Bank DKI Ajak Masyarakat Tunggu Hasil Forensik Digital Bareskrim Polri soal Perkembangan Pemulihan Sistem

Liputan6.com, Jakarta - Bank DKI mengajak masyarakat untuk sama-sama menghormati proses hukum dan menunggu pemeriksaan forensik digital yang tengah berlangsung di Bareskrim Polri terkait pemulihan sistem.

Hal ini disampaikan dalam pernyataan resmi Bank DKI sebagai respons atas pemberitaan yang beredar.

"Bank DKI menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan mengajak publik untuk bersama-sama menunggu hasil forensik digital dari Bareskrim Mabes Polri," tulis manajemen Bank DKI dalam keterangan resminya yang diterima, Selasa (22/4/2025).

"Proses forensik digital masih terus dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengidentifikasi akar permasalahan serta dampak yang ditimbulkan," lanjut manajemen Bank DKI dalam keterangannya.

Manajemen Bank DKI kembali menegaskan bahwa seluruh dana nasabah tetap aman dan tidak mengalami pengurangan apa pun.

Selama periode gangguan, transaksi antar rekening Bank DKI melalui aplikasi JakOne Mobile tetap berjalan normal. Adapun layanan transaksi transfer antarbank melalui mesin ATM telah kembali beroperasi secara normal sejak 8 April 2025.

Manajemen Bank DKI mengatakan, saat ini sedang memperkuat sistem mitigasi risiko secara berkelanjutan, termasuk pada aplikasi JakOne Mobile dan sistem lainnya. Proses penguatan dilakukan melalui tahapan asesmen dan persetujuan dari Bank Indonesia sebagai regulator.

Bank DKI menyampaikan apresiasi atas kepercayaan dan kesabaran nasabah selama proses pemulihan, serta memastikan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan keamanan sistem perbankan.

Sebelumnya, Bareskrim Polri masih terus mendalami laporan terkait gangguan sistem layanan di Bank DKI yang terjadi selama libur Lebaran Hari Raya Idul Fitri 2025. Aduan tersebut diterima dari pihak Bank DKI pada 1 April 2025 lalu.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan bahwa penyelidikan kasus ini sedang berjalan secara intensif di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

"Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Siber masih melakukan pendalaman terhadap laporan terkait gangguan sistem Bank DKI. Kami pastikan bahwa proses ini dilakukan secara profesional dan transparan," tutur Trunoyudo dalam keterangannya, Senin 21 April 2025.

Trunoyudo memastikan, penyidik akan transparan dan profesional dalam mengusut kasus gangguan sistem Bank DKI, dan setiap perkembangan penyelidikan akan disampaikan ke publik.

"Setiap perkembangan penyelidikan akan kami sampaikan kepada publik sesuai prosedur dan tahapan penyidikan. Kami mohon masyarakat bersabar dan memberikan kepercayaan kepada Polri untuk menangani kasus ini dengan tuntas," ungkapnya.

Diketahui, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengambil keputusan tegas dengan memecat Direktur IT Bank DKI Amirul Wicaksono, buntut sistem layanan Bank DKI yang bermasalah berulang kali. Bahkan, dia menginstruksikan pembuatan laporan kasus ke Bareskrim Polri.

Kabag Penum Divisi Humas Polri Brigjen Erdi A Chaniago sendiri membenarkan adanya laporan yang masuk perihal kasus Bank DKI.

"Benar pada 1 April kami telah menerima laporan," tutur Erdi saat dikonfirmasi, Kamis 10 April 2025.

Menurut Erdi, laporan tersebut dibuat oleh pihak Bank DKI. Penyidik Bareskrim Polri pun tengah mempelajari lebih lanjut aduan itu sebelum kemudian masuk tahap penyelidikan dan penyidikan.

"Dari pihak Bank DKI. Saat ini pelaporan tengah didalami dan dipelajari lebih lanjut," terang Erdi.

Gubernur Jakarta Pramono Anung mengambil keputusan tegas dengan memecat Direktur IT Bank DKI Amirul Wicaksono dari jabatannya.

Keputusan itu diumumkan pada Rabu, 9 April 2025 setelah sistem layanan Bank DKI bermasalah secara berulang, khususnya selama Ramadhan dan Idul Fitri.

Pencopotan tersebut dipicu oleh gangguan sistem yang terjadi beberapa kali dengan pola serupa, menyebabkan nasabah kesulitan bertransaksi online. Kejadian ini mengakibatkan banyak nasabah Bank DKI kesulitan bertransaksi dan menimbulkan kerugian.

Pramono Anung bahkan melaporkan kasus ini ke Bareskrim Polri. Dia menilai persoalan ini sudah kelewat batas dan diduga melibatkan kebocoran dana Bank DKI.

Masalah ini bukan hanya sekadar gangguan teknis biasa. Gangguan sistem yang berulang dan menimbulkan kerugian finansial bagi nasabah serta dugaan kebocoran dana menjadi alasan utama pemecatan Direktur IT Bank DKI.

Langkah tegas pencopotan Direktur IT Bank DKI ini diambil untuk memberikan pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami nasabah dan mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang.

Puncak masalah terjadi saat malam takbiran Idul Fitri 1446 H, atau 30 Maret 2025. Sistem layanan Bank DKI, khususnya aplikasi JakOne Mobile, mengalami gangguan yang menyebabkan nasabah kesulitan melakukan transaksi.

Gangguan ini berlangsung selama lebih dari seminggu, menimbulkan keresahan dan kerugian bagi banyak nasabah. Ini bukan kali pertama Bank DKI mengalami masalah serupa.

"Kejadian di Bank DKI ini bukan pertama kali. Ini sudah ketiga kali. Dan kejadiannya hampir serupa. Di mana IT tidak dilaksanakan, tidak dijaga secara baik," ujar Pramono Anung seperti dikutip dari Antara.

Pramono juga menegaskan adanya kebocoran dana, meskipun nominalnya belum diungkapkan.

"Terus terang ada kebocoran," ucap Pramono Anung.

Sebelum mengambil keputusan mencopot Direktur IT, Gubernur Pramono Anung mengadakan rapat tertutup dengan pihak Bank DKI pada Selasa, 8 April 2025. Dalam rapat tersebut, ia memutuskan untuk memberhentikan Amirul Wicaksono sebagai konsekuensi atas permasalahan layanan yang terjadi.