Menkeu: Kerja Sama Pemerintah & Swasta Masih Banyak Masalah

Menteri Keuangan Chatib Basri mengungkapkan Indonesia akan menjadi pilot project untuk Kerjasama Pemerintah dan Swasta (Public Privat Partnership/PPP) yang dapat diterapkan di negara-negara berkembang.

"Harus diakui PPP di Indonesia masih bermasalah, sehingga kami ingin bisa menjadikan skema ini menjadi show case bagaimana menyelesaikan proyek PPP di Indonesia dan bisa diterapkan di emerging market lain, termasuk APEC Member Economy," ungkap dia saat ditemui usai acara Indonesia Business Launcheon di Jimbaran, Bali, Sabtu (25/10/2013).

Chatib menambahkan, skema PPP tersebut baru dalam tahap memulai, dan belum sepenuhnya berjalan efektif. Sehingga dalam pelaksanaan pilot project PPP memberi kesempatan bagi pihak-pihak terkait untuk mencari model terbaik.

"Kalau Anda tanya sama saya sekarang, jawaban saya bahwa ini yang harus kami prepare sampai kami melaporkannya dalam pertemuan Menteri Keuangan karena sistem yang saat ini masih menimbulkan hambatan," lanjut dia.

Dengan demikian, kata dia, Indonesia akan dibantu oleh APEC Member Countries dalam pilot project-nya, termasuk persiapannya sehingga pemerintah dapat menemukan skema PPP yang lebih baik.

"Sebetulnya kalau dari swasta maunya semua lebih mudah di garansi tapi kan dari pemerintah sendiri ada isu garansi terkait bagaimana efek fiskalnya. Ini nanti akan dicari titik tengah seperti apa, kemudian project preparation bagaimana sih mempermudah di satu sisi karena kami punya isu di dalam biding yang tidak boleh terlalu complicated," papar Chatib.

Di sisi lain, dia mengaku infrastruktur menjadi konsen utama calon investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia, selain isu korupsi. "Tentu korupsi menjadi konsen mereka (investor) tapi yang lebih jadi isu dalam pertemuan APEC mengenai infrastruktur, meskipun saya juga tidak membenarkanhal itu," tambah dia.

Chatib bilang, angka investasi dua tahunlalu relatif lebih tinggi walaupun isu mengenai korupsi dan hukum masih besar dan menjadi konsen investor, namun mereka tetap melihat infrastruktur sebagai skala prioritas untuk berinvestasi. (Fik/Ndw)