Jelang Mudik Lebaran, 95,2% Jalan Nasional Non Tol Siap Dilintasi

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menegaskan kesiapan infrastruktur jalan tol maupun jalan nasional dalam mendukung kelancaran mudik dan arus balik Lebaran 2025.

Dody menyampaikan, panjang jaringan jalan tol yang siap beroperasi untuk arus mudik Lebaran 2025 dan balik mencapai 3.020,5 km. Adapun untuk jalan nasional non tol sepanjang 47.604,34 km sudah mencapai kondisi mantap sebesar 95,22 persen.

"Kementerian PU memastikan jaringan jalan, baik tol maupun non tol, dalam kondisi optimal. Seluruh jalan nasional lintas utama kami pastikan dalam kondisi mantap dan layak dilalui," kata Dody dalam keterangan tertulis, Rabu (12/3/2025).

Untuk antisipasi kondisi darurat selama musim mudik Lebaran, Kementerian PU telah menyiapkan 393 posko tanggap bencana. Dilengkapi dengan 440 unit alat berat serta 137 titik penempatan material strategis di lokasi rawan bencana.

Di sisi lain, terdapat 298 titik rawan banjir dan 660 titik rawan longsor yang telah diidentifikasi dan akan mendapatkan perhatian khusus.

Lebih lanjut, Dody juga telah menginstruksikan kepada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) agar memastikan seluruh indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) terpenuhi dengan baik. Hal ini mencakup kondisi perkerasan jalan utama, akses masuk-keluar tol, serta area gerbang tol dalam kondisi prima.

"BUJT diminta untuk secara khusus meningkatkan layanan di Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP). Kami ingin memastikan fasilitas tersebut dalam kondisi bersih, terawat, serta memiliki kapasitas parkir dan toilet yang memadai," ungkapnya.

Saat ini terdapat 134 TIP di 75 ruas jalan tol operasional di seluruh Indonesia. Selama musim mudik Lebaran 2025, akan ada tambahan 192,85 km jalan tol operasional baru.

Termasuk 74,35 km jalan tol yang dioperasikan tanpa tarif, serta tambahan 118,5 km yang akan dibuka secara fungsional, di antaranya ruas Tol Probolinggo-Banyuwangi (Gending-Paiton sepanjang 25 km).

Sesuai kebijakan Presiden Prabowo Subianto, ia melanjutkan, terdapat 74,35 km jalan tol yang dibuka operasional tanpa tarif khusus selama masa mudik dan balik Lebaran tahun ini.

Selain itu, ia juga menegaskan rencana pemberlakuan diskon tarif di 18 ruas jalan tol. “Kita akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk menentukan detail pelaksanaan diskon tarif di 74,35 km ruas jalan tol tertentu," pungkasnya.

Terpisah, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, menyebut pemotongan anggaran keselamatan yang serampangan bakal berdampak pada kecelakaan. Khususnya di momen mudik Lebaran 2025, lantaran rampcheck belum banyak dilakukan imbas efisiensi anggaran.

Djoko menjelaskan, aktivitas rampcheck merupakan kegiatan rutin yang harus dilakukan Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan, untuk memastikan sarana transportasi umum yang digunakan pemudik laik beroperasi.

Rampcheck merupakan kegiatan pemeriksaan keselamatan sarana transportasi seperti bus, kapal laut, kapal penyeberangan, pesawat terbang, untuk memastikan laik operasi.

"Bus, kapal laut, kapal penyeberangan dan pesawat terbang yang digunakan untuk mudik lebaran harus dipastikan sudah dilakukan rampcheck," kata Djoko beberapa waktu lalu.

Kegiatan rampcheck bus dilakukan untuk melihat dan memeriksa lebih dini hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan. Misalnya, dengan cara melakukan pengecekan visual fisik kendaraan, pemeriksaan fungsi-fungsi alat-alat pendukung operasional kendaraan, pemeriksaan terhadap surat-surat administrasi kendaraan, pemeriksaan.

Jelang mudik lebaran, kegiatan rampcheck rutin dilakukan di terminal tipe A terhadap kendaraan bus antar kota antar provinsi (AKAP). Begitu pun untuk angkutan mudik Lebaran 2025, juga sudah dilakukan kegiatan serupa.

Berdasarkan data dari Direktorat Sarana Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub (2025), hasil rampcheck pada periode Angkutan Lebaran Tahun 2025 (1446 H) 13-27 Februari 2025, sebanyak 11.124 unit bus telah dilakukan rampcheck.

Dengan rincian status, Diijinkan Operasional sebanyak 7.257 unit bus (65 persen), Peringatan Perbaikan (Melanggar Teknis Penunjang) sebanyak 2.052 unit bus (10 persen), Tilang dan Dilarang Beroperasi (Melanggar Administrasi) sebanyak 887 unit bus (8 persen), dan Dilarang Operasional (Melanggar Teknis Utama) sebanyak 928 unit bus (8 persen).

"Namun untuk bus wisata yang jumlahnya cukup banyak digunakan mudik gratis belum dilakukan rampcheck. Lantaran tidak tersedia anggaran dan menjadi bagian anggaran yang ikut dipangkas demi efisiensi anggaran," imbuh Djoko.

Padahal, ia menyebut aktivitas rampcheck bus wisata dapat dilakukan pool PO bus wisata atau lokasi wisata. "Jangan sampai nanti ketika pemberangkatan mudik gratis ditemukan sejumlah unit bus wisata tidak laik jalan. Bus wisata yang kerap disewa untuk mudik gratis lebaran harus dalam kondisi laik jalan," tegasnya.