Janji Bacapres Ganjar Pranowo pada Penyandang Disabilitas: Peluang Kerja Lebih Besar

Liputan6.com, Jakarta Jelang pemilihan umum (pemilu) 2024, bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo mulai mempererat hubungan dengan masyarakat disabilitas.

Dalam pertemuan dengan masyarakat penyandang disabilitas di Jakarta Timur, eks Gubernur Jawa Tengah itu mengungkapkan rencananya untuk memberikan peluang lebih besar kepada teman-teman disabilitas di Indonesia dalam dunia kerja.

Ia memiliki gagasan untuk memberikan kuota khusus dalam pemerintahan dan perusahaan untuk mendukung inklusi sosial dan ekonomi bagi penyandang disabilitas.

Ganjar menekankan bahwa pemerintah harus mengambil tindakan afirmatif dengan memberikan kuota pekerjaan khusus bagi disabilitas.

"Ya harus ada afirmasi. Maka umpama dalam ketenagakerjaan, mesti ada kewajiban perusahaan, pemerintah, kalau perlu dikasih kuota. Inilah tindakan afirmasi agar mereka (disabilitas) bisa bekerja," kata Ganjar mengutip siaran pers, ditulis Rabu (18/10/2023).

Hal ini disampaikan Ganjar di Badan Unit Usaha Mandiri, Posko Perjuangan Rakyat (Bumi Pospera) di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur.

Selain kuota pekerjaan, Ganjar juga memandang pentingnya persiapan sumber daya manusia (SDM) dari kalangan disabilitas. Hal ini melibatkan pelatihan dan peningkatan keterampilan agar mereka siap mengisi posisi yang tersedia.

"Nah kita bisa menyiapkan mereka agar mereka juga siap. Jadi ketemu, yang di sini (pemerintah/perusahaan) dipaksa dengan aturan untuk memberikan kuota, yang sebelah sini (penyandang disabilitas) disiapkan untuk dilatih agar nanti bisa mengisi kuota," jelas Ganjar.

Untuk peningkatan SDM secara merata, khususnya bagi penyandang disabilitas, Ganjar mendorong pengembangan sekolah inklusi di seluruh daerah di Indonesia.

Selama menjabat gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar telah melakukan terobosan dengan menyiapkan SMA dan SMK Negeri di Jateng menjadi sekolah inklusi. Di mana anak-anak berkebutuhan khusus bisa belajar bersama siswa non disabilitas dalam satu sekolah yang sama.

Selain itu, meningkatkan kualitas sekolah luar biasa (SLB) negeri di Jawa Tengah.

"Mesti kita bangun komitmen kita semua untuk membangun semua sekolah mesti siap untuk inklusi, sehingga semua akan bisa mendapatkan akses yang sama," tegas Ganjar.

Menurut Ganjar, diperlukan juga pelatihan tentang bahasa isyarat. Hal itu agar ketika penyandang Tuli berinteraksi, maka semua orang bisa memahami.

Selain itu, Ganjar meminta semua pihak menyayangi, menghormati, menghargai teman-teman disabilitas.

"Potensi bagusnya menurut saya, kita bicara positif. Kawan-kawan penyandang disabilitas wabil khususnya dari komunitas Tuli ini, penting mereka untuk menjadi guru buat kita, buat kami, agar kami bisa mengerti bahasa isyarat, meskipun ada banyak cara yang lain," tuturnya.

Tak lupa, Ganjar mengapresiasi semangat para penyandang disabilitas dalam bekerja. Dia pun meninjau unit usaha yang semua pekerjanya merupakan penyandang disabilitas, seperti usaha car wash, salon mobil, bengkel hingga kedai kopi.

"Saya mengapresiasi semangat mereka, dan sebagian besar komunitas Tuli ya. Mereka mandiri, mereka bekerja luar biasa, mereka butuh pendampingan, saya mengapresiasi para pendamping yang sudah berinisiasi membuat usaha ini," ujar Ganjar.

Mendengar janji-janji Ganjar yang diutarakan pada masyarakat penyandang disabilitas membuat Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi bertanya-tanya.

"Apakah benar Ganjar Pranowo peduli dengan penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan seperti yang digembar-gemborkan? Atau penyandang disabilitas hanya dimanfaatkan, difoto untuk dijadikan objek pencitraan?" ujar Teddy melalui keterangan tertulis, Rabu (4/10/2023).

Dia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang atau UU penyandang Disabilitas, Kepala Daerah wajib menempatkan penyandang disabilitas untuk bekerja di pemerintah daerah (pemda) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) paling sedikit 2 persen dari jumlah pekerja di wilayah setempat.

"Kepala daerah wajib menempatkan penyandang disabilitas untuk bekerja di perusahaan swasta paling sedikit 1 persen dari jumlah pekerja di sana. Pemerintah daerah, BUMD, dan Perusahaan Swasta wajib juga untuk mempekerjakan," papar Teddy.

Kemudian dia mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Jawa Tengah (BPS Jateng), jumlah orang yang bekerja di pekerjaan dan lapangan pekerjaan utama di Jateng sebesar 18.390.459 orang.

"Berdasarkan data Disnaker Jateng, jumlah penyandang disabilitas yang sudah dipekerjakan sebesar 2.057 orang. Jika dikali dengan kewajiban untuk mempekerjakan penyandang disabilitas, baru terpenuhi sebesar 1,12 persen. Itu baru dihitung dari kewajiban 1 persen, belum jika dihitung dari kewajiban 2 persen," terang Teddy.

Seperti kata Teddy, penyandang disabilitas yang ditempatkan pada perusahaan hanya 1,12 persen Itu artinya, Ganjar sama sekali tidak melaksanakan tugasnya dalam pembinaan dan pengawasan, ucap Teddy.

"Karena memang berdasarkan pernyataan Ganjar Pranowo sendiri, ternyata beliau sama sekali tidak mengetahui jika ada aturan untuk menempatkan penyandang disabilitas di Pemda, BUMD dan perusahaan swasta, termasuk kuota dan pelatihan. Bagaimana beliau mau melaksanakan tugasnya jika tahu saja tidak?" terang dia.