Dirut Bank DKI Tegaskan Dana dan Data Nasabah Aman Terkait Insiden Gangguan Sistem

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Utama Bank DKI, Agus Haryoto Widodo menegaskan, dana milik nasabah tetap aman dan tidak ada yang hilang dalam insiden gangguan sistem yang menimpa Bank DKI baru-baru ini. 

Ia juga mengungkapkan saat ini pihak bank tengah menyelesaikan proses validasi atas sejumlah perbaikan sistem, setelah forensik yang dilakukan bekerja sama dengan pihak eksternal. Agus menuturkan kebocoran dana hanya terjadi pada dana Bank yang bukan merupakan dana nasabah.

“Dana nasabah aman, tidak ada yang hilang dana nasabah, tapi dana bank kami akui sesuai yang disampaikan Pak Gubernur dan itu memang benar. Kalau itu kan dana bank. Dana bank itu bukan berarti dana-dana nasabah. Kita kan juga punya dana sendiri,” kata Agus dalam acara media briefing, Rabu (16/4/2025).

Proses Forensik Rampung

Agus menjelaskan proses forensik telah rampung dan dilakukan oleh lembaga internasional. Hasil dari forensik tersebut telah disampaikan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti dan menjadi dasar dari sejumlah perbaikan sistem yang telah dan sedang dilakukan Bank DKI.

“Kami dibantu oleh IBM untuk melakukan forensik ini ya. Forensik sudah dilakukan dan sudah selesai. Hasilnya pun kemarin sudah kita sampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan,” ungkapnya.

Menurut Agus, dari hasil forensik terungkap terdapat kelemahan tidak hanya dari sisi internal Bank DKI, tetapi juga dari pihak ketiga. Salah satu temuan penting adalah adanya penyalahgunaan akses sistem yang diduga dilakukan oleh pihak internal yang memiliki hak akses level tinggi.

“Yang di sisi kita itu memang ada isu di dalam, isu internal, ada indikasi terlibat. Ada orang internal yang terlibat di dalam. Kira-kira membuka pintu,” ujar Agus.

Agus mengatakan, Bareskrim Polri telah turun tangan dan saat ini mendalami hasil forensik tersebut. 

Soal nilai kerugian, Agus belum memberikan angka pasti namun mengindikasikan bahwa nilainya tidak mencapai lebih dari Rp100 miliar. Meski begitu, ia menolak menyebut nominal tersebut sebagai kerugian final karena proses recovery dana juga tengah dijalankan.

“Enggak sampai Rp500 miliar, tapi ya kira-kira Rp100 miliar. Tapi terlalu dini kalau itu dianggap kerugian karena proses recovery juga kita jalankan,” tambahnya.

Layanan di ATM dan Kantor Cabang Telah Pulih Sepenuhnya

Saat ini, layanan perbankan di kantor cabang dan ATM telah pulih sepenuhnya, sedangkan layanan mobile banking masih dalam tahap validasi akhir sebelum bisa kembali diakses penuh oleh nasabah.

“Cabang dan juga ATM itu sebenarnya sudah berjalan baik. Uptime kita di ATM juga bagus, bisa dikatakan 100%. Kita tinggal tunggu untuk yang mobile banking. Mudah-mudahan minggu ini atau minggu depan ini bisa berhasil dan kita bisa buka,” pungkas Agus.

Ia juga mengimbau nasabah untuk tetap tenang dan tidak khawatir, karena semua saldo nasabah tetap utuh dan bisa dimonitor melalui fitur cek saldo di mobile banking yang masih berfungsi.

Sebelumnya, PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bank DKI tengah mematangkan proses rebranding dan mempersiapkan langkah untuk melakukan penawaran saham perdana (IPO) yang ditargetkan terlaksana pada tahun ini.

Direktur Utama Bank DKI, Agus Haryoto Widodo, mengungkapkan proses terkait rencana IPO terus berjalan. Saat ini berada dalam tahap penilaian fundamental perusahaan oleh konsultan independen.

"IPO tetap jalan. Tetapi IPO itu tentunya langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah perbaikan fundamentalnya. Persiapan setidaknya tahun ini, ketika segala sesuatunya itu memungkinkan baik untuk tahun ini, pasti kita tahun ini,” ujar Agus dalam acara media briefing, Rabu (16/4/2025).

Terkait dana yang ditargetkan dari IPO, Agus menyebut pihaknya masih dalam tahap kalkulasi. Dana tersebut rencananya akan digunakan untuk mendukung inisiatif strategis dan memperkuat tata kelola perusahaan. Begitupun dalam target berapa banyak saham yang akan dilepas ke publik masih dalam tahap kalkulasi.

“Dana yang akan kita himpun itu nanti sebenarnya lebih ke inisiatif strategis dan yang paling utama dengan kita IPO itu kan pengawasan jadi pengawasan publik. Jadi tata kelola kita akan semakin lebih baik,” jelasnya.

Rencana Rebranding

Terkait proses rebranding, Agus mengungkapkan rencananya telah dirancang sejak lama, menyesuaikan dengan perubahan status Jakarta pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024.

"Rebranding itu sebenarnya sudah kita siapkan sejak Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024. Manakala Jakarta nanti tidak akan jadi DKI,” tuturnya.

Namun pada saat itu rencana rebranding akan dilakukan setelah adanya Gubernur definitif karena rebranding itu akan diputuskan oleh Gubernur.