Ekonom Dawam Rahardjo mengakui kepemimpinan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari zaman orde baru sampai dipegang oleh Dahlan Iskan telah berkembang dan maju pesat. Sayangnya jajaran teras di sejumlah perusahaan pemerintah masih didominasi kalangan jenderal dan birokrat.
"Perusahan-perusahaan BUMN itu sangat besar, jadi harus dipimpin oleh kalangan yang profesional. Sudah seharusnya itu terjadi, tapi sampai sekarang masih ada pimpinan BUMN itu dipimpin oleh kalangan birokrat dan jenderal," ujar Dawam usai acara peluncuran buku Antara Pasar dan Politik BUMN dibawah Dahlan Iskan karya Fachry Ali dan R J Lino di Gedung Arsip Nasional, Jakarta, Selasa (4/6/2013).
Dawam khawatir, kepemimpinan perusahaan pemerintah yang didominasi kalangan birokrat dan jenderal justru akan memicu munculnya sejumlah kepentingan. Lebih jauh, kehadiran birokrat dan jenderal justru berpotensi memunculkan politisasi.
Stigma keberadaan birokrat dan jenderal di jajaran teras BUMN yang membuat perusahaan tak berjalan profesional dan baik sudah berlangsung sejak lama. Bahkan kini juga muncul stigma bahwa BUMN yang dipimipin kalangan birokrat bisa menghancurkan perusahaan itu sendiri.
"BUMN akan menjadi suatu kendaraan politik. Karena pimpinan BUMN sangat susah jika mengambil suatu keputusan. BUMN juga hanya menjadi alat politik dan lembaga sosial, bukan jadi perusahaan secara utuhnya," kata Dawam.
Ia menambahkan, sosok Dahlan muncul sebagai tokoh swasta yang memiliki tekad kuat untuk mereformasikan BUMN. Dahlan juga dianggap memiliki cara reformasi sendiri dengan cara demonstratif dan membuat sejarah yang khusus dalam memimpin BUMN. (Dis/Shd)
"Perusahan-perusahaan BUMN itu sangat besar, jadi harus dipimpin oleh kalangan yang profesional. Sudah seharusnya itu terjadi, tapi sampai sekarang masih ada pimpinan BUMN itu dipimpin oleh kalangan birokrat dan jenderal," ujar Dawam usai acara peluncuran buku Antara Pasar dan Politik BUMN dibawah Dahlan Iskan karya Fachry Ali dan R J Lino di Gedung Arsip Nasional, Jakarta, Selasa (4/6/2013).
Dawam khawatir, kepemimpinan perusahaan pemerintah yang didominasi kalangan birokrat dan jenderal justru akan memicu munculnya sejumlah kepentingan. Lebih jauh, kehadiran birokrat dan jenderal justru berpotensi memunculkan politisasi.
Stigma keberadaan birokrat dan jenderal di jajaran teras BUMN yang membuat perusahaan tak berjalan profesional dan baik sudah berlangsung sejak lama. Bahkan kini juga muncul stigma bahwa BUMN yang dipimipin kalangan birokrat bisa menghancurkan perusahaan itu sendiri.
"BUMN akan menjadi suatu kendaraan politik. Karena pimpinan BUMN sangat susah jika mengambil suatu keputusan. BUMN juga hanya menjadi alat politik dan lembaga sosial, bukan jadi perusahaan secara utuhnya," kata Dawam.
Ia menambahkan, sosok Dahlan muncul sebagai tokoh swasta yang memiliki tekad kuat untuk mereformasikan BUMN. Dahlan juga dianggap memiliki cara reformasi sendiri dengan cara demonstratif dan membuat sejarah yang khusus dalam memimpin BUMN. (Dis/Shd)