Kapasitas Daya Penambangan Kripto di Rusia Sentuh I GW pada Kuartal I 2023

Liputan6.com, Jakarta - Rusia sekarang menempati peringkat kedua untuk kapasitas energi dalam ekstraksi cryptocurrency. Meski masih ada ketidakpastian peraturan dan efek negatif dari sanksi, jumlah daya yang dikhususkan untuk sektor tersebut telah tumbuh mencapai rekor tertinggi pada 2023.

1 GW Tenaga Listrik untuk Penambangan Kripto di Rusia pada kuartal I 2023

Untuk pertama kali, Rusia naik ke posisi kedua dalam hal total kapasitas daya yang dikhususkan untuk produksi mata uang digital. Berdasarkan data yang diberikan oleh operator pertambangan terbesar di Rusia, Bitriver,  jumlah daya yang terlibat dalam pembuatan koin telah mencapai 1 gigawatt (GW) selama kuartal I 2023. Demikian dikutip dari bitcoin.com, Minggu (9/4/2023),

Amerika Serikat tetap menjadi pemimpin dengan kapasitas penambangan 3-4 GW, berdasarkan laporan Kommersant. Adapun 10 teratas antara lain negara-negara teluk (700 MW), Kanada (400 MW), Malaysia (300 MW), Argentina (135 MW), Islandia (120 MW), Paraguay (100-125 MW), Kazakhstan (100 MW), dan Irlandia (90 MW).

Bitriver mencatat tren positif untuk Rusia terkait pengurangan aktivitas penambangan tahun lalu di Kazakhstan dengan pihak berwenang telah menutup pusat data penambangan resmi dan mengejar penambangan kripto ilegal karena kekurangan listrik.

Defisit listrik yang tumbuh di Asia Tengah itu telah dipersalahkan pada masuknya penambang setelah tindakan keras China terhadap industri tersebut. Undang-Undang yang membatasi akses ke listrik bersubsidi berbiaya rendah mulai berlaku pada Februari 2023.

CEO Bitriver Igor Runets menuturkan, Amerika Serikat juga memimpin dalam hal pangsa hashrate global. Namun, pertumbuhan pasar Amerika Serikat diperlambat oleh kenaikan tarif listrik, berkurangnya profitabilitas penambangan dan penghapusan insentif pajak di beberapa area.

Selain itu, sebagian besar peralatan dibeli oleh penambang AS secara kredit sehingga banyak perusahaan dengan leverage berlebih sedang dalam proses kebangkrutan dan sudah bangkrut.

Sementara itu, pendiri Encry Foundation Roman Nekrasov menambahkan, tindakan regulator Amerika Serikat juga menarik perhatian pelaku pasar. Ia percaya mereka dapat provokasi redistribusi besar lainnya di pasar pertambangan.

Data yang diberikan oleh Head of the Russian Association of Cryptoeconomics, Artificial Intelligence, and Blockchain, Alexander Brazhnikov menunjukkan kapasitas sektor energi penambangan kripto Rusia mungkin lebih tinggi. Dikutip dari Bits.media, Rusia memakai sekitar 800 ribu penambang ASIC, peringkat gabungan melebii 2,5 GW.

Sementara itu, riset yang diterbitkan pada Agustus 2022, konsumsi listrik penambang Rusia meningkat 20 kali lipat selama lima tahun antara 2017-2022. Perkembangan industri di negara tersebut difasilitas oleh ketersediaan sumber daya energi yang murah dan iklim yang sejuk di daerah seperti Irkutsk.

Namun, masa depannya masih belum jelas karena tidak ada peraturan. RUU yang dirancang untuk memperkenalkan aturan bagi bisnis tambang belum disahkan oleh parlemen di Moskow.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi

Sebelumnya, polisi dan pemasok listrik Rusia telah melakukan penutupan dan membongkar instalasi penambangan kripto ilegal di Siberia dan Rusia Selatan. Dalam salah satu kasus, penyelenggara perusahaan pertambangan diduga mencuri listrik dalam jumlah besar.

Dilansir dari Bitcoin.com, Senin (20/3/2023), perusahaan listrik di kawasan itu mengumumkan pada Jumat, 17 Maret 2023, bersama dengan penegak hukum, mereka menyita 66 alat penambang. 

Seorang penduduk desa Nadezhda, yang menempatkan peralatan penambangan kripto di rumahnya dan menghubungkannya ke jaringan listrik, sekarang dapat menghadapi tuntutan pidana karena menjalankan fasilitas bawah tanah tersebut. 

Insinyur listrik memperkirakan itu membakar 954.000 kWh listrik selama lebih dari 6 juta USD 78.000 atau setara Rp 1,1 miliar (asumsi kurs Rp 15.345 per dolar AS). 

Instalasi serupa ditemukan di loteng sebuah sekolah di kota Shelekhov, ketika polisi menanggapi laporan oleh perusahaan listrik setempat tentang konsumsi listrik yang luar biasa tinggi dan kebisingan yang berasal dari atap gedung. 

Petugas menyita 25 unit alat tambang yang dipasang oleh tukang listrik sekolah dan seorang temannya yang merupakan spesialis IT.

Kasus seperti itu cukup umum terjadi di wilayah Siberia, yang dijuluki ibu kota pertambangan Rusia, di mana banyak orang menambang di ruang bawah tanah hingga garasi. 

Mereka mencoba menghasilkan uang dengan menggunakan listrik bersubsidi di daerah pemukiman. Menurut sebuah laporan pada Februari 2023, lebih dari 1.000 tuntutan hukum telah diajukan terhadap penambang kripto rumahan di Irkutsk.

Minggu ini, Kantor Kejaksaan Tomsk, oblast Siberia lainnya, mengumumkan telah menyetujui dakwaan dalam kasus pidana terhadap tujuh penduduk setempat yang mengorganisir untuk secara ilegal menghubungkan beberapa tempat dengan peralatan penambangan kripto ke jaringan listrik. Mereka dituduh menyebabkan kerusakan pada pemasok listrik sekitar USD 310.000 atau setara Rp 4,7 miliar. 

Asosiasi Ekonomi kripto Rusia, Kecerdasan Buatan dan Blockchain (Racib) telah meminta Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mendukung komunitas kripto dalam membentuk kerangka peraturan negara untuk cryptocurrency dan teknologi terkait.

Dalam sebuah surat kepada kepala negara Rusia, para anggotanya memperingatkan sikap pemerintah terhadap regulasi aset digital menimbulkan risiko serius ekonomi yang tertinggal dalam pengenalan teknologi keuangan baru.

Asosiasi tersebut bersikeras kebijakan negara saat ini tidak mengizinkan perusahaan Rusia untuk mengambil keuntungan dari potensi instrumen keuangan baru dan memaksa mereka untuk pindah ke yurisdiksi lain yang menyebabkan kerugian keuangan langsung bagi perbendaharaan.

“Pendekatan yang sangat konservatif dan penghalang ini dapat menyebabkan Rusia kehilangan kecepatan dalam pengembangan ekonomi digital dan menghilangkan peluang negara untuk menjadi pemimpin dalam penerapan sistem pembayaran dan akuntansi digital,” kata Racib dalam suratnya, dikutip dari Bitcoin.com, Kamis (9/3/2023).

Racib juga mengingatkan Putin tentang pertemuannya dengan asosiasi TI pada 2019 dan pembahasan tentang undang-undang baru. Namun, pada kenyataannya, rezim hukum eksperimental yang dijanjikan untuk fintech tidak digunakan.

Sementara itu amandemen yang diusulkan untuk undang-undang negara "Aset Keuangan Digital" mempersulit penerapan teknologi digital.

Surat tersebut, yang ditulis bersama oleh kemitraan nirlaba pengembang perangkat lunak, Russoft, meminta presiden untuk mengadakan pertemuan yang ditujukan untuk masalah ini dengan partisipasi ruang kripto. 

Mereka juga menyarankan pembentukan kelompok kerja untuk menyiapkan proyek percontohan untuk pengenalan teknologi keuangan digital, termasuk pembayaran lintas batas yang relevan untuk Rusia di tengah sanksi.