Lowongan Kerja di Dalam dan Luar Negeri, Mana Lebih Menjanjikan?

Liputan6.com, Jakarta Informasi soal lowongan kerja terbaru terus bertebaran di tengah situasi ekonomi tak pasti, baik dari dalam maupun luar negeri. Seperti di luar negeri, dengan adanya janji dari Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) soal 1,7 juta lowongan kerja di luar negeri di 100 negara.

Sementara di dalam negeri, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga buka kesempatan merekrut pekerja Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (P2SU) atau pasukan oranye sebanyak 1.652 posisi.

Lantas, mana yang lebih menjanjikan?

Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Tadjudin Nur Effendi menilai, janji 1,7 juta lowongan kerja di luar negeri oleh Menteri P2MI Abdul Kadir Karding semustinya terjamin. Lantaran, itu terjalin berkat adanya relasi antar pemerintah yang bersifat government to government (G2G).

"Sampai negara itu berani mengatakan kepada pemerintah Indonesia, kami butuh tenaga kerja Indonesia 1,7 juta. Berarti dia di sana menjamin kekurangan tenaga kerja, dan menjamin keberadaannya. Dia yang minta lho kalau menurut P2MI," ujarnya kepada Liputan6.com, Kamis (24/4/2025).

Tadjudin lantas mencontohkan Jepang, yang dilaporkan membutuhkan sekitar 150 ribu tenaga kerja. Kebutuhan tak sedikit itu muncul lantaran Negeri Sakura tengah defisit jumlah pekerja lokal dibandingkan kebutuhan industrinya.

"Yang jelas saya tahu itu Jepang. Duta besar Jepang mengatakan, welcome tenaga kerja Indonesia ke Jepang karena membutuhkan tenaga kerja. Pada kenyataannya banyak anak muda kita yang bekerja di sana. Berarti jaminannya ada," ungkapnya.

Negara Maju Juga Butuh Pekerja Indonesia

Tak hanya Jepang, ia menyebut beberapa negara maju dengan kebutuhan pekerja tinggi juga perlu dukungan dari tenaga kerja Indonesia (TKI). Semisal Australia hingga negara di kawasan Uni Eropa seperti Polandia, yang juga diklaim sangat melindungi para tenaga kerjanya.

"Australia lumayan, tetapi kebanyakan bekerja di sektor pertanian modern. Belum pernah saya dengar ada keluhan," kata Tadjudin.

"Polandia juga lumayan, belum pernah terdengar hal-hal negatif. Sektor pertanian juga (yang paling membutuhkan tenaga kerja dari Indonesia)," dia menambahkan.

Sebaliknya, Tadjudin melihat situasi ketenagakerjaan di pasar dalam negeri sedang tidak menentu. Akibat adanya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran yang dilakukan sejumlah perusahaan besar.

"Prospek ke depan saya pikir enggak akan berubah, karena kita tahu kan ruang kerja semakin susah di dalam negeri. PHK semakin banyak, tekstil, alas kaki, meubel segala macam sekarang ini kesulitan. Kayak Sritex, akhirnya PHK total," bebernya.

Di sisi lain, sejumlah sektor industri semisal tekstil dan produk tekstil (TPT) hingga alas kaki pun sedang dibayang-bayangi oleh ketidakpastian akibat lonjakan tarif bea masuk yang dikenakan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.

Menurut dia, itu jadi ancaman tambahan bagi sejumlah sektor industri. Imbas potensi berkurangnya pemasukan ekspor ke Negeri Paman Sam, akibat barang dagangannya kena tarif tambahan yang membuat harga jual lebih mahal di pasar Amerika Serikat.

"Nanti kalau kena sanksi ada komoditas tertentu yang bayar tarif tertentu. Berarti kan barang kita yang masuk ke Amerika jadi mahal, dan nanti kalah saing," ucap dia.

Di sisi lain, Tadjudin melihat peluang pembukaan lapangan kerja yang dilakukan sejumlah investor besar dari luar negeri di Indonesia pun semakin menipis.

Ia mencontohkan konsorsium Korea Selatan yang dipimpin oleh LG, yang memutuskan untuk membatalkan investasi USD 7,7 miliar, atau setara Rp 129,9 triliun ke proyek baterai listrik (EV) di Indonesia.

"Kemarin LG, dia mau investasi ke Indonesia, tahu-tahu tidak jadi. Jadi itu jadi indikasi peluang kerja di Indonesia belum berkembang karena investor aja meninggalkan Indonesia. Itu indikasi lho," dia menegaskan.