Stres Tak Lulus CPNS Honorer Bikin Pilu Pembaca

Pengumuman hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tenaga honorer K2 membuat perasaan para tenaga honorer bercampur aduk. Ada yang sedih, kecewa, khawatir, dan marah setelah melihat pengumuman tersebut.

Apalagi bila tenaga honorer yang sudah mengabdi belasan bahkan puluhan tahun tidak lulus seleksi CPNS. Menurut Ketua Forum Honorer Indonesia, Hasbi, ada honorer yang sampai stres dan masuk rumah sakit karena tidak lulus seleksi.

Artikel stresnya tak lulus CPNS Honorer, dari menangis hingga masuk RS telah menyedot perhatian pembaca Liputan6.com pada Rabu (19/2/2014).

Selain itu, meski sudah dinyatakan lulus ternyata itu tak jadi jaminan bagi para tenaga honorer. Lihat saja 1.619 tenaga honorer di Subang lulus menjadi CPNS tetapi belum jelas soal pembayaran gajinya. Hal itu karena Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Subang mengaku tidak  sanggup untuk membayar gaji para PNS baru tersebut.

Artikel angkat honorer, Pemda ngaku tak punya duit buat bayar gaji juga telah menarik perhatian pembaca. Puluhan artikel telah disajikan pada Rabu pekan ini mulai dari pengumuman jumlah tenaga honorer K2 yang sudah lulus jadi CPNS, hal yang bikin konsumen kabur, harga emas yang susut, wakil menteri keuangan tepis Indonesia bangkrut 10 tahun lagi, dan lain-lain.

Ingin tahu artikel mana saja yang telah menyita perhatian pembaca pada hari ini? Yuk simak ulasannya:

1. Stresnya Tak Lulus CPNS Honorer, dari Menangis Hingga Masuk RS

Usai berdebar-debar menanti pengumuman hasil seleksi CPNS, tenaga honorer harus menelan pil pahit saat namanya tidak masuk dalam daftar kelulusan yang diumumkan Panitia Seleksi Nasional.

Berbagai macam perasaan bercampur aduk mulai sedih, kecewa, khawatir, dan marah menyelimuti perasaan pembaca. Apalagi kebanyakan dari tenaga honorer yang tak lulus sudah mengabdi belasan bahkan puluhan tahun. Ketua Forum Honorer Indonesia, Hasbi mengatakan, ada  tenaga honorer stress bahkan masuk rumah sakit karena tidak lulus seleksi.

2. Siapa Penguasa Bank Termahal di ASEAN, Indonesia atau Malaysia?

Indonesia berhasil menempatkan tujuh bank dalam daftar bergengsi 500 bank global ternama dengan nilai merek termahal pada 2014 atau Top 500 Banking Brands 2014.

Sepanjang dua tahun ini, Indonesia hanya mampu menyumbang tujuh nama bank yang telah memancing perhatian dunia. Kemampuan Indonesia melahirkan bank-bank dengan nilai merek termahal ini ternyata setara dengan negara pesaing utamanya, Malaysia. Negeri jiran ini juga menyumbang tujuh bank dalam daftar 500 bank terbaik di dunia.

3. Jokowi Bisa Bawa Angin Segar Buat Ekonomi RI

Sejumlah ekonom menilai, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dapat membawa angin segar bagi perekonomian negara jika terpilih sebagai presiden tahun ini.

Ekonom Bank OCBC, Wellian Wiranto mengatakan, dari sudut pandang pasar keuangan, bila Joko Widodo terpilih menjadi Presiden RI dapat menjadi skenario terbaik untuk memecah kebuntuan di pemerintahan yang selama ini menahan berbagai reformasi ekonomi.

Pemerintahan baru nantinya juga diharapkan dapat membenahi kendala yang dihadapi Indonesia seperti korupsi, infrastruktur yang kurang, dan iklim investasi.

4. Wamenkeu Tepis Indonesia Bangkrut 10 Tahun Lagi

Pernyataan Analis Kebijakan Internasional, Kurt Avard yang memprediksi Indonesia berpotensi bangkrut dalam 10 tahun ke depan membuat pemerintah terusik karena inflasi dan jebakan berpendapatan menengah (middle income trap).

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Bambang Brodjonegoro mencoba meluruskan perkiraan tersebut. Dia mengklaim bahwa laju inflasi Indonesia selama ini relatif terjaga dengan baik.

5. Angkat Honorer, Pemda Ngaku Tak Punya Duit buat Bayar Gaji

Meski sudah dinyatakan lulus ternyata itu tak jadi jaminan bagi para tenaga honorer. Lihat saja nasib 1.619 tenaga honorer di kabupaten Subang, Jawa Barat lulus menjadi CPNS tetapi belum jelas. Hal itu karena Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Subang mengaku tidak  sanggup untuk membayar gaji para PNS baru tersebut. Ketua DPRD Subang, Beny Rudiono mengatakan, kalau misalnya ada tambahan ribuan PNS maka nanti bisa menganggu keuangan daerah. (Ahm)