Tim Ad Hoc Integritas PSSI Dinilai Kontraproduktif

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komite Perubahan Sepak Bola Nasional (KPSN), Suhendra Hadikuntono menilai PSSI tak membutuhkan tim ad hoc Integritas yang dibentuk pada Kongres di Bali lalu. Menurut dia, pembentukan tim ini kontraproduktif dengan Satgas Antimafia Bola yang dibentuk Polri.

Selain itu, dia mesinyalir tim ini tak memiliki anggaran."Sewa kantor di Rubina saja menunggak dan sudah setahun lebih belum dibayar, saldo nya juga nol bagaimana mau membiayai tim ad hoc?" ujarnya, seperti keterangan tertulis yang diterima media.

Saat ini, pemerintah atau presiden Joko Widodo sudah memerintahkan agar PSSI dan sepak bola Indonesia harus bersih dari mafia pengaturan skor. Maka itu, Satgas Antimafia Bola sudah bergerak cepat.

Satgas Antimafia Bola sudah menetapkan 15 orang menjadi tersangka termasuk Plt Ketua Umum PSSI, Joko Driyono. Kini, PSSI pun di ambang untuk menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) dalam rangka pembentukan pengurus baru.

"Pertanyaannya Tim Ad Hoc ini siapa yang menginisiasi? Apalagi ini diinisiasi oleh pengurus PSSI yang sudah tidak kredibel dan runtuh moral organisasinya.Jangan meragukan kinerja satgas apalagi coba-coba intervensi maupun mengalihkan proses hukum ,selama saya masih hidup. Tidak ada kepentingan pribadi di sini,hanya kepentingan bangsa dan negara " katanya, menegaskan.

Di sisi lain,Ketua Komite Tim Ad Hoc PSSI, Ahmad Riyadh mengatakan pihaknya ingin segera melakukan koordinasi dengan Satgas Antimafia Bola dari Polri. Dia berharap kedua institusi bisa bekerja sama.

"Segera kami bertemu dengan tim Satgas dari Kepolisian untuk membahas pencegahan pengaturan skor. Semoga dalam pekan-pekan ini kami sudah bisa bertemu,” kata Riyadh kepada wartawan di Jakarta, Kamis,(14/2/019) lalu.

Sebelumnya,Penasihat Komite Ad Hoc Tim Integras PSSI, Jenderal Pol (Purn) Badrodin Haiti memaparkan hasil rapat pertama tim Ad Hoc.Terdapat sejumlah poin penting dalam pertemuan ini.

Badrodin menegaskan semua anggota komite telah menyamakan persepsi untuk melaksanakan tugas masing-masing. Mantan Kapolri ini memaparkan langkah Komite Ad Hoc Integritas untuk memerangi pengaturan skor.

"Tugas itu antara lain melakukan upaya pencegahan agar tidak terjadi lagi manipulasi pengaturan skor," kata mantan Kapolri ini.