketika diolah di kilang kita juga meningkat. Tentu saja ini akan menambah kemampuan kilang menghasilkan produk," seru Wiko.

 

Kejar Energi Terbarukan

RU IV Cilacap, Kilang BBM Terbesar di Indonesia Milik Pertamina
Kapal tanker bersandar di ereal kilang minyak Pertamina Refenery Unit IV Cilacap, Rabu (7/2). PT Pertamina melalui Refinery Unit (RU) IV Cilacap mengolah minyak bumi sebesar 348.000 BSD. (Liputan6.com/JohanTallo)... Selengkapnya

Di sisi lain, Pertamina juga perlahan mulai beradaptasi untuk meninggalkan energi fosil, untuk menuju penggunaan energi baru terbarukan. Termasuk dengan adanya mandat campuran BBM solar dengan 40 persen biodiesel (B40) per 1 Januari 2025.

"Pemerintah juga mendorong pengembangan energi yang tidak berbasis fosil. Kita baru saja dikenalkan dengan B40. Ini akan sangat signifikan juga mengurangi impor crude. Namun demikian, seiring bertumbuhnya industri, kebutuhan masyarakat atas energi juga meningkat," tuturnya.

"Apabila kita masih memerlukan impor atau pengadaan dari luar negeri, kita akan memperbaiki tata kelola impor. Tentu saja dengan berkoordinasi dengan pemerintah," pungkas Wiko.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

EnamPlus

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya