Anggota Parlemen AS Gugat Aturan Pajak Kripto yang Dinilai Merugikan

Liputan6.com, Jakarta - Para anggota parlemen AS di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengajukan resolusi untuk membatalkan aturan pajak kripto yang dianggap memberatkan industri.

Aturan yang dikenal sebagai aturan pialang DeFi ini mengharuskan pialang melaporkan transaksi aset digital kepada Internal Revenue Service (IRS).

Aturan IRS yang disetujui pada 5 Desember ini rencananya akan berlaku mulai 2027. Ketentuan tersebut memperluas persyaratan pelaporan pajak ke bursa terdesentralisasi (DeFi) dan mewajibkan pialang untuk mengungkapkan hasil kotor dari transaksi kripto, termasuk identitas wajib pajak yang terlibat.

Namun, banyak pihak menilai aturan ini sebagai langkah yang tidak adil dan sulit diterapkan. Pada 26 Februari, Komite Cara dan Sarana DPR yang bertanggung jawab atas kebijakan keuangan memberikan suara 26 berbanding 16 untuk meloloskan resolusi pencabutan aturan tersebut.

Penolakan Keras dari Pelaku Industri Kripto

Miller Whitehouse-Levine, CEO kelompok advokasi DeFi, DeFi Education Fund, menyatakan aturan ini sebagai tindakan yang melanggar hukum dan tidak konstitusional. Ia menegaskan regulasi tersebut perlu dibatalkan demi melindungi kebebasan warga Amerika dalam memilih cara mereka bertransaksi.

Ia juga menyerukan kepada anggota parlemen untuk bertindak cepat dalam membatalkan aturan ini. 

“Kami mendesak semua anggota dan semua yang ingin menjadikan Amerika Serikat sebagai pusat inovasi keuangan untuk bertindak cepat guna menegakkan maksud awal Kongres dengan mendukung usulan untuk membatalkan aturan yang salah arah ini,” kata Miller, dikutip dari Coinmarketcap, Jumat (28/2/2025).

Dampak Politik dan Proses Legislasi

Jika resolusi ini berhasil melewati DPR, akan diteruskan ke Senat. Jika Senat juga menyetujuinya, resolusi tersebut akan dikirim ke Presiden AS Donald Trump untuk diveto atau disahkan menjadi undang-undang.

Ketua Komite Cara dan Sarana, Jason Smith, menyebut aturan ini dirancang pada akhir masa jabatan mantan Presiden Joe Biden dan bisa menghambat kepemimpinan aset digital Amerika.

"Tidak hanya tidak adil, tetapi juga tidak dapat dilaksanakan. Pialang DeFi bahkan tidak mengumpulkan informasi dari pengguna yang diperlukan untuk menerapkan aturan ini,” ujar Smith pada 26 Februari.

Smith juga mengutip pernyataan mantan Komisaris IRS, Charles Rettig, yang pernah mengatakan bahwa regulasi ini akan menciptakan banyak sekali dokumen yang tidak dapat ditangani atau dikelola oleh IRS secara efisien dan efektif.

Menurut Smith, aturan ini justru merugikan investor dalam negeri dan menguntungkan perusahaan kripto asing yang tidak terkena persyaratan serupa. 

"Yang kalah adalah sekitar satu dari empat orang Amerika yang memiliki mata uang kripto,” tambahnya.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Dengan semakin banyaknya kandidat pro-kripto yang berhasil mendapatkan kursi di Kongres, ada spekulasi AS kini memiliki pemerintahan paling pro-kripto dalam sejarahnya.

Sejak perubahan kepemimpinan, regulasi terhadap industri kripto mulai menunjukkan perubahan positif. Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) bahkan mengakhiri beberapa kasus terhadap perusahaan kripto sepanjang Februari, yang menandakan pergeseran kebijakan yang lebih ramah terhadap aset digital.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.