Warga Difabel Jepang Terbantu dengan Simbol Help

Liputan6.com, Jakarta Semakin banyak pengguna simbol "Help" bagi penyandang disabilitas atau penyakit yang membutuhkan bantuan di Jepang. Simbol ini merupakan proyek Pemerintah Metropolitan Tokyo sejak 10 tahun lalu namun baru terealisasi tahun ini.

Distribusi simbol gratis tersebut telah dimulai di 47 prefektur di negara itu pada Oktober tahun lalu.

Dilansir dari JapanTimes, berdasarkan proposal dari anggota Majelis Metropolitan Tokyo dengan prostesis pinggul, simbol tersebut dibuat pada tahun 2012. Simbol ini menampilkan simbol plus putih dan gambar hati dengan latar belakang merah.

Label 'Help' biasanya ditempelkan pada tas dan barang bawaan lainnya. Kartu dengan simbol juga dibawa oleh mereka yang membutuhkan bantuan, dengan informasi seperti bantuan apa yang mereka butuhkan dan kontak darurat mereka tertulis di kartu.

Pada bulan Maret tahun lalu, melalui konsultasi dengan kelompok penyandang disabilitas, pemerintah Daerah Sumida di Tokyo timur membuat 29 jenis stiker yang dirancang untuk dipasang pada label Tanda Bantuan dan item lainnya untuk membantu meningkatkan kesadaran akan masalah individu tertentu.

Seorang pegawai negeri sipil berusia 37 tahun dan ibu dari seorang gadis berusia 6 tahun yang tidak dapat memakai masker wajah karena gangguan perkembangan menerima dua jenis stiker, masing-masing bertuliskan “Saya memiliki gangguan perkembangan” dan “Saya tidak bisa memakai masker wajah”.

“Anda dapat memahami apa (stiker) yang ingin dikomunikasikan secara sekilas. Mudah dimengerti karena mereka memiliki pesan singkat dengan gambar,” kata wanita itu.

Seorang pejabat Sumida Ward mengatakan, "Semoga stikernya membantu penyandang disabilitas untuk hidup setara di masyarakat."

Sementara itu, penjualan kembali tag "Help" secara online telah menjadi masalah. Dalam satu kasus, tag tersebut dijual seharga sekitar ¥800 (sekitar 85 ribu rupiah per tag) di situs lelang.

Sebagai tanggapan, pemerintah prefektur Ishikawa meminta orang-orang untuk menulis nama dan alamat mereka pada formulir aplikasi untuk menerima tag Tanda Bantuan dan hanya memberikan satu tag per orang.

Pemerintah Metropolitan Tokyo juga mendesak orang-orang untuk mewaspadai penjualan kembali semacam itu. Namun, seorang pejabat mengatakan, "Kami tidak dapat memberikan peringatan keras karena (menjual kembali tag "Help") tidak ilegal."

Pemerintah metropolitan tidak berencana untuk membatasi distribusi tag tersebut karena beberapa orang memerlukannya

“Selama 10 tahun terakhir, tidak ada perubahan dalam harapan kami bahwa pertimbangan yang diperlukan akan dilakukan di mana pun di negara ini. Kami ingin banyak orang mengetahui arti dari simbol 'Help',” kata pejabat pemerintah metropolitan. 

Jepang, yang selama ini mendapat pujian karena berhasil menjaga kasus Virus Corona dan kematiannya sebagian besar terkendali di awal pandemi, mengalami gelombang Virus Corona paling parah sejauh ini dan telah menjadi hotspot virus tersebut di Asia Timur.

Dilansir ABC, Kamis (1/9/2022), negara ini masih memiliki pembatasan jumlah turis asing yang diizinkan masuk. Meski baru saja mengumumkan akan melonggarkan aturan ketat yang membatasi pergerakan bagi mereka yang ingin berkunjung.

Ketika mencapai kasus sebanyak 1.476.374, Jepang melaporkan jumlah kasus mingguan tertinggi di dunia selama seminggu hingga 21 Agustus, menurut pembaruan epidemiologi terbaru Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tentang pandemi COVID-19.

"Data itu juga mencatat jumlah kematian tertinggi kedua di dunia setelah Amerika Serikat yakni sebanyak 1.624, kata WHO dalam pembaruan mingguannya. 

Kentaro Iwata, seorang profesor penyakit menular di Universitas Kobe, mengatakan kepada ABC bahwa gelombang ketujuh telah didorong oleh varian BA.5 Omicron, kurangnya kekebalan dan rendahnya vaksinasi di kalangan anak muda. 

Profesor Iwata mengatakan Jepang berhasil mengendalikan wabah varian Omicron sebelumnya, tidak seperti AS dan banyak negara Eropa, yang berarti kekebalan di masyarakat kurang. 

Mengenai tingkat kematian COVID-19 Jepang selama gelombang ini, Profesor Iwata mengatakan Jepang berjuang untuk mendistribusikan obat anti-virus yang cukup, seperti Paxlovid, kepada orang-orang yang rentan, yang menghasilkan tingkat kematian yang lebih tinggi. 

"Pemerintah Jepang gagal mendistribusikan obat ini dengan baik. Jadi kami menggunakan obat ini hanya untuk 60.000 orang, sedangkan di Korea lebih dari 300.000 menerima obat ini sekarang dengan sekitar setengah ukuran populasi dibandingkan dengan Jepang."