Pemkab Bogor Kemungkinan Besar Tolak Persija di Pakansari, tapi…

Liputan6.com, Jakarta Upaya Persija Jakarta untuk menggunakan Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, sebagai markas kedua di Go-Jek Liga 1 bersama Bukalapak menemui hambatan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kabupaten Bogor kemungkinan besar menolak keinginan tim berjuluk Macan Kemayoran itu.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana (Kabidsarpras) Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bogor, Rudy Achadiat mengatakan, pihaknya telah tiga kali menerima surat permohonan dari Persija untuk memakai Pakansari.

Dua surat awal ditolak oleh Dispora. Adapun, surat yang terakhir tengah menunggu persetujuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR).

Saat ini, Pakansari tengah berada dalam pengawasan Kementerian PR. Sebab, arena tersebut bakal direnovasi untuk Asian Games 2018.

"Untuk Persija sudah dua kali berkirim surat. Pertama Januari 2018, kita tolak ya. Kemudian di Februari mengajukan lagi, kita tolak lagi. Nah yang ketiga mengajukan lagi nih," ujar Rudy ketika dihubungi Liputan6.com.

"Sekarang kami dari Dispora, meminta ini, Pakansari sudah kita serahkan ke Kementerian PUPR, karena untuk Asian Games. Selama renovasi Kementerian PUPR, kita serahkan ke mereka," katanya menambahkan.

Dispora, saat ini, tidak berada sebagai pengambil keputusan untuk merespons keinginan Persija menggunakan Stadion Pakansari. Pasalnya, Kementerian PUPR yang memiliki hak untuk memberikan izin.

"Kami sudah berkirim surat ke Kementerian PU, menunggu jawaban dari mereka, diizinkan atau tidak," imbuh Rudy.

Pertimbangan yang membuat Dispora menolak kehadiran Persija di wilayahnya ialah potensi kericuhan. Sebab, Kabupaten Bogor merupakan basis massa suporter Persib Bandung, Viking, yang tidak memiliki hubungan harmonis dengan pendukung Persija, Jakmania.

Beberapa pertimbangan dibeberkan Rudy tersebut akan gugur apabila Kementerian PU mengizinkan Persija berkandang di Pakansari. Begitu pula kalau Inasgoc selaku panitia penyelenggara Asian Game 2018 memberikan lampu hijau.

"Satu poin lagi, rawan terjadinya kerusuhan. Kita menunggu dari Kementerian PU dan Inasgoc," ucap Rudy mengakhiri.